Penyetaraan Royalti IUP dan PKP2B Malapetaka Bagi Batubara Nasional
MINERAL Penyetaraan Royalti IUP dan PKP2B  Malapetaka Bagi Batubara Nasional
___________________________________________________________________________Kementerian Keuangan meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mi­neral (KESDM) agar segera mengajukan usulan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PP No. 9 memuat tentang royalti batubara untuk perusahaan pemegang Izin Usaha Penambangan (IUP). Kenaikan ro­yalti batubara untuk pemegang IUP baru bisa direalisasikan jika ada usulan perubah­an PP dari Kementerian ESDM. Seperti diketahui, pemerintah akan merevisi besaran royalti batubara untuk pemegang IUP dari 3% - 7% menjadi maksimal 10%. Angka ini memang masih lebih rendah dari besaran royalti bagi pengusaha pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang besarnya mencapai 13,5%. Bahkan dikabarkan royalti bagi IUP bisa saja disamakan seperti PKP2B sebesar 13,5%. Dikatakan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro, pemerintah menargetkan revisi beleid tentang tarif dan jenis PNBP di Kementerian ESDM bisa berlaku pada tahun ini. Maka revisi PP harus keluar pada tahun ini. Memang, diakuinya, ada perbedaan kualitas batubara yang dihasilkan PKP2B dengan pemegang IUP. Sehingga untuk sementara usulan kenaikan besaran royalti sebesar 10% menjadi batas atas. Bambang membeberkan jika penerimaan dari minerba sampai saat ini mencapai Rp 20 triliun. Maka, demi meningkatkan penerimaan negara dari sektor minerba, pemerintah harus memberikan banyak IUP, yang diiringi aturan untuk mendukung hilirisasi minerba dengan membangun smelter pada tahun 2014 mendatang. “Kalau asumsinya (tarif royalti) naik menjadi 10%, maksimal potensi penerimaan yang didapat sekitar Rp 4 triliun dalam satu tahun,” ujar Bambang.Setelah dibawa ke parlemen, usulan kenaikan royalti bagi IUP batubara mendapat kesepakatan. Royalti IUP batubara dari 3,5% - 7%, menjadi 10 % - 13% pada 2014 mendatang. Selanjutnya, ini menjadi koreksi PP nomor 24 tahun 2012 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) terkait royalti yang diberikan perusahaan tambang ke negara. Dikonfirmasi dari pihak pemerintah, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menyatakan setuju peningkatan ini jika memang diminta dan telah diputuskan oleh Kementerian Keuangan. Dengan naiknya royalti pertambangan batubara, menurutnya akan berpotensi menambah penerimaan negara sekitar Rp 4 triliun yang akan dimasukkan dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 mendatang.Ketua Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Ferry J. Juliantono mengkritisi pedas rencana pemerintah ini, terlebih situasi pergerakan nilai tukar rupiah masih belum bergerak nilainya atau stagnan di posisi Rp 11.260 per dolar AS. Pihaknya mempertanyakan, mengapa mesti royalti batubara yang dinaikkan, dan pemerintah terus membandingkan batubara dengan industri migas memberikan kontribusi dari pajak dan royalti lebih besar sementara batubara hanya menyumbangkan income tidak seberapa.“Menurut saya, pemerintah juga harus membandingkan dengan situasi yang terjadi, sekarang rupiah sudah Rp 11 ribu, ekspor di tiap komoditi berkurang drastis, pemerintah sekarang sedang menggalakkan sumber pendapatan negara dari yang lain, itu agak memberatkan,” ujar Ferry. Apalagi, lanjutnya, IUP disamakan dengan PKP2B yang tidak mungkin sama karena proporsinya tidak sebanding.Di sisi yang lain, lanjut Ferry, bagi IUP batubara yang selama ini memasok ke dalam negeri dengan tambahan besaran royalti, mereka berhadapan dengan pasaran domestik. Pasar ini juga akan diisi oleh PKP2B yang kini tengah sulit menjalankan ekspor karena harga batubara sedang turun. Karena itu, ia meminta pemerintah sebaiknya memberi insentif berupa royalti tetap seperti semula dan keleluasaan perusahaan melakukan ekspor. “ini sudah mau krisis, pemerintah tahu dirilah jangan diberatin dunia usaha. Kan sumber pendapatan yang lain banyak kenapa batubara aja yang jadi sasaran,” ujarnya.Sementara itu, pengamat pertambangan yang juga mantan Sekretaris Direktorat Jenderal (Setdirjen) Minerba Pabum, S. Witoro Soelarno turut menyoroti rencana kenaikan royalti batubara bagi pemegang IUP. Ia mejelaskan, pemerintah perlu melihat situasi perdagangan batubara akhir-akhir ini, khususnya batubara kadar rendah (low rank coal/LRC). Larangan China terhadap impor LRC tentunya akan berdampak terhadap harga batubara LRC. Namun diduga bisa juga berdampak positif untuk jangka panjang batubara berkalori tinggi karena akan diperlukan lebih banyak sebagai pencampur dengan LRC untuk memenuhi kebutuhan pasar. Mayoritas ekspor LRC dari Indonesia adalah ke China, dampak penurunan harga menurut pedagang akan berkisar USD 5/ton, hal ini tercermin pada HBA Mei 2013 sebesar USD 85,33/ton dan menurun dibandingkan HBA April 2013 yang harganya USD 88,56/ton. Seperti diketahui, peran IUP sebagai penghasil batubara terus meningkat, bila pada 2010 produksi 45 juta ton atau 16% dari produksi nasional meningkat menjadi 121 juta ton atau 32% dari produksi nasional. Dengan adanya larangan impor low rank oleh China, bila benar-benar diterapkan maka akan kembali situasinya pada perioda sekitar 2005 dimana LRC sulit dipasarkan, malah pernah ada ren­cana kebijakan pemerintah saat itu untuk memberikan insentif bagi produsen LRC. Dirjen Minerba, KESDM, Thamrin Sihite ketika ditemui menegaskan, saat ini pihaknya sudah membentuk tim yaitu forum group discussion/FGD yang melibatkan banyak pihak, termasuk pemegang IUP dan PKP2B untuk mengkaji wacana tersebut. Ia menilai, kenaikan royalti batubara untuk IUP dan disamakan dengan PKP2B tidak akan menjadi masalah selama pengelolaan dan tanggung jawab juga kualitasnya sama. “Kenapa nggak disamakan saja, makanya kita bentuk satu tim yang disebut FGD. Kita lihat apa dampaknya kalau itu dinaikkan dari berbagai aspek. IUP harus hidup untuk CSR dan lain-lain, tapi sisi pengelolaan lingkungan juga harus benar. Itu belum diputuskan, pokoknya kita bentuk FGD, kita undang APBI, perguruan tinggi, pemegang IUP, kita juga akan fasilitasi itu,” tandasnya. Lantas, apa dampaknya dengan kenaikan royalti ini? Kita tunggu saja.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1074349
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT