Perlukah Kegiatan CSR Diundangkan?
CSR Perlukah Kegiatan CSR Diundangkan?
___________________________________________________________________________Masih ingatkah anda ketika UU N0. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pada pasal 74 berisi tentang kewajiban “tanggungjawab sosial dan lingkungan”. Undang-undang tersebut sempat menuai polemik. Berbagai pihak menilai bahwa pasal 74 dari UU tersebut dinilai memberatkan para pelaku usaha. Keberatan itu bukan mengada-ngada. Mereka (pelaku usaha) telah membayar sejumlah pajak akibat dari konsekuensi logis menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Mengapa mereka dibebankan lagi dengan kewajiban mengalokasikan sejumlah dana untuk kegiatan CSR.Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengajukan UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta judicial review terhadap pasal 74 dalam UU No 40 tahun 2007 itu kepada MK. Alhasil pada 15 April 2009, MK memutuskan CSR tetap bersifat wajib dilaksanakan bagi para perusahaan di Indonesia.Pada pasal 74 ayat 1 UU N0. 40 tahun 2007 disebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Sementara ayat 2 pada pasal tersebut menyebutkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Sedangkan ayat 3 menyebutkan Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, baik penanaman modal dalam negeri, maupun penenaman modal asing. Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau perseorangan yang melanggar peraturan, diatur dalam Pasal 34, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, diantaranya: (a) Peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan usaha; (c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi secara jelas disebutkan pada pada Pasal 13 ayat 3,: Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Berdasarkan Undang-undang tersebut, perusahaan yang operasionalnya terkait Minyak dan Gas Bumi baik pengelola eksplorasi maupun distribusi, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat dan menjamin hak-hak masyarakat adat yang berada di sekitar perusahaan.Implementasi CSR dalam kegiatan usaha pertambangan terdapat dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan dalam bentuk community development seperti pemberian bantuan pendidikan bagi masyarakat sekitar wilayah tambang, pemberdayaan para guru, pendirian puskesmas, pengarahan tentang cara bertani yang baik.Sedangkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara jelas mencantumkan kewajiban menjaga lingkungan. Berdasarkan pasal 68 UU tersebut menyebutkan, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.Memang setiap perusahaan mempunyai cara pandang berbeda terhadap CSR. Setidaknya terdapat tiga kategori paradigma perusahaan dalam menerapkan program CSR menurut Yusuf dalam bukunya Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Gresik: Fascho Publishing, (2007, hal.73), diantaranya:Pertama, Sekedar basa basi dan keterpaksaan, Artinya pemenuhan tanggungjawab sosial lebih karena keterpaksaan akibat tuntutan daripada kesukarelaan. Berikutnya adalah mengendalikan reputasi (reputation driven), yaitu motivasi pelaksanaan CSR untuk mendongkrak citra perusahaan. Banyak korporasi yang sengaja berupaya mendongkrak citra dengan memanfaatkan peristiwa bencana alam seperti memberi bantuan uang, sembako, medis dan sebagainya, yang kemudian perusahaan berlomba menginformasikan kontribusinya melalui media massa. Tujuannya adalah untuk mengangkat reputasi.Kedua, Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (compliance). Implementasi CSR memang ada regulasi, hukum dan aturan yang memaksanya. Misalnya karena ada kendali dalam aspek pasar (market driven). Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR ini menjadi tren seiring dengan maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaedah-kaedah sosial. Ketiga, bukan sekedar kewajiban (compliance), tapi lebih dari sekedar kewajiban (beyond compliance) atau (compliance plus). Diimplementasikan karena memang ada dorongan yang tulus dari dalam (internal driven). Perusahaan telah menyadari bahwa tanggungjawabnya bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan bisnisnya, melainkan juga tanggungjawab sosial dan lingkungan. Dasar pemikirannya, menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidak akan menjamin perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan.Dari sekian banyak dasar hukum kegiatan CSR tersebut, mungkin ada baiknya perlu dibuat undang-undang tentang kegiatan CSR. Di mana CSR tidak hanya menjadi kegiatan bersifat sukarela (voluntary), tetapi kegiatan CSR menjadi kewajiban (mandatory). Setiap perusahaan diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosialnya yakni untuk perusahaan pada umumnya, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam (seperti sektor pertambangan). Adanya UU tentang kegiatan CSR akan memperjelas implementasi kegiatan tersebut, sehingga tidak ada lagi keraguan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan CSR. Bila pemerintah (eksekutif) maupun DPR (legislatif) berencana menyusun Rancangan Undang-Undang CSR, makanya kegiatan tersebut sebaiknya diwajibkan untuk semua usaha, tanpa ada pembatasan (hanya berlaku pada perusahaan yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam/SDA). Sebab, jika kewajiban kegiatan CSR hanya berlaku khusus pada usaha yang bergerak di bidang SDA, maka menimbulkan diskriminasi. Padahal potensi pencemaran lingkungan, misalnya, tidak hanya terjadi di perusahaan yang bergerak di bidang SDA semata. Perusahaan-perusahaan yang tidak bergerak di sektor itu pun berpotensi menimbulkan pencemaran. Rumah Sakit, misalnya, juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan usaha-usaha lainnya. Bila ada UU khusus tentang CSR, maka pembangunan berkelanjutan akan menjadi budaya perusahaan. Dan akselerasi menuju kesejahteraan bagi bangsa ini lebih cepat tercapai.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1074497
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT