PolemikHilirisasi Mineral, Sampai Kapan?
MINERAL PolemikHilirisasi Mineral,  Sampai Kapan?
___________________________________________________________________________Kewajiban membangun smel­ter atau industri pemurnian mineral bagi perusahaan tambang nasional maupun perusahaan kontrak karya (KK) sebagai mandat dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Pasal 170 memuat, “Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”.Amanat tersebut diturunkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 7 Tahun 2012 yang telah direvisi menjadi Permen ESDM Nomor 11 tahun 2012. Dalam regulasi ini, dengan gamblang memaparkan tentang hilirisasi mineral bagi perusahaan tambang nasional dan perusahaan KK tanpa terkecuali. Namun, dalam pelaksanaannya hilirisasi mineral bukanlah perkara mudah dengan berbagai polemik. Menurut Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) A Adrianto, persoalan hilirisasi sebenarnya adalah suatu keniscayaan bagi suatu bangsa yang ingin mendapat hasil maksimum dari hasil kekayaan alam yang dimilikinya. Apalagi, Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 yang sebenarnya pro pembangunan berkelanjutan.“Hal itu terlihat pada pengaturan jumlah yang diekspor yang diamanatkan UU, pemberian add value pada produk yang ditambang dan lainnya”, ungkap Adrianto. Dengan begitu, pendirian smelter diakui sejumlah praktisi per­tambangan bukan perkara mudah. Bahkan sekelas perusahaan KK me­nilai ini kurang visible, terlebih pemerintah belum memiliki kebijakan minerba nasional yang harusnya menjadi tonggak pelaksanaan UU. Jika dirunut sejak terbitnya UU pada tahun 2009 hingga tahun 2010, praktis tidak ada gerakan sama sekali. Pemerintah tak melakukan langkah maupun komunikasi intensif. Padahal, disadari maupun tidak, UU Nomor 4 Tahun 2009 memberikan implikasi yang sangat besar sekali pada masyarakat pertambangan. Pada akhirnya ma­syarakat pertambangan tidak sadar atas implikasi ini.Sampai akhirnya, pada tahun 2012 sampai pada puncaknya di mana masyarakat tambang panik, “Sama seperti sekarang menjelang 2014 perusaahaan mulai bertanya-tanya benar diimplementasikan atau nggak,” ujar Adrianto. Inilah yang disebutnya sebagai gambaran yang kurang baik dari suatu proses transformasi dari pelaksanaan UU No 11 tahun 1967 menjadi UU Nomor 4 thn 2009. Bukan berarti UU Nomor 4 sempurna, namun. ia katakan. jika ini sudah cukup banyak merubah wajah pertambangan Indonesia yang sekarang memiliki orientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. “Sekarang sudah dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga amanah pasal 33 UUD 1945 sudah ter-cover di situ,” kataya. Lalu, munculah masalah hilirisasi dengan berbagai dalih. Ada yang menyatakan ketidaksiapannya, cadangannya tak visible untuk bangun smelter, mungkin malah belum tahu ada teknologi yang bisa untuk mengola ore. “Hal ini menimbulkan gejolak di masyarakat dan harusnya ada yang mengkomunikasikan ambil posisi tersebut dan sudah seharusnya,” jelasnya.Sebagai asosiasi profesi, PERHAPI ju­ga berupaya untuk membantu peme­rintah juga pelaku pertambangan untuk merealisasikan hal ini. Malah, sebenarnya dalam kondisi bergejolak seperti sekarang, jika dilihat ke akar per­soalannya, tidak perlu ada ke­khawatiran dalam pengaturan jumlah tambang yang perlu ditambang dan pengaturan pembangunan smelter jika ada kebijakan minerba nasional. Menjelang 2014, tidak dipungkiri pemerintah kaget jika melihat banyak perusahaan yang tidak siap untuk membangun smelter. Di sisi lain pengusaha sendiri juga kaget karena berhadapan dengan fakta munculnya Permen Nomor 11 Tahun 2012 di mana ada indikasi pemerintah akan tegas menyetop ekspor pada 2014 saat perusahaan tidak menyampaikan perencanaan pendirian smelter. Situasi ini yang harusnya dilihat oleh kedua belak pihak sebagai situasi yang tidak diharapkan. Karena itu, menurut Adrianto, pihak yang lebih superior harus mengambil inisiatif untuk menyeleseikan ma­salah. “Statemen tegas tidak boleh menjual bijih tanpa add value harus dilakukan semua perusahaan tambang dan KK yang beroperasi itu tidak menyelesaikan persoalan,” katanya. Karena itu, ia menyarankan, harus ada alternatif lain yang didesain pemerintah. “Harus ada what if scenario apa yang akan terjadi dan dampak-dampaknya. Pengusaha ju­ga berikan penekanan pada peme­rintah,” ujarnya.Fakta-fakta ini yang harus diolah oleh pemerintah dengan membuat risk asassment terhadap skenario yang ada dan diambil-lah yang paling baik untuk kepentingan bangsa. What if scenario hanya bisa dilakukan data inventarisasi pertambangan valid. Hal terpenting lain dalam pem­buatan skenario adalah usulan konkret dari pengusaha terkait pembangunan smelter. Sebagai contohnya, pengusaha me­rencanakan membangun smel­ter, namun infrastruktur listriknya be­lum ada dan menjadi tidak visible jika investasi sendiri. Jika bisa dikomunikasikan dengan baik, pemerintah baru bisa me­respon. “Tapi kalau mereka datang dan bilang kita mau bangun smelter, tapi mana listriknya dan infrastrukturnya, itu seakan-akan berdebat kusir. Hanya mau mem-fight accomply ketidaksiapan satu pihak padahal sesungguhnya kita tahu pemerintah tidak dalam kondisi yang sangat siap, tapi mempunyai tekad merealisasikan isi UU,” jelasnya.Usulan pengusaha pada pemerintah inilah yang semestinya menjadi dasar dilakukan komunikasi antar keduanya. Meski, ini tidak mudah karena persoalannya tidak murni business to business (B to B). Dalam konteks kepentingan bangsa, sesuai dengan konstitusi, maka Indonesia yang harus mendesain juga mencari solusinya, apalagi pengusaha asing sudah memiliki hak dan kewajiban yang sudah jelas. Meski, disadari antara kepentingan pengusaha dan pemerintah ada titik yang tidak bisa dipertemukan. Karena itu, upaya untuk meng­komunikasikan hal tersebut harus ada. Inisiatif dari pemerintah un­tuk membuat pos agar selalu berkomunikasi, di sisi lain peng­usaha diarahkan untuk bisa me­mahami kepentingan Indonesia yang dikedepankan.“Saat ini kita kembali pada siapa yang memegang otoritas itu yang tertuang dalam Inpres Nomor 3 tahun 2013, di mana Menko Perekonomian harus mendapatkan data dari delapan menteri plus gubernur dan bupati,” katanya. Dari data tersebut, dia menyampaikan, akan ada beberapa opsi dalam menjalankan scenario; stop semua ekspor pada tahun depan, stop sebagian, atau dilepaskan kembali. Tiga pilihan yang tentu masing-masing konsekuensi.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1036995
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT