Mencari Celah Memperluas Ruang Fiscal
Liputan Khusus Mencari Celah Memperluas Ruang Fiscal
___________________________________________________________________________Ball room Hotel Four Season pada minggu ketiga September lalu tumpah ruah. Ribuan pengusaha hadir di situ. Pasalnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menggelar launching Roadmap perekonomian nasional 2014 -2019 yang diusulkan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai sumbangsih APINDO terhadap pemerintah baru.Direktur Eksikutif APINDO, Agung Pambudhi mengharapkan roadmap ini dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Menurutnya untuk menjaga kondisi makro ekonomi, defisit transaksi berjalan berkelanjutan harus di bawah 4% dari Product Domestic Bruto (PDB). Tak hanya itu, juga perlu menjaga nilai tukar sejalan dengan paritas daya beli (purchasing power parity). Oleh karena itu, diperlukan sektor yang menjadi pengungkit pertumbuhan. APINDO memfokuskan lima sektor, yaitu pangan dan pertanian, energi, manufaktur, jasa, financial serta lintas sektor terkait kepastian hukum, otonomi daerah, reformasi birokrasi, ketenagakerjaan dan infrastruktur.Salah seorang penyusun roadmap APINDO, Djisman Simandjuntak mengatakan, perlu menciptakan tiga juta lapangan kerja berkualitas pertahun dan menjaga pengangguran terbuka. Sedikitnya diperlukan pertumbuhan rata-rata selama kurun waktu 2014 – 2019. Pemerintah perlu menargetkan pertumbuhan 6% pada 2015. Angka ini meningkat menjadi 7% pada 2016 dan 7,5% pada 2017, 2018 dan 2019.Lebih lanjut ditambahkan, roadmap ini menyoroti infrastruktur menjadi fokus perhatian. Betapa tidak, sektor ini menjadi daya dukung bagi peningkatan kinerja semua sektor. Diantaranya sektor pertanian, energi, manufaktur, jasa dan financial. Itu sebabnya, perlu diperbaiki pengelolaan pembebasan lahan dengan meningkatkan akuntabilitas pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin akses lahan. Termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan UU N0. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum secara konsisten.Sektor energi, kata Djisman, perlu dioptimalkan dalam pembangunan sumber energi baru dan terbarukan ( biodesel, energi panasbumi dan LNG). “Guna mendorong pasar domestik, perlu adanya penetapan harga biodesel, pengurangan subsidi listrik serta peninjauan keputusan Kontrak Kerjasama (KKS) yang akan segera berakhir dalam kurun lima tahun ke depan,” ujar Djisman.Diakui Djisman, presiden periode 2014 – 2019 akan bekerja dalam keadaan ekonomi yang sulit, baik domestik maupun internasional. Di mana pertumbuhan melemah, sementara biaya uang sangat tinggi. Walau inflasi bisa dikendalikan, tapi transaksi berjalan berada dalam tekanan defisit. Kemiskinan menurut, tapi penduduk yang rentan terhadap kemiskinan luar biasa tinggi.“Kondisi ekonomi dunia melemah belakangan ini. Namun demikian, bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang menerima kesulitan sebagai katalis kinerja cemerlang,” ujarnya seraya menambahkan bahwa Indonesia ingin naik kelas ke kelompok pendapatan penghasilan tengah atas. Sebelumnya pendapatan penghasilan masyarakat negeri ini berada di kelompok tengah bawah. Untuk mencapai itu, tegas Djisman, diperlukan infrastruktur yang semakin membaik. Selain itu, diperlukan kepastian hukum dan otonomi daerah serta birokrasi yang semakin responsif terhadap kebutuhan rakyat, termasuk kebutuhan dunia usaha.Menurut Djisman, titik tolak pembangunan Indonesia lima tahun ke depan adalah menjaga keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal, termasuk keseimbangan neraca pembayaran. “Siapa pun pemerintahaannya, tidak akan bisa bergerak jika tidak punya stabilitas usaha dan penciptaan ruang fiscal,” tambahnya. Kondisi ini yang sekarang sangat terbatas di negeri ini. Karena itu, tugas utama yang harus dilakukan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden adalah menciptakan ruang fiscal. Tanpa adanya itu, dipastikan roda pemerintah terseok-seok jalannya.Roadmap perekonomian APINDO menganjurkan memotong subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan cara menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp. 3000 perliter. Jika hal ini dilakukan dua bulan terakhir tahun 2014, akan bisa dihemat Rp. 17 triliun. Angka penghematan akan membengkak menjadi Rp. 150 trilun pada tahun 2015. Sedikitnya 20% atau seperempat dari penghematan tersebut dialokasikan untuk memelihara proteksi sosial. “Hal ini tidak boleh dikompromikan dan sisanya dianjurkan dipakai untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang sekarang ini merupakan masalah besar di negeri kita,” tandas Djisman.Menanggapi roadmap perekonomian APINDO, Presiden terpilih Joko Widodo dalam dialog dengan para pengusaha nasional mengatakan: “kita semua tahu, posisi ruang fiscal kita punya double defisit, diantaranya defisit neraca perdagangan. Kalau kita lihat APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Red), ruang fiscal kita betul-betul sangat sempit. Tidak mungkin kita mengejar pembangunan infrastruktur dengan ruang fiscal yang sempit seperti sekarang ini,” kata Jokowi (panggilan akrab Joko Widodo-Red)Tahun depan, kata Jokowi, ada dana sebesar Rp. 433 triliun yang akan digunakan untuk subsidi BBM. Anggaran sebesar itu sedang dibahas para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009 – 2014. Sedangkan anggaran-anggaran lain sudah mengikat. Misalnya untuk bayar utang, untuk pendidikan dan sebagainya.Memang pendapatan negara pada RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Red) 2015 meningkat dari Rp. 1.635.378,5 milyar (tahun 2014) menjadi Rp. 1.762.296 milyar pada RAPBN 2015. Dari angka tersebut, RAPBN 2015 untuk pos pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp. 66.532,8 milyar. Sementara pembayaran bunga utang sebesar Rp. 154.039,4 milyar (nilai tukar yang dipatok dalam RAPBN 2015 sebesar Rp. 11.900/USD).Dalam RAPBN tahun 2015 direncanakan subsidi mencapai Rp.433.512,2 miliar, meningkat Rp.30.476,6 miliar bila dibandingkan APBNP 2014 sebesar Rp.403.035,6 miliar. Sebagian besar disalurkan untuk subsidi energi sebesar Rp.363.534,5 miliar, yaitu subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan LGV sebesar Rp.291.111,8 miliar, dan subsidi listrik sebesar Rp.72.422,7 miliar. Sementara itu, untuk subsidi nonenergi Rp.69.977,7 miliar, yang meliputi: (1) subsidi pangan sebesar Rp.18.939,9 miliar; (2) subsidi pupuk sebesar Rp.35.703,1 miliar; (3) subsidi benih sebesar Rp.939,4 miliar; (4) subsidi PSO sebesar Rp.3.261,3 miliar; (5) subsidi bunga kredit program sebesar Rp.2.484,0 miliar; dan (6) subsidi pajak sebesar Rp.8.650,0 miliar. Deficit APBN ditetapkan mengalami peningkatan dari Rp.241.494,3 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp. 257.572,3 miliar pada tahun 2015.Jokowi melihat postur RAPBN 2015 sudah dikunci dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ruangnya betul-betul sangat sempit. “Setelah dilihat, ruang yang ada untuk memperbesar ruang fiscal hanya ada dua cara. Pertama, mengalihkan subsidi BBM kepada sektor-sektor usaha produktif dan infrastruktur,” urainya. Jadi, mengalihkan subsidi dari knalpon kendaraan bermotor ke subsidi pertanian, pupuk, solar untuk nelayan dan infrastruktur yang menunjang kegiatan-kegiatan produksi. Kalau kita bisa mengalihkan subsidi BBM ke sana, maka tahun depan dapat memberi tambahan ruang fiscal sekitar Rp. 150 triliun. Ini angka yang sangat besar.Kedua, ruang fiscal dapat diperbesar dengan cara melakukan efisiensi-efisiensi dari anggaran yang ada. Ambil contoh, kata Jokowi, anggaran perjalanan dinas mencapai Rp. 30 triliun, anggaran rapat mencapai Rp. 18 triliun. “Saya paling senang melihat hal yang kecil-kecil, tapi kalau dikumpulkan nilainya banyak sekali. Saya dan Pak JK ini berlatarbelakang pengusaha. Pengusaha itu, nilai Rp.2 atau Rp 3 saja dihitung. Pasti Saya sama Pak JK akan urus itu dan harus dipertanggungjawabkan,” tandasnya. Di Jakarta, misalnya, tambah Jokowi, anggaran kantor yang kelihatan kecil, seperti kertas, tintas dan alat kantor lainnya, ternyata kalau dikumpul-kumpulkan nilainya besar. Dengan melakukan efisiensi di sektor ini, dapat dihemat Rp.4,2 triliun. Nah, penghematan-penghematan yang seperti ini yang hanya bisa mendapat ruang fiscal lebih besar.Lebih lanjut ditambahkan, diupayakan memperbesar penerimaan negara melalui pajak, baik itu PPH, PPN, Pajak badan usaha, pajak pribadi dan sebagainya. “Bapak-bapak dan ibu-ibu pengusaha nggak perlu takut. Kalau berbicara pajak, langsung diam. Jangan begitu dong…! Kita lihat potensi itu masih sangat terbuka. Potensi ini masih sangat besar sekali. Saya yakin ruang fiscal bisa diperbesar,” jelasnya.Sementara Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla memaknai pernyataan Jokowi, Djisman dan Ketua Umum APINDO, Sofjan Wanandi tentang ruang fiscal yang sempit itu. Pertama, optimisme dan kedua pesimisme. Memang diakui, selama beberapa tahun terakhir ini kita mengalami berbagai defisit. Ruang fiscal yang sempit, subsidi yang tinggi, impor naik sementara ekspor turun dan pengambilan keputusan yang lambat. Dengan kondisi yang demikian, Indonesia masih bisa tumbuh sekitar 5,5%. “Negeri ini tidak banyak diurusan saja masih tumbuh luar biasa. Artinya kalau defisit kita hilangkan, kalau infrastruktur kita perbaiki, kemudian kita percepat keputusan, maka tumbuh 7 sampai 8 persen itu gampang,” tandas JK serius disambut tepuk tangan para pengusaha saat itu.Menurut JK hal demikian tergantung dengan pemerintah dan pihak swasta. Pemerintah yang menyiapkan infrastruktur, aturan, dan pendidikan. Sedangkan yang lainnya menjadi urusan pengusaha. Oleh karena itu, para pengusaha jangan hanya menuntut pemerintah, tapi juga minta pengusaha untuk sama-sama berusaha mengatasi hal tersebut.Lebih lanjut ditambahkan, pemerintah dan pengusaha harus disiplin pada hukum. Pengusaha jangan hanya menuntut pada pemerintah saja. Tapi, para penambang, umpamanya, berapa banyak yang tidak bayar royalty. Berapa besar harga yang disembunyikan para pengusaha, sehingga pajaknya turun? Berapa banyak ekspor yang dilaporkan, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Ekspor yang dilaporkan sebanyak 100 ribu ton batubara, misalnya, tapi realisasinya ekspor yang dilakukan mencapai 200 ribu ton batubara. “Kita saling periksa. You periksa pemerintah, kenapa lambat memutuskan, tapi kita juga periksa para penambang. Berapa banyak royalty yang tidak dibayar? Batubara boleh ke luar, kata JK, tapi uangnya ada di Singapura dan Hongkong. Buat apa! Yang dimaksud ekspor, bukan hanya kapal-kapal pengangkut batubara ke luar negeri, tapi yang dimaksud dengan ekspor adalah uang yang masuk ke bank Indonesia. “Selama ekspor itu uangnya tidak masuk ke Indonesia, itu namanya bukan ekspor,” ujarnya tegas. Jadi, kita harus dua-duanya disiplin. Pemerintah disiplin, pengusaha juga disiplin. Jangan ekspor lancar, tapi royalty tidak dibayar. Banyak pengusaha yang melakukan hal demikian. Pemerintah harus tegas menghadapinya. Banyaknya kesulitan yang melanda Indonesia, tambah JK, justru menjadi peluang memperbesar pertumbuhan. Bandingkan dengan Singapura. Di sana tidak ada kesulitan, berarti tidak ada perbaikan. Dengan demikian tidak ada pertumbuhan. Sedangkan Indonesia banyak kesulitan, sehingga banyak yang bisa diperbaiki, sehingga pertumbuhan ekonominya bisa ditingkatkan. “Kira-kira rumusnya seperti ini,” tandas JK.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1052844
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT