Perpanjangan Kontrak Block Migas: Siapa pun Presidennya,Perlu KepastianHukum
HUKUM Perpanjangan Kontrak Block Migas: Siapa pun Presidennya,Perlu KepastianHukum
___________________________________________________________________________Ketidakpastian perpanjangan kontrak block-block migas mempengaruhi daya tarik investasi. Padahal dalam peraturan jelas disebutkan bahwa block migas yang akan berakhir dapat mengajukan perpanjangan kontrak. Menurut peraturan yang ada, operator block migas dapat mengajukan perpanjangan paling cepat 10 tahun sebelum kontrak berakhir. Idealnya, keputusan perpanjangan (atau tidak perpanjangan) operatorship sebuah block dilakukan 5 tahun sebelum kontrak berakhir. Presiden Indonesia Petroleum Association (IPA) Lukman Mahfoedz mengatakan, salah satu tantangan perusahaan migas saat ini adalah terkait masalah hukum, yakni status kontrak dalam pengelolaan blok migas. “Ada 20 kontrak Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang akan berakhir ini memproduksikan minyak total 635.000 barel per hari dari produksi minyak sepanjang 2013 atau sekitar 30%, bahkan produksinya ini diperkirakan akan meningkat 61% dari produksi minyak nasional dalam jangka waktu 10 tahun ke depan,” kata Lukman dalam pembukaan The 38th Indonesia Petroleum Association (IPA) Convex 2014, di Jakarta Convention Center (JCC), beberapa waktu lalu.Selain status kontrak, Lukman menambahkan, ada 2 regulasi yang penting bagi KKKS, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. “Revisi undang-undang migas segera diselesaikan, karena penting bagi kami sebagai kepastian hukum dan investasi di industri migas nasional yang lebih baik,” lanjutnya.Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan, jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Sementara pasal 14 ayat 2 berbunyi: Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling lama 20 (dua puluh) tahun. Sementara pasal 16 Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri.Menteri ESDM Ad Interim Chairul Tanjung, awal Oktober lalu, mengakui sampai saat ini Peraturan Menteri (Permen) terkait perpanjangan kontrak minyak dan gas bumi belum resmi ditandatangani. Terkait itu, masih terus berlangsung pembahasan mengenai klausul peraturan agar berjalan baik dalam menentukan kontrak perpanjangan kontrak migas.Sementara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengumpulkan semua stakeholder dalam waktu dekat.Hal ini dilakukan untuk membicarakan finalisasi peraturan menteri ESDM tentang perpanjangan kontrak block minyak dan gas. Menurut Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo, peraturan Menteri ESDM tersebut sampai saat ini belum final dan membutuhkan waktu. “Tunggu saja, ternyata dibirokrasi juga perlu waktu,” ujar Susilo, minggu kedua Oktober lalu.Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Jero Wacik (kini mantan menteri ESDM-Red) mengakui, tidak mudah menentukan nasib kontrak block minyak yang sudah dikelola lebih dari 30 tahun. Setiap mau memutuskan perpanjangan atau tidak suatu block selalu ribut. Pasalnya, saat ini belum ada aturan yang baku terkait perpanjangan kontrak, sehingga sering tidak ada titik temu. “Karena memang tidak ada aturan yang clear, makanya kita sedang susun aturan kriteria apa saja yang harus dipenuhi jika suatu block kontraknya mau diperpanjang lagi, biar jelas, tidak pakai negosiasi panjang , sehingga kita tidak disalahkan,” ujarnya.Dalam tiga sampai tujuh tahun ke depan, ada beberapa kontrak block produksi yang akan berakhir, yakni Block Mahakam, Total (2017). Block ini, walaupun sudah uzur, masih tetap diandalkan pemerintah karena menyumbang 80 persen kebutuhan gas fasilitas produksi gas di Bontang. Sebagian produksi dari block ini juga telah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk PLN melalui FSRU West Java, yang kemudian disalurkan ke PLN. Block Southeast Sumatra, CNOOC (2018), Block East Kalimantan, Chevron (2018), dan Block Rokan, Chevron (2021). Block produksi ini memiliki kontribusi besar terhadap produksi nasional. Sebagai ilustrasi, kontribusi Block Rokan mencapai 38 persen dari produksi minyak nasional, sedangkan kontribusi Block Mahakam mencapai 22 persen dari produksi gas nasional.Menurut Benny Lubiantara, Ketua Bidang Kebijakan dan Regulasi Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), sebagaimana yang dikutip humas skkmigas. wordpress.com, manajemen reservoir migas perlu upaya berkesinambungan untuk mempertahankan laju produksi dan menahan penurunan produksi secara alamiah. Upaya tersebut membutuhkan investasi. Tanpa investasi, produksi dari block tersebut akan turun tajam. Untuk itu, perlu strategi yang bersifat win-win agar produksi tidak menurun secara drastis menjelang kontrak berakhir.Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai, saatnya pemerintah mengambil jalan tegas untuk kembali memegang kuasa dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia. Menurut dia, upaya pemerintah untuk menegakkan kedaulatan migas nasional bisa dilakukan mengingat sesuai dengan ideologis pasal 33 UUD 1945, landasan hukum yang menjamin sahnya pemutusan kontrak yang berakhir masa berlakunya adalah pasal 2 UU No.22/2001 dan pasal 28 PP No.35/2004. “Dengan begitu, terbuka kesempatan bagi Indonesia untuk membesarkan BUMN/Pertamina dan menegaskan kedaulatan migas nasional tanpa nasionalisasi,” ungkap Marwan, sebagaimana yang dikutip dari website NERACA online.Menurutnya saat ini pihak asing dan swasta sangat mendominasi di sektor migas yaitu sebesar 83% dan 85% di sektor mineral dan batubara. “Kekayaan di perut bumi Indonesia semakin dikeruk, akan tetapi pendapatan dari kedua sektor tersebut masih jauh lebih rendah dari seharusnya. Lihat saja data yang diungkapkan KPK bahwa adanya potensi kerugian triliunan rupiah dari sektor migas dan minerba karena kontrak yang tak juga diperbaharui,” tegasnya.Benny menambahkan, pemerintah perlu membuat terobosan agar peraturan dan regulasi yang dibuat tidak malah membelenggu perkembangan industri. Peraturan dan regulasi tersebut harus mencerminkan karakteristik industri migas yang memang penuh ketidakpastian. Belajar dari pengalaman pengelolaan industri migas di mancanegara, industri migas di tanah air perlu membuat terobosan dan mengubah paradigma yang keluar dari pola pikir konvensional (out of the box thinking). Tanpa itu, kecenderungan industri migas Indonesia ke depan cukup mengkhawatirkan.Oleh karena itu, pemerintah baru paska Presiden SBY perlu tegas menghadapi persoalan-persoalan strategis, seperti perpanjangan kontrak block migas yang akan berakhir. Jangan sampai timbul kesan ada ketidakpastian hukum. Hal ini akan mempengaruhi investasi migas yang sedang berjalan saat ini. Dan pemerintah tidak ada kewajiban memperpanjang block-block yang akan berakhir. Pertamina maupun swasta nasional lainnya mampu mengelola block-block migas yang akan berakhir tersebut, mengapa tidak diserahkan kepada pemain nasional. Sebaliknya pemerintah pun dapat membuat regulasi bagi kepentingan nasional. Misalnya pemerintah mewajibkan pemberlakukan divestasi yang diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan swasta nasional terhadap block-block migas yang akan berakhir.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1036119
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT