Laporan BPK ke KPK, Di manakah Bermuara?
HUKUM Laporan BPK ke KPK, Di manakah Bermuara?
___________________________________________________________________________Dalam laporannya Ali mengung­kapkan bahwa BPK menemukan 15 hal terkait bidang tambang yang menyalahi peraturan, baik Undang-undang Lingkungan Hidup maupun Kehutanan. “Potensi kerugian Negara mencapai lebih dari Rp 100 miliar,” ujar Ali. Dari 15 temuan tersebut, BPK juga merinci 22 perusahaan tambang yang melakukan eks­plorasi dan eksploitasi di kawasan hutan, bahkan ada juga yang beroperasi di bisnis penjualan kayu. Perusahan-perusahaan tersebut disinyalir telah menyalahgunakan izin pinjam pakai kawasan hutan di Maluku Utara, Papua Barat, Kalimantan Tengah dan Riau. “Saya tidak bisa menyebutkan nama-na­ma­nya karena masih da­lam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh BPK maupun KPK,” papar Ali. Bukan hanya soal penyalahgunaan izin pinjam pakai kawasan hutan, BPK juga menyoroti soal kerusakan ekosistem yang makin parah di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Bangka Belitung. “Ekosistemnya sudah rusak parah. Hal ini dikarenakan maraknya obral Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan hal itu biasa terjadi terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah, terutama oleh para incumbent,” tegas Ali. Berdasarkan situs resminya, Kemen­terian Energi Dan Sumber Daya Mineral (KESDM) turut mendukung penuh upaya BPK untuk melakukan audit lingkungan terhadap pelaku industri di sektor energi dan sumber daya mineral seperti dikemukakan Jero Wacik pada 25 Juni lalu . Selain itu audit lingkungan yang dilakukan BPK sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dimana didalam melakukan kegiatan ekonomi selain memperhatikan Pro-Growth, Pro job, Pro-Poor juga memperhatikan kelestarian lingkungan atau Pro Environment. BPK sendiri pada tahun 2012-2016 telah didaulat menjadi Ketua Working Group on Environmental Audit (WGEA) yaitu kelompok kerja yang beranggotakan BPK se-dunia untuk meningkatkan pemeriksaan berperspektif lingkungan. Hal tersebut akan membawa konsekuensi perlunya penataan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yang lebih baik. “Ini bagus sekali, kombinasi Kementerian ESDM dengan BPK, karena kami juga sangat serius mengamankan lingkungan hidup. Jadi tidak boleh penambang-penambang atau industri migas melalaikan menjaga dan me­ngelola lingkungannya,” tegas Jero Wacik dikutip dari situs resmi KESDM.Sementara itu dari kubu perlemen, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Bobby Rizaldi menegaskan agar BPK RI jangan sampai salah langkah. Menurutnya jika kerugian Negara masih berupa potensi maka harus ada pembuktian terlebih da­hulu, barulah setelah terbukti BPK bisa menyerahkan laporannya ke KPK. Dikhawatirkan nantinya jika BPK gegabah justru salah dalam mengaudit. Menurut Bobby dalam intepretasi pembayaran royalti pajak di pertambangan saja bisa berbeda antara versi pajak ESDM dan versi industri. “Jadi semua laporan baiknya dimasukkan terlebih dahulu, jika ada potensi kerugian berarti ada penyelewengan pajak, sehingga harus dibawa ke pengadilan pajak. Saat semua sudah tebukti di berarti hasil audit tersebut bisa dilimpahkan ke KPK,” tegas Bobby.Aturan yang sama juga berlaku jika potensi kerugian dinyatakan akibat pelanggaran lingkungan, Bobby meminta BPK membuktikan terlebih dahulu, “Kalau dari pelanggaran lingkungan ya tetap harus ada buktinya dulu. Jika hanya potensi dan sudah dianggap kriminalitas gimana dong. BPK harus memastikan dulu takutnya teryata disitu hanya beda intepretasi,” ujar anggota komisi VII tersebut. Menyinggung adanya pelanggaran yang dilakukan 22 perusahaan tam­bang terhadap UU Lingkungan Hidup juga UU Kehutanan, ia menilai ada beberapa poin penting yang sering kali diabaikan yaitu tingganya ego sektoral dalam pemerintahan. Perbedaan partai dalam satu struktur pemerintahan menyebabkan berbagai permasalahan tidak terkecuali di sek­tor pertambangan tidak mampu diselesaikan dengan maksimal. “Inilah struktur politik kalau polarisasinya makin besar misal kita punya 9 partai maka kita akan punya 9 pikiran yang berbeda. Itu tercermin di kabinet ini,” ujar Bobby. Karena itu, menurut Bobby permasalahan yang bisa merugikan Negara ratusan miliar dalam audit BPK ini akan sulit dituntaskan, sebab tiap sektor memiliki ego yang tinggi. Perihal penyalahgunaan izin pinjam pakai hutan memang bukan perkara baru. Dikutip dari hukum online yang bersumber pada koalisi anti mafia hutan dari hasil investigasi pada tiga provinsi periode 2012-2013 yaitu: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan diperkirakan negara rugi hingga Rp1,927 triliun. Hasil investigasi koalisi menemukan lima dugaan tindak pidana korupsi yang terbagi atas satu dugaan suap penerbitan izin pertambangan. Kemudian, tiga dugaan korupsi di terkait perkebunan, dan satu dugaan korupsi terkait kehutanan. Aktor lain yang diduga terlibat di antaranya lima orang kepala daerah dan mantan kepala daerah. Seorang pejabat kementerian, satu pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Dan enam direktur perusahaan.Selanjutnya, selain melaporkan ke KPK, koalisi juga akan melaporkan ke Dit­jen Pajak. Karena ada dugaan temuan dugaan pengemplangan pajak yang dilakukan korporasi. Koalisi juga a­kan mendatangi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) agar meng­evaluasi kinerja Kementerian Kehutanan.Pada Agustus 2011 Koalisi men­dapatkan data dari Kementerian Kehutanan yang mebeberkan potensi kerugian negara akibat pelepasan izin kawasn hutan di tujuh provinsi diperkirakan Rp273 triliun. Potensi kerugian negara timbul akibat pembukaan 727 unit perkebunan dan 1.732 unit pertambangan yang dinilai bermasalah. Sementara te­mu­an KPK di empat provinsi, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim, kerugian negara karena tidak segera ditertibkan pertambangan tanpa izin pinjam pakai di dalam kawasan hutan sekira Rp15,9 triliun per tahun dari potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB). Angka tersebut di luar kompensai lahan yang tidak diserahkan, biaya reklamasi yang tidak disetorkan dan denda kerusakan kawasan hutan konservasi sebesar Rp255 miliar.Sayangnya, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri ketika dikonfirmasi hanya memberikan pernyataan singkat terkait progress laporan BPK ke KPK terhadap 22 perusahaan tambang juga pelanggaran-pelanggaran tambang lain yang telah diaudit oleh BPK. Ia mengatakan jika laporan tersebut juga telah diserahkan ke kepolisian. “Kami sedang menunggu tindak lanjut dari kepolisian hingga kini,” tukas Hasan Bisri.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1035246
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT