Kemana Taji UU Lingkungan Hidup?
CSR Kemana Taji UU Lingkungan Hidup?
___________________________________________________________________________UU baru ini dimaksudkan sebagai pengganti UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun, nyatanya UU baru ini tidak berjalan maksimal. Malah, permasalahan lingkungan hidup justru bertambah kompleks. Bukan hanya UU ini saja yang sepertinya tidak mampu mendorong perbaikan lingkungan. Rupanya banyak regulasi lain yang justru tidak memiliki taring dalam mencegah apalagi menghentikan aktivitas eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam (SDA) yang berujung dengan perusakan lingkungan.

Pembangunan sebagai ujung tombak peningkatan kesejahteraan rakyat harus memperhatikan keberlanjutan fungsi lingkungan. Namun, yang menjadi polemik utama dari pembangunan adalah meningkatnya risiko terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Kerusakan ini mengarah pada penurunan kualitas lingkungan sehingga berdampak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan.Kondisi ini diperparah oleh persoalan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang makin masif dilakukan, namun belum ada penegakan hukum lingkungan yang secara tegas menindak pelaku tindak pidana lingkungan. Para pelaku ini biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai akses terhadap sumber daya ekonomi dan politis sehingga mempengaruhi proses penegakan hukum lingkungan itu sendiri.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang UU PPLH diharapkan mampu mengantisipasi persoalan koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan. Seperti diatur dalam Pasal 95, mengingat sudah tidak menjadi rahasia umum lagi jika koordinasi antar aparat penegak hukum belum maksimal. Penegakan hukum lingkungan terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koor­dinasi Menteri Negara Lingkungan Hi­dup diharapkan dapat berjalan efektif, efisien, serta berhasil dan berdaya guna. UU tidak hanya menjadi regulasi tanpa implementasi, namun diharapkan Kemen­terian Lingkungan Hidup menjadi pendo­rong utama terlaksananya amanah kon­stitusi bagi penyelamatan lingkungan demi masa depan.

Hal tersebut dipaparkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Daryatmo. Dalam seminar Indonesian center for Environmental Law (ICEL) dengan tema “Parlemen Hijau untuk Indonesia yang Maju dan Lestari: Refleksi and Proyeksi terhadap Peran Parlemen dalam Melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”, politisi PDIP ini menjelaskan, secara umum ada beberapa isu lingkungan saat ini yang perlu menjadi perhatian.Isu tersebut antara lain penyelamatan danau dan sumber air tawar lainnya agar tetap terjaminnya ketersediaan air bersih yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Begitu juga masalah penurunan emisi carbon, yang telah menjadi komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi sebesar 26 persen atau mencapai 42 persen dengan bantuan internasional tahun 2020 yang telah menjadi komitmen Pemerintah pada COP - 15 di Copenhagen. Salah satu poin dalam permasalahan lingkungan yang dipaparkan Daryatmo adalah realisasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) minimal 1 persen dari APBN pada tahun 2014 mendatang.

Menurutnya, ini penting karena seluruh peristiwa terkait bencana dan kerusakan lingkungan dilimpahkan pada KLH, padahal dana kementerian ini kurang dari Rp 1 triliun dalam tahun 2013.

Terlebih, ada anggapan yang menurutnya memposisikan KLH sebagai kementerian paling akhir, bukan sebagai ujung tombak dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan.

Penghitungan minimnya anggaran KLH tersebut berdasarkan Inpres No 7 tahun 2013 tentang langkah-langkah penghematan dan pengendalian belanja kementerian negara/lembaga (K/L). Anggaran KLH untuk tahun 2013 mengalami pemotongan sebesar Rp 23,910 miliar (self blocking) dan Rp. 48,69 miliar (blocking permanent) dari total anggaran Rp. 921, 54 miliar sehingga hanya menjadi Rp. 848,94 miliar. Terkait ini, Komisi VII DPR RI berdasarkan hasil rapat Panja Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga  (RKA K/L) menyatakan pemotongan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup tidak seharusnya dilakukan.

Apalagi anggaran yang tersedia belum memadai untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang ada. Malah untuk mengatasi kondisi ling­kungan hidup yang semakin menurun kualitasnya, diperlukan peningkatan prog­ram-program yang membutuhkan dukungan anggaran. Program-program tersebut antara lain program audit lingkungan, pemulihan kualitas ling­kungan, sosialiasasi kebijakan lingkungan, termasuk sosialisasi Konvensi Rotterdam dan Protokol Nagoya, program peningkatan kualitas Hakim Lingkungan. “Dengan jumlah anggaran yang sangat terbatas tersebut, tentunya upaya penge­lolaan Lingkungan Hidup tidak akan berjalan dengan maksimal,” tegas Daryatmo.

Dengan begitu, ia mengusulkan minimal 1 persen dari APBN 2914 menjadi anggaran KLH menjadi Rp 16 triliun. Problematika lingkungan hidup dirasa makin kompleks ketika KLH tidak meram­pungkan turunan UU PPLH dan UU Pengelolaan Sampah. Regulasi ini terdiri 20 Peraturan Pemerintah (PP) dan sebanyak 9 Peraturan Menteri (Permen). Oleh KLH, regulasi ini dikelompokkan dan diringkas menjadi hanya 11 RPP. Sayangnya, menurut penuturan Daryatmo, hingga saat ini hanya menghasilkan 1 PP yaitu PP No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Sedangkan yang lainnya masih tidak jelas hasilnya. “Saat ini KLH baru menghasilkan 1 PP, yaitu PP No.81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga”, katanya.Untuk itu, Komisi VII DPR mendesak Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, dan Menteri Perhubungan RI selaku Ketua Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut Timor untuk secepat mungkin menuntaskan masalah Pencemaran Laut Timor. Komisi VII DPR juga mendesak Kementerian ESDM, KLH, dan Kementerian Kehutanan untuk melakukan pengelompokan terhadap substansi sejenis yang merupakan sinkronisasi dari Pelaksanaan UU Kehutanan, UU Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Selanjutnya,

Komisi VII DPR meminta KLH melakukan pemanfaatan sumber daya alam difokuskan pada inventarisasi lingkungan hidup terutama pada daerah-daerah yang sedang melakukan pembangunan. KLH juga diminta segera menetapkan ekoregion-ekoregion yang ada di Indonesia berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Lalu, mendesak KLH agar segera dilakukan audit lingkungan terhadap PT. Indah Kiat Pulp And Paper Tbk., melalui auditor independen serta mengharapkan agar seluruh komitmen yang telah disepakati dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. DPR juga mendorong KLH melakukan re-ekspor terhadap limbah B3 oleh PT. Hwa Hok Steel paling lama 90 hari sejak kedatangan barang berdasarkan dokumen kepabeanan yang berlaku sesuai Permendag No. 39/M-DAG/PER/9/2009 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya itu, Komisi VII DPR RI-pun mendorong KLH untuk mempublikasikan dokumen izin lingkungan dan izin pengelolaan limbah B3 setiap kegiatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk transparansi dan tanggungjawab sosial kepada masyarakat. DPR juga mendesak KLH untuk lebih meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di seluruh wilayah Indonesia, terutama yang berpredikat sedang dan rendah serta darah rawan bencana. “Keputusan-keputusan inilah nantinya yang diharapkan mampu merubah cara pandang masyarakat tentang lingkungan hidup,” kata Daryatmo.

Ia juga berharap agar mekanisme check and balance juga diterapkan dalam mengatasi tiap problema lingkungan yang ada. “Lingkungan hidup harus diperhatikan, kalau tidak mending kementeriannya dihapus. Buat apa hanya memiliki anggaran Rp 800 miliar,” ujarnya.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1035304
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT