19th Coaltrans Asia: Ramai-ramai Tingkatkan Pasar Domestik
EVENT 19th Coaltrans Asia: Ramai-ramai Tingkatkan Pasar Domestik
___________________________________________________________________________Di tengah terpukulnya komoditi batubara di pasar dunia penyelenggaraan Konferensi Tahunan Coaltrans Asia ke-19 di Bali tahun ini ternyata tetap menarik banyak peminat baik dari sisi peserta maupun pengunjung. Hal ini bisa dilihat dari catatan jumlah peserta yang meramaikan arena konferensi tersebut sebesar 2.000 partisipan. Dari 2.000 peserta yang menghadiri Coaltrans Asia di Bali sekitar 800 di antaranya adalah partisipan dari Negara asing baik dari Eropa, Amerika, Afrika hingga Asia.Tak heran jika Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik saat membuka konferensi yang diadakan di Nusa Dua itu sempat mengatakan bahwa event tersebut harusnya bernama Coaltran Dunia bukan hanya Coaltrans Asia. Hal ini didasarkan oleh terus bertambahnya jumlah peserta Coaltrans Asia di Bali dari tahun ke tahun. “Saya sangat gembira mengingat antusiasme peserta tetap tinggi meski kondisi pasar batubara sedang tidak stabil,” ujar Jero. Dalam pidato pembukaannya Jero Wacik mengatakan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dalam kondisi baik. Terlebih jika dikomparasikan dengan grafik pertumbuhan ekonomi Negara-negara di Eropa yang sangat kecil pergerakannya bahkan beberapa di antaranya ada yang minus. “Saat ini ekonomi Indonesia tumbuh baik yaitu 6,2 persen. Namun, di sisi lain hal ini juga berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan energi Indonesia secara keseluruhan,” tutur Jero. Lebih lanjut, Jero juga mengungkapkan, jika dalam memenuhi kebutuhan energinya Indonesia saat ini masih mengandalkan sektor minyak bumi sebagai penyangga utamanya. Sekarang ini, peran minyak bumi untuk menyuplai kebutuhan energi Indonesia masih dominan yaitu 49,7 persen disusul gas 20 persen lalu batubara 24,5% dan energi baru terbarukan 6 persen. Melihat kondisi ini, maka pemerintah dalam hal ini kementerian ESDM menyiapkan kebijakan guna menghadapi lonjakan permintaan energi dalam negeri yang diprediksikan akan terus meningkat grafiknya setiap tahun. Apalagi dalam kurun 15 tahun ke depan Indonesia diramalkan akan mengisi daftar10 Negara terbesar dunia tentu kebutuhan energinya akan berbanding lurus dengan peningkatan peringkat tersebut. “Kita menyiapkan Energy Policy yang akan diimplemantasikan pada tahun 2025. Isinya peran minyak bumi akan dikurang menjadi 20 persen, batubara ditingkatkan jadi 33 %, lalu energi baru terbarukan menjadi 17 persen,” tegas Jero. Terkait hal itu, pemerintah akan mempercepat realisasi sejumlah proyek PLTU. Menurut rencana, pemerintah akan memasukkan proyek PLTU dengan total kapasitas minimal 5.000 MW ke dalam program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap dua. Jadi, kapasitas pembangkit dalam program itu menjadi lebih dari 15.000 MW. Dalam kesempatan tersebut Jero juga mengingatkan agar setiap perusahaan tambang khusunya batubara di Indonesia mematuhi aturan mengenai royalti. Menurut Jero saat ini masih ada beberapa pihak yang coba mengakali soal pembayaran royalti tersebutkepada pemerintah. Royalti itu bagian dari keuntungan bukan bagian dari ongkos produksi jadi bayarlah dengan tertib. Apalagi kita hanya meminta sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebagaimana diketahui bahwa selama ini pemerintah menerapkan royalti untuk tambang batubara pemegang izin PKP2B sebesar 13 persen. Sedangkan untuk perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) bervariasi antara sampai dengan 7 persen tergantung jenis batubaranya.Selain itu, Jero Wacik juga mengharapkan perusahaan tambang minerba bisa menerima dan menjalankan kebijakan pemerintah soal tidak menggunakan BBM bersubsidi bagi sektor transportasi dan operasional mereka. Sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 1/2013, transportasi di sektor tambang minerba hanya diperbolehkan mengonsumsi BBM non subsidi guna menekan angka konsumsi di dalam negeri."Saya berharap perusahaan tambang baik itu mineral maupun batu bara agar berhenti mengkonsumsi BBM subsidi bagi angkutan transportasi produksinya,” tegas Jero. Menurut dia, sejumlah perusahaan tambang acap kali tidak menaati aturan tersebut. Bahkan, kecenderungan untuk megambil celah atas beleid yang dibuat masih sering kali terjadi. Adapun soal sanksi bagi yang melanggar, Jero mengaku akan mempelajari hal tersebut. Sebab, jika perusahaan tambang ingin melakukan kecurangan dari awal, maka akan sulit bagi pemerintah untuk menindak aksi itu."Saya akan mencoba melakukan persuasi langsung ke pimpinan perusahaan tambang. Kalau hanya beri sanksi nanti diakali lagi. Saya juga tidak mungkin mengawasi setiap perusahaan 24 jam penuh," ucapnya.Khusus bagi peserta asing yang hadir Jero mengingatkan bahwa saat ini pemerintah menetapkan empat pilar kebijakan soal energi. “Semua investor asing jika ingin berinvestasi di Indonesia harus setuju dengan kebijakan ini,” tegas Jero. Empat pilar kebijakan tersebut berisi ketentuan agar investor mau bersama-sama menumbuhkan ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan. Bersama-sama menurunkan kemiskinan dengan cara menambah CSR menambah karyawan dari masyarakat sekitar. Harus ikut menjaga lingkungan hidup. Apabila investor asing tak sanggup memenuhi hal ini maka mereka dipersilakan untuk pergi dan menarik investasinya. Di akhir pidatonya Jero menga­ta­kan, “Indonesia menyimpan banyak prospek dan kesempatan meski kita akui masalahnya juga tak kalah besar. Tapi bukan berati tidak bisa dicarikan jalan keluar, apalagi jika investor mau mendukung kebijakan pemerintah, maka bisa dipastikan seratus persen kami akan medukung Anda semua,” ujar Jero, yang langsung disambut dengan tepuk tangan peserta konferensi.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1074474
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT