Menunggu Hasil Laporan BPK ke Bareskrim
HUKUM Menunggu Hasil Laporan BPK ke Bareskrim
___________________________________________________________________________Sekitar Februari 2013 lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lewat anggotanya Ali Maskur Musa memberikan laporan kepada Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Kepolisian RI Komjen Sutarman. Laporan tersebut terkait dengan pelanggaran aturan eksplorasi oleh 26 perusahaan bisnis pertambangan di Indonesia yang disinyalir merugikan negara hingga lebih dari Rp 90 miliar. Dalam auditnya, BPK menemukan penyelewengan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut un­tuk tahun anggaran 2011. Temuan tersebut terkait dengan pelanggaran tata ruang atas penggunaan sumber daya alam, proses izin atas penggunaan lahan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hak negara atas konsesi yang diberikan kepada swasta maupun BUMN, dan pengelolaan pasca tambang.Kesalahan terbanyak yang dilakukan oleh para perusahaan tambang ter­sebut adalah mengenai soal izin pinjam pakai kawasan hutan. sebagian besar perusahaan itu tidak melakukan prosedur eksplorasi dan eksploitasi hutan secara legal atau sesuai ketentuan.Total ada 22 perusahaan pemegang Isin Uzaha Pertambangan yang dilaporkan oleh BPK tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan dari Kementerian Kehutanan RI. Sesuai ketentuan pasal 50 UU No.41/1999 tentang Kehutanan yang mengatur kegiatan eksplorasi tambang di kawasan hutan maka penambangan tanpa izin Kementerian Kehutanan bisa dikenai denda Rp 5 miliar atau hukuman 10 tahun penjara. Sementara empat perusahaan lain­nya dijerat kesalahan yang tidak berhubungan langsung dengan ma­salah pertambangan, tapi lebih kepada tidak mengantongi izin pemanfaatan kayu dan penebagan hutan produksi yang akan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Adapun kesalahan lain yang juga berhubungan dengan perizinan adalah soal kesalahan dalam penerbitan Surat keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) sebanyak 119 ribu kubik kayu hingga merugika negara sebesar Rp 58 miliar. Dalam perkembangannya sendiri ka­sus ini masih dalam tahap pendalaman dan belum bisa dipublikasikan sampai sejauh mana prosesnya. Sebulan se­telah pelaporan BPK tersebut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Boy Rafli Amar, mengatakan bahwa Bareskrim tengah menelaah lebih lanjut laporan BPK tersebut. “Kami masih meneliti laporan BPK. Sampai saat ini, masih dalam tahap penyelidikan sebagai tindaklanjut dari data yang disampaikan BPK,” kata Boy. Menurut Boy, pihak kepolisian belum bisa menyampaikan kemajuan penyelidikan sekaligus klasifikasi laporan tersebut mengi­ngat masih banyak hal yang perlu dipastikan. “Dugaan pelanggarannya perlu diteliti satu per satu untuk menentukan jenis pelanggarannya,” papar Boy. Sesuai dengan laporan BPK, maka jenis pelanggaran tersebut lebih pada dugaan penyelewengan anggaran serta penyimpangan izin prinsip pengelolaan lingkungan. Dengan demikian jika ada temuan mengenai dugaan korupsi, maka penanganannya akan dilakukan Direktorat III Tindak Pida­na Korupsi (Dit III Tipikor). Bila terdapat temuan tentang pencucian uang, bisa ditangani Direktorat II Ekonomi Khusus (Dit II Eksus). Untuk urusan lingkungan, akan dikoordinasikan dengan Direktorat V Tindak Pidana Tertentu (Dit V Tipiter). Menurut Kabareskrim Komjen Sutarman, selain berangkat dari laporan BPK, sesungguhnya Mabes Polri tengah menyelidiki pelanggaran sejumlah perusahaan perkebunan dan pertambangan di berbagai daerah. Untuk keperluan ini, Kepolisian meme­riksa rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah, penetapan kawasan hu­tan kementerian, izin usaha perkebunan (IUP),  izin usaha eksplorasi dan ekploitasi. “Prosesnya sen­diri masih panjang,” ujar Sutarman.Sementara itu anggota BPK Ali Masykur Musa menegaskan bahwa laporan ke Bareskrim dilatarbelakangi oleh banyak pelaku usaha pertambangan dan kehutanan yang diduga merusak lingkungan dan memanipulasi pajak. “Mereka diduga mengemplang royalti atau melaporkan pembayaran yang tidak semestinya kepada negara,” tuturnya. Aktivitas penyerobotan kawasan hutan dan melakukan kegiatan tanpa izin, tidak menyetorkan jaminan reklamasi, tidak merehabilitasi lahan pasca tambang merupakan pelanggaran berat. Dampak yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut adalah bencana alam berkepanjangan.Ali Masykur menegaskan, audit lingkungan pada tahun 2011 mengindikasikan adanya kebocoran uang negara Rp 90,6 miliar. Oleh sebab itu, BPK mendorong Kepolisian melakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional. “Kita menginginkan agar ada upaya hukum dalam men­yelesaikan hal ini,” tandasnya. Kendati demikian, dia menolak menyebutkan daftar perusahaan yang dilaporkan ke Kepolisian. Menurut dia, identitas perusahaan menjadi kompetensi Bareskrim yang menyelidiki laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK. “Yang jelas, perusahaan yang dilaporkan terdiri dari BUMN dan perusahaan swasta,” ujar Ali Masykur.Adanya laporan dari BPK ke Bareskrim menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane secara tidak langsung juga menuntut komitmen kepolisian terhadap perkara korupsi dan tindak pidana lingkungan hidup. Selain itu, laporan BPK juga menjadi ujian buat Kepolisian dalam mengungkap skandal ini mengingat banyak “orang kuat” yang memiliki saham atau duduk sebagai komisaris di perusahaan tambang dan sawit. Neta juga mengatakan bahwa pelanggaran oleh perusahaan tambang dan perkebunan bukan perkara mudah dan kompleks jadi harus melihat dari berbagai sisi. “Semua aspek yang diduga terkait dengan persoalan ini, hendaknya dilibatkan. Atau paling tidak, Kepolisian mau melakukan koordinasi secara terpadu dengan lembaga kompeten lainnya,” ujarnya.Laporan BPK ini, lanjut Neta, tidak melulu berorientasi pada penegakan hukum. Tapi harus dipandang juga dari sudut yang lebih luas, yakni upaya menyelamatkan lingkungan. Terlebih saat ini, kerusakan lingkung­an akibat penambangan dan perambahan hutan sudah semakin parah. “Kita tentu tidak ingin bencana alam terus terjadi akibat penambangan dan perambahan hutan secara ilegal,” tandasnya.Sedangkan menurut Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Hendrik Siregar bahwa sesungguhnya kerugian yang diderita oleh Negara bisa lebih besar dari nilai yang diperkirakan oleh BPK. “Upaya ekstraksi yang dilakukan praktik pertambangan berdampak besar terhadap nilai-nilai ekosistem yang ha­rus dijaga keberlangsungannya. Dan itu nilainya tak terhingga,” ujar Hendrik. Soal laporan BPK itu sendiri Hendrik memberikan apresiasi namun langkah lanjutan BPK dengan menyerahka laporan tersebut ke Kepolisian bisa menjadi sebuah kontraproduktif. “Dengan potret yang ada sekarang masyarakat juga bisa menilai bagaimana rekam jejak kepolisian dalam menangani kasus hukum di Indonesia konteksnya dalam hal ini persoalan pertambangan, tidak pernah tuntas. Kita boleh dikatakan pesimis kasus ini akan selesai,” tegasnya.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1073729
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT