Nigeria; Negara Kaya Minyak Yang Miskin
LUAR NEGERI Nigeria; Negara Kaya Minyak Yang Miskin
___________________________________________________________________________Kaya akan sumber daya alam khususnya tambang tidak serta merta membuat Nigeria menjadi Negara kaya dan makmur. Terletak di daerah Barat Afrika Negara yang merdeka dan memperoleh kebebasannya dari Inggris pada tahun 1966 ini sampai sekarang masih tergolong sebagai Negara miskin. Padahal dengan bekal kekayaan sumber daya alamnya Nigeria sempat diperkirakan menjadi salah satu Negara makmur di kawasan Afrika, seusai mendapatkan kemerdekaannya. Sayangnya perkiraan tersebut meleset. Pasca merdeka justru banyak masalah yang timbul di Negara yang sekarang dipimpin oleh presiden Goodluck Jonathan tersebut. Akar permasalahan yang sudah ada semenjak zaman kolonialisasi ditambah dengan munculnya persoalan baru kian memperpuruk kondisi dalam negeri Nigeria. Akar persoalan yang menimpa Nigeria tidak bisa dilepaskan dari belum stabilnya bangunan ekonomi serta sosial politik di Negara tersebut. Setelah mendapatkan kemerdekaannya pada 1 Oktober 1961, Nigeria dipimpin oleh rezim pemerintahan militer yang otoriter. Pembagian otoritas dan kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah daerah sebagai bagian dari demokrasi parlementer yang dianut Nigeria tidak pernah berjalan seimbang. Yang terjadi justru sebaliknya. Adu kekuatan para politisi demi keuntungan pribadi dan kepentingan kelompok justru semakin runcing. Pekerjaan, kontrak, pinjaman, bahkan beasiswa diberikan pada kelompoknya sendiri. Demokrasi yang diharapkan membawa perubahan kian tidak memiliki arah yang jelas.Selama kurun waktu 1960-an hingga 1990-an, pemerintahan Nigeria diwarnai oleh percobaan kudeta militer dan pelaksanaan politis yang tidak mewakili aspirasi masyarakat. Pemerintah yang seharusnya berkewajiban memperhatikan kesejahteraan rakyat seakan disibukkan dengan hasratnya untuk memegang tampuk kekuasaan. Dengan berada di lingkar kekuasaan maka kesempatan untuk mengambil keuntungan akan semakin besar. Sistem pemerintahan Nigeria bisa dikatakan lumpuh. Rakyat susah menemukan ruang menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kesejahteraannya. Pada tahun 1999, mengadopsi sebuah konstitusi yang menyebutkan bahwa Nigeria adalah sebuah negara Federal demokratis yang mengusung sistem pemilihan umum untuk menentukan pemerintahan. Dalam konstitusi juga disebutkan bahwa pemerintahan Nigeria terbentuk dari pembagian wilayah-wilayah kekuasaan yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi juga menjamin kebebasan warga negara Nigeria dalam menganut paham dan kepercayaan/agama, melarang adanya diskriminasi antaretnis, agama, jenis kelamin, dan kampung halaman. Namun implementasinya sendiri masih belum berjalan sebagaimana yang diinginkan. Lalu bagaimana dengan sektor ekonomi? Sebelum tahun 1960-an ekonomi Nigeria banyak ditopang oleh sektor pertanian dan perkebunan. Selain untuk menggerakkan roda perekonomian, dua sektor tersebut juga digunakan untuk memenuhi konsumsi masyarakat Nigeria sendiri. Namun seiring dengan desakan pemerintah kolonial untuk membayar pajak maka pemerintah Nigeriapun membutuhkan sumber baru guna meningkatkan pendapatannnya. Oleh pihak kolonial, pemerintah Nigeria kemudian disarankan untuk membuka peluang bagi asing menanamkan investasinya. Dibukanya kran investasi oleh pemerintah Nigeria membuat korporasi-korporasi besar terutama di bidang pertambangan mulai melirik Nigeria. Delta Niger yang belum terkelola dengan baik menjadi sasaran utama para investor. Selanjutnya pada tahun 1960-1970, dibentuklah kerja sama pengolahan Delta Niger sebagai tambang minyak pemerintahan Nigeria dengan korporasi asing seperti Royal Dutch Shell dan Exxon Mobil. Sayangnya masuknya investasi asing sekaligus pengelolaan tambang minyak Delta Niger selain membuka peluang peningkatan perekonomian juga membuka kesempatan praktik-praktik kotor seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Bisa dikatakan proyek kerja sama dalam bidang tambang justru lebih banyak merugikan warga negara Nigeria pada umumnya. Proyeksi masuknya investor untuk mengelola pertambangan akan meningkatkan perekonomian Nigeria memang terbukti benar.Namun peningkatan tersebut tak berbanding lurus dengan peningkatan kemakmuran masyarakatnya secara luas. Tetesan kekayaan alam Nigeria hanya dinikmati oleh para pejabat khususnya mereka yang melakukan praktik korupsi. Budaya korupsi yang kian mengakar kian membawa Nigeria pada tepi kesuraman hingga membuat Nigeria dikenal sebagai Negara miskin yang kaya minyak. Bahkan secara sadar pihak pemerintah dan korporasi asing acapkali memanfaatkan konflik internal etnis di Nigeria untuk mengambil keuntungan. Hal ini dilakukan pada beberapa kasus proses pembebasan lahan yang tentunya lebih murah daripada melakukan transaksi yang bersifat legal formal. Budaya korupsi yang melembaga tak hanya ada di institusi sipil tetapi juga militer. Contohnya bisa dilihat dari catatan kekayaan Jenderal Sani Albacha yang berkuasa melalui kudeta 1993. Dalam 5 tahun kekuasaannya dia mampu mengumpulkan kekayaan sebesar US$ 3 miliar. Selain itu pemerintah Nigeria juga mulai lalai terhadap pengembangan sektor lain akibat terlalu larut mengembangkan sektor pertambangan, yang terbukti memberikan keuntungan lebih besar dan “instan”. Agrikultur yang tadinya menjadi salah satu sektor pemasukan bagi pemerintah Nigeria perlahan mulai dilupakan. Ditambah lagi tidak adanya pengelolaan industri pertambangan yang baik berakibat pada struktur tanah yang membuat potensi pertanian tak lagi produktif. Selain persoalan tata kelola industri pertambangan yang “amburadul”, masih dominannya paham-paham yang lebih mengedepankan kepentingan kelompok ketimbang Negara juga menjadi salah satu faktor keterbelakangan ekonomi Nigeria.Letak geografis ternyata juga menjadi masalah tersendiri. Kebanyakan sumber daya alam potensial ada di wilayah selatan Nigeria. Dengan demikian interaksi perdagangan di wilayah selatan menjadi lebih intens. Hal ini kemudian memicu terjadinya kesenjangan ekonomi anatara wilayah selatan Nigeria dan wilayah utara Nigeria. Kesenjangan kesejahteraan antar penduduk di Nigeria tentu berimbas langsung pada tatanan sosial masyarakat. Ditambah lagi jumlah penduduk di Nigeria juga cukup padat. Tingginya kepadatan penduduk secara tidak langsung akan berimbas pada sulitnya pemerataan kesejahteraan bagi rak Nigeria secara umum. Terlebih latar belakang budaya juga menjadi biang permasalahan lain yang sering memicu kerusuhan antar etnis. Pemerintah juga belum menemukan formula yang sanggup mengikat perbedaan budaya tersebut. Hal itu masih ditambah dengan persoalan perbedaan agama. Pemeluk agama Islam dan Kristen di Nigeria hampir seimbang. Di wilayah utara Nigeria, paham Islam sangat kuat karena mendapat pengaruh dari negara-negara di kawasan Utara Afrika. Sedangkan paham Kristen masuk ke wilayah ini dari daerah Selatan. Kerap kali masing-masing kelompok ini ingin menggunakan hukum agamanya sendiri untuk diterapkan menjadi hokum nasional. secara merata di seluruh Nigeria.Hal ini tentu sangat sulit untuk diakomodasi. Beberapa pengamat dan analis menyebutkan bahwa akar dari segala kompleksitas permasalahan yang ada di Nigeria adalah kemiskinan. Jika hal ini bisa dikurangi maka segala permasalahan tersebut akan lebih mudah diurai termasuk mengurangi jumlah pemberontak dan militansi yang terus tumbuh di Nigeria.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1036077
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT