Lombok Timur: Berdaya dengan Koperasi Tambang
DAERAH Lombok Timur: Berdaya dengan Koperasi Tambang
___________________________________________________________________________Kericuhan terkait lokasi tambang pasir besi yang ada di wilayah Kecamatan Pringgabaya, Lombok Ti­mur sekitar pertengahan tahun 2011 lalu masih menyisakan bara hingga sekarang. Penolakan masyarakat ter–hadap pengelolaan lahan tambang oleh investor terus menjadi polemik yang berkepanjangan. Menurut tokoh masyarakat sekaligus mantan Kepala Desa Poh Gading H. Sahabudin, gejolak itu belum sepenuhnya padam. Bahkan, ada ke­mungkinan masih bisa terjadi aki­bat ketidakjelasan status dari pihak pemilik izin dan pemerintah daerah sendiri. “Sampai sekarang pihak PT Anugerah Mitra Graha pemilik izin eksplorasi dan eksploitasi belum melakukan ak­tivitas apapun,” ujar Sahabudin. Di satu sisi, menurut Sahabudin, dalam penetapan izin itu sendiri, masyarakat tidak dilibatkan jadi pihak investor maupun Pemerintah terkesan menutup-tutupi proses legalisasinya. Menurut penuturan Sahabudin, cerita lokasi tambang pasir besi yang memicu gejolak tersebut dulunya dimulai saat Lombok Timur masih dipimpin Bupati Ali Bin Dahlan. “Sekitar tahun 2006 Pemerintah Daerah melalui Bupati Ali Bin Dahlan memberikan izin eksplorasi kepada PT. Indomon Esa,” papar Sahabudin. Namun, seiring dengan berakhirnya masa jabatan Ali Bin Dahlan selaku Bupati Lombok Timur, di tahun 2007 dan izin eksplorasi PT. Indomon Esa juga berakhir maka status lokasi itu kemudian menjadi simpang siur. Karena pihak PT. Indomon Esa juga belum mendapkan izin untuk menaikkan sta­tus lahan menjadi eksploitasi. “Ta­hun 2010 PT. Indomon Esa tidak memperpanjang izin eksplorasinya dan masuklah PT Anugerah Mitra Graha langsung mengantongi izin eksplorasi dan eksploitasi,” ujar Sahabudin. Lokasi tambang pasir besi tersebut sesungguhnya cukup menarik banyak investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagaimana dikatakan oleh Sahabudin, yang mendampingi perwakilan PT Indomon Esa mela­kukan analisa tahun 2006 lalu, kandungan pasir besi di wilayah ter­sebut cukup besar bahkan mungkin terbanyak di Asia Tenggara. “Kalau di dalam laut lebih banyak lagi potensinya,” tukasnya. Keunikan dari lokasi ini adalah jumlah pasir besinya terus bertambah karena ada penambahan dari pasir besi dari dalam laut terangkat oleh arus dan naik ke daratan. Maka, tak heran ini diburu oleh para investor seperti dari Jepang, India, dan Singapura. Atas kondisi ini pula, Sahabudin be­serta beberapa pemilik lahan mencoba mengambil langkah lain sehingga lahan tersebut tidak sepenuhnya di­kuasai oleh investor. Inisiatif tersebut berbuah rencana akan didirikannya koperasi tambang pasir besi Lombok Timur yang anggotanya adalah para pemilik lahan. ”Pada tahun 2012 kita telah ke notaris untuk merealisasikan maksud tersebut. Dengan adanya koperasi, maka kami bisa mengelola sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar untuk bekerja di atas lahan kami sendiri, bukan di atas lahan Negara,” tutur Sahabudin. Sahabudin dan beberapa kolega yang bergabung di Koperasi yang mereka bentuk memang memiliki lahan seluas 20 hektar setelah membelinya terlebih dahulu. Artinya mereka juga memiliki tanah tersebut secara legal. Adapun untuk teknis pengelolaannya sendiri Sahabudin dan teman-temannya be­lum memutuskan mengingat mere­ka masih membutuhkan bantuan tenaga ahli untuk hal tersebut. Upaya untuk melakukan transfer teknologi serta pengetahuan itu sen­diri sudah dijalankan. “Masyarakat menginginkan kami bisa mengolah pasir besi tersebut minimal menjadi barang setengah jadi, bukan seka­dar mengambil begitu saja,” u­jar Sahabudin, serius. Dengan demi­kian, pemberdayaan terhadap masya­rakat di lingkungan sekitar juga lebih maksimal karena untuk dalam mengelola pasir besi menjadi komoditas setengah jadi tentu akan menyerap tenaga kerja baru. Sejauh ini, Sahabudin beserta 15 pemilik lahan lainnya juga tengah melakukan sosialisasi agar peristiwa penolakan yang akhirnya berujung dengan kericuhan tidak terjadi lagi. “Kami tidak ingin ada lagi kejadian seorang bupati harus dikejar-kejar warganya. Ini kan seperti me­nun­jukkan pemimpin tidak memiliki wi­bawa,” tegas Sahabudin. Pemerintah Daerah sendiri, menurut Sahabudin, juga memberikan du­kungan­nya, terlebih dasar para pen­diri koperasi ini juga cukup kuat. “Saya memang tidak mengerti soal peraturan mengenai pertambangan dengan detil. Tapi, dengan dasar mau bekerja lewat cara yang baik serta tidak merusak alam kita yakin bisa menghasilkan sesuatu yang baik pula,” ujar Sahabudin, kalem.Apalagi, Sahabudin juga memiliki pengalaman saat menjadi kepala desa dan diminta untuk membantu dalam melakukan pendekatan terhadap warga. “Sebenarnya dari sosialisasi yang dulu pernah kita lakukan sekitar 60 persen masyarakat setuju adanya tambang, 25 persen abu-abu dan 15 persen menolak,” ujarnya. Sahabudin juga menambahkan bah­wa warga yang menolak itu masuk sebagai warga yang memiliki la­tar belakang pendidikan serta pengetahuan lebih tinggi. “Barang­kali kalau nanti mereka yang me­nolak ini kita fungsikan sesuai de­ngan kapasitas yang mereka miliki akan bisa menerima,” ujar Sahabudin. Tokoh masyarakat yang bermaksud untuk kembali menjadi Kepala Desa ini juga ingin menegaskan, upaya untuk melibatkan masyarakat baik dalam pengelolaan maupun pengurusan i­zin, sesungguhnya menjadi kuci untuk meredam gejolak sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena itu, koperasi tambang diyakini menjadi salah satu media untuk mengakomodasi hal tersebut.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1074495
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT