Kutai Timur: Mengurai Petaka Perijinan Tambang
DAERAH Kutai Timur: Mengurai Petaka Perijinan Tambang
___________________________________________________________________________Berdasarkan data yang dirilis Jaringan Advokasi Tambang (JA­TAM) Kalimantan Timur (Kaltim), beberapa waktu lalu, jumlah izin tambang batubara di daerah tersebut terus bertambah. Penambahan jumlah ijin yang diterbitkan bu­pati atau walikota terutama men­jelang pemilihan kepala daerah.“Umumnya memang jelang pilkada, karena tambang penyedia uang cash paling cepat. Begitu bupati dan walikota menandatangani izin biasanya pengusaha akan mengeluarkan uang pada saat itu,”kata Kahar Al Bahri, Dinamisator JATAM Kalimantan di Samarinda. Data JATAM menyebutkan jumlah izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur per Desember 2012 mencapai 1.488 dengan luas lahan mencapai 5.410.664 ha. Jumlah ini meningkat dibandingkan periode per Desember 2009 de­ngan jumlah ijin 1.180 dengan luas lahan 3.085.134 ha. Tahun 2007 jumlah izin yang diterbitkan 633 kuasa pertambangan dengan luasan lahan 1.725.553 ha. Jumlah ini belum termasuk izin tambang batubara yang diterbitkan pemerintah pusat berupa PKP2B sebanyak 33 dengan luasan lahan 1,3 juta ha.Adakah kaitannya antara penambahan penerbitan izin tambang dengan hajatan pemilihan kepala daerah? Menurut Kahar Al Bahri, pihaknya melakukan penelitian di lima daerah di Kaltim, termasuk di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Jumlah izin tambang terus ber­tam­bah sejak 2007. Dari 53 kuasa pertambangan bertambah menjadi 83 kuasa pertambangan pada 2009. Dua tahun berikutnya jumlahnya kembali bertambah 71 izin menjadi 154 KP dengan luas lahan 1.247.153 hekatare. Pilkada di daerah itu digelar pada 2011.Dari penerbitan ijin tersebut, JATAM juga menemukan fakta menarik. Ternyata daerah tak menggubris SK Presiden soal moratorium tambang. Moratorium tak terbukti. Selain itu ada pelanggaran UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba yang mengharuskan daerah menetapkan kawasan wilayah pertambangan sebelum mengeluarakan izin. Kahar menyebut sampai saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Timur masih belum di sahkan pemerintah. “Artinya daerah tentunya belum memiliki kawasan untuk pertambangan, tapi izin terus keluar,” dia menegaskan.Karena itu, Bupati Kutai Timur Isran Noor menempuh jalur yang lebih tegas. Menurutnya, perizinan tambang di daerah tidak dapat sembarangan diberikan. Daerah setempat memiliki kewenangan khusus dalam hal mengawasi dan mengawal kegiatan tambang di daerah itu sendiri.Menurutnya, jika hal perizinan itu diserahkan pada daerah yang mengerti mengenai karakteristik daerahnya sendiri maka itu akan jauh lebih baik. “Kepala daerah juga saya yakin tidak akan sembarangan mengeluarkan izin pertambangan tersebut,” kata Isran Noor.Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan gugatan Bupati Kutai Timur Isran Noor atas yang menempuh langkah hukum terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dikarenakan sejumlah pasal dalam UU Minerba dianggap bertentangan dengan UUD 1945.Namun demikian, Kementerian Ener­gi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dianggap masih belum menyosialisasikan dengan baik hasil putusan MK tersebut. “UU Otonomi Daerah dengan sistem desentralisasi seharusnya diberikan kewenangan penuh melalui undang-undang, dan pusat hanya melakukan kewajibannya pengawalan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi, agar sistem desentralisasi ini berjalan dengan baik, seharusnya pemerintah jangan sebagai eksekutor, seharusnya daerah yang menjadi eksekutor,” paparnya.Isran mencontohkan sebagaimana yang terjadi di wilayahnya Kutai Timur. Menurutnya, sudah ada Perda yang mengatur mengenai pemberian izin pertambangan, seperti batasan luas lahan yang akan dieksplorasi tidak boleh kurang dari 5.000 hektare. “Ini untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mampu untuk mengelola tambangnya, juga masalah jual beli izin, di tempat saya sangat dijaga ketat. Kalau ada pelepasan saham berapapun kecilnya wajib diketahui kepala daerah. Kalau tidak diberitahu, dan ketahuan saya cabut,” katanya. Inilah yang ia lakukan dan menyebabkan pemerintah Indonesia digugat oleh perusahaan Inggris, karena Ridlatama menjual sahamnya pada Churchill secara ilegal.Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Supriatna Suhala, pembatasan lahan eksplorasi yang dilakukan Pemkab Kutai Timur sangat tepat. Sebab, jika izin tersebut diberikan pada lahan-lahan yang kecil-kecil, seperti 50 hektare atau 100 hektare misalnya, maka berpotensi masalah dan jika mereka lari akan sulit dilacak.Sedangkan pada lahan besar seperti itu, bisa dipastikan perusahaan yang sudah mengeluarkan modal sebegitu besar tidak akan main-main dalam menjalankan usahanya. “Namun, sayangnya belum semua kepala daerah berani menetapkan peraturan seperti itu,” kata Supriatna.Akan halnya dengan kebijakan moratorium, Isran Noor menilai kebijakan Gubenur Kalimantan Timur Awang Faroek, soal moratorium tidak berdasar. Apalagi kalau alasan dikeluarkannya kebijakan moratorium, dikarenakan persoalan tumpang tindih lahan. Ia malah khawatir surat imbauan tersebut malah akan merugikan pendapatan daerah dari sektor tambang.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1037689
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT