Distribusi Kekayaan dan Pemerataan Kesejahteraan
CATATAN DIK Distribusi Kekayaan dan Pemerataan Kesejahteraan
___________________________________________________________________________Di sejumlah daerah, batubara begitu berlimpah di perut buminya. Cukup dikeruk sedikit saja lapisan tanah bagian atas, maka batubara mentah akan didapat. Bahkan, di beberapa tempat, kita tidak perlu melakukan penggalian ataupun pengeboran tanah untuk menambang batubara. Inilah yang mengundang decak kagum para investor, baik dalam dan luar negeri. Seharusnya, dengan potensi hasil tambang dan perkebunan tersebut, penduduk kita, khususnya yang tinggal di daerah pertambangan lainnya dapat menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Masyarakat sekitar yang bukan karyawan perusahaan pertambangan dan perkebunan dapat menciptakan peluang usaha. Roda perekonomian pun berputar, dan masyarakat makin sejahtera.Begitulah idealnya. Kendati, pada kenyataannya impian itu tidak seindah yang dibayangkan. Masyarakat di sekitar pertambangan masih tertinggal kesejahteraannya. Terjadi kesenjangan yang cukup tinggi antara pemilik tambang, para pekerja tambang, serta masyarakat sekitar. Hal ini juga berlaku antar wilayah, di mana wilayah yang memiliki area pertambangan lebih sejahtera dibandingkan wilayah lain yang tidak memiliki area pertambangan. Mengapa kehidupan rakyat di sekitar tambang masih melarat? Mengapa daerah yang kaya sumber daya alam masih terbelakang dan terpinggirkan? Bagaimana mengatasi kesenjangan ini? Inilah sederet persoalan yang terus menghantui kita. Masalah yang belum diselesaikan secara tuntas oleh para pemimpin bangsa kita. Memang, di satu sisi kita dikondisikan untuk percaya bahwa salah satu instrumen ekonomi yang terbukti efektif untuk mengatasi masalah kesenjangan ekonomi tersebut adalah melalui pajak. Selain memiliki fungsi untuk menghimpun penerimaan negara, pajak juga berfungsi sebagai alat pemerataan kemakmuran. Penerimaan pajak yang berasal dari Wajib Pajak akan dikumpulkan sebagai penerimaan Negara oleh bendahara Negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Daerah yang kaya menghasilkan penerimaan pajak yang besar, sementara daerah yang kurang sejahtera memiliki penerimaan pajak yang lebih kecil. Semuanya dihimpun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan dibukukan sebagai penerimaan Negara. Melalui persetujuan DPR, APBN yang diusulkan oleh pemerintah disahkan, dan disalurkan ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, kita masih percaya bahwa peran pajak sebagai alat redistribusi pendapatan nasional kita. Melalui dana transfer yang sebagian besar berasal dari pajak, daerah yang miskin sumber daya alam tetap dapat membangun daerahnya. Sehingga tingkat kemakmuran masyarakat pun akan semakin merata. Melalui pajak pula, warga negara yang masih hidup di bawah garis kemiskinan berkesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan meperoleh fasilitas kesehatan yang memadai dengan biaya dari pemerintah. Kita pun berharap, semakin banyak pajak yang berhasil dikumpulkan, kesejahteraan masyarakat akan semakin merata.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1052855
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT