Bongkar Korupsi di Sektor Migas
Liputan Khusus Bongkar Korupsi di Sektor Migas
___________________________________________________________________________Berita mengejutkan sekaligus menyesakkan itu datang lima hari menjelang republik memperingati hari kemerdekannya yang ke-68. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini dibekuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di rumahnya. Rudi, panggilan kecil akademisi teladan yang kini jadi birokrat itu, disangka telah menerima uang dari bos perusahaan minyak Kernel Oil, melalui seorang trainer golf pada Rabu 13 Agustus 2013, senilai US$ 400 ribu. Suap itu diduga bukan yang pertama, sebab belakangan ditemukan juga uang US$300 ribu yang diduga diberikan sebelum lebaran. Total nilainya sebesar US$700 ribu atau setara Rp7,28 miliar.Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK ini patut diacungkan jempol. Pasalnya, bukan rahasia lagi jika sektor minyak dan gas (migas) dikenal sebagai sektor yang basah dan rawan penyimpangan. Industri migas pun dikenal sebagai kawasan kongkalikongnya para politisi, birokrat, pengusaha swasta, hingga para cukong atau mafia.Stigma itu cukup berasalan. Buktinya pada 17 Agustus 2013 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pembiayaan yang tidak seharusnya ditanggung oleh negara dalam laporan SKK Migas yaitu sebesar US$221,5 juta atau setara Rp2,3 triliun (Rp10.385 per US$). Temuan itu merupakan pembiayaan kurang lebih dalam kurun tiga tahun terakhir.Di samping itu, hasil audit BPK dalam kurun tiga tahun terakhir juga mencatat sejumlah hal, antara lain penjualan trader SKK Migas pada 2010 mencapai angka yang tinggi dan lebih tinggi lagi pada 2011. Namun, aktivitas tersebut mengalami penurunan drastis pada 2012. BPK juga melaporkan proyek fiktif biomediasi Chevron yang telah disetujui BP Migas, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp2,6 triliun.Temuan ini tak berhenti disitu saja. Masih berdasarkan temuan BPK, temuan audit di BP Migas periode 2004-2005 sebesar US$2,53 miliar (Rp26 triliun). Pada 2006, BPKP melaporkan potensi kerugian negara terkait cost recovery (CR) periode 2000-2005 sekira Rp9,37 triliun. BPK juga melaporkan potensi kerugian negara dari penggelembungan cost recovery periode 2000-2006 senilai Rp18,07 triliun.Karena itulah, penangkapan Rudi ini baru hanya sebagian kecil dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang ada di sektor migas. Masih banyak oknum lain yang bercokol di lembaga pemerintah. Publik pun mendesak agar sektor ini dirombak secara besar-besar untuk memperkecil penyimpangan dan pemborosan keuangan negara.“Sektor migas kita membutuhkan overhaul (perombakan) besar-besaraan Banyak pemborosan yang membuat subsidi membengkak jauh lebih besar daripada yang semestinya,” ujar pe­ngamat ekonomi yang juga Wakil Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo. Selain itu, ia menambahkan, cost recovery sering tidak terkendali, seperti produksi anjlok, pembangunan kilang banyak yang tidak terealisasi, banyak permainan dalam produksi, hingga impor maupun distribusi migas.Drajad bahkan termasuk salah satu pihak yang mengusulkan agar BP Migas dibubarkan. Hal itu untuk memangkas mata rantai pengaturan di bidang minyak dan gas. “Saya sendiri ingin mengusulkan pembubaran BP Migas karena BP Migas membuat terlalu banyak tangan pengaturan. Kalau dulu hanya antara Pertamina dengan ESDM. Bahwa di situ ada korupsi, iya. Di situ ada kolusi, iya. Itu yang harus kita bongkar,” katanya.Nyatanya, BP Migas memang bubar. Ibarat berganti kulit, fungsi dan kewenangannya pun dijalankan SKK Migas. Praktek penyalahgunaan dan penyelewenganpun tak serta-merta hilang. Kewenangan dan fungsi yang besar membuat lembaga baru ini juga rawan korupsi dan manipulasi.Ditangkapnya Rudi Rubiandini selaku Kepala SKK Migas oleh KPK menunjukkan sistem pengelolaan minyak dan gas di bawah pengawasan SKK Migas harus segera diganti. Karena itu, menurut pengamat perminyakan, Kurtubi, sistem yang ada saat ini terlalu terbuka sehingga rawan suap.

Dia mengatakan, dalam sistem perminyakan nasional saat ini, sistemnya sudah berlangsung sangat buruk. Hal ini membuka peluang lebar terjadi penyelewengan dari pelaku perminyakan, kontraktor asing, bahkan pihak pemasok barang-barang jasa di perusahaan minyak itu.

Kurtubi juga menyoroti soal aksi Rudi yang paling gencar berbicara soal perpanjangan kontrak perusahaan minyak asing di Blok Mahakam. “Padahal Pertamina sangat ingin masuk ke Blok Mahakam. Nilai proyek itu ratusan triliun rupiah,” ujarnya. Karena itulah, Kurtubi mengusulkan agar pemerintah membubarkan SKK Migas melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Sejak BP Migas dibubarkan dan ada Keputusan Presiden untuk pembentukan SKK Migas, tidak menjamin tidak terjadi penyelewengan. Yang terjadi, “Justru bertambah buruk dan merugikan rakyat Indonesia karena sama-sama bertentangan dengan institusi. Keduanya bukan perusahaan, tapi lembaga pemerintah,” kata Kurtubi.Karena itu, penangkapan Rudi bisa diartikan banyak hal. Salah satunya, hal ini diakibatkan oleh tata kelola migas yang tidak benar. Menurutnya, tidak seharusnya pengelolaan migas diserahkan kepada lembaga negara namun lembaga tersebut menunjuk pihak lain untuk menjual migasnya. Hal itu, kata Kurtubi, sangat merugikan negara karena akan menyebabkan penurunan dalam penerimaan di sektor migas.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1035263
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT