APBI : Rencana Kenaikan Royalti Picu PHK Ratusan Ribu Kayawan Tambang
NEWS APBI : Rencana Kenaikan Royalti Picu PHK Ratusan Ribu Kayawan Tambang
Ketua FGD APBI Pandu Syahrir saat tengah memberikan keterangan kepada wartawan seusai konpers di Balai Kartini, Jakarta (Doc. Borneomagazine.com)___________________________________________________________________________Jakarta, 11 September 2013 – APBI-ICMA (Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengkaji kembali rencana kenaikan royalti bagi pemegang IUP batubara yang akan dinaikkan tarifnya pada tahun 2014 mendatang, dan disamakan dengan tariff royalti pemegang PKP2B yaitu menjadi 13,5%.

Berdasarkan hasil kajian APBI, jika nantinya kebijakan tersebut direalisasikan maka akan berpotensi meningkatkan illegal mining. Ini karena aktivitas illegal mining tidak dikenai kewajiban membayar keuangan dan perpajakan kepada Negara, tidak melakukan reklamasi dan pengelolan lingkungan yang benar serta tidak memberikan kontribusi CSR. Selain itu, permintaan (demand) terhadap batubara Indonesia sangat tinggi sehingga kondisi ini mampu mendorong banyak pelaku usaha untuk mengikuti aktivitas illegal miner.

“54% perusahaan akan memiliki profit sebelum pajak negative maka kalau dikenai royalti sama dengan PKP2B, tenaga kerja 1 juta orang kena efek mungkin hampir 500 ribu orang bisa kehilangan pekerjaan. Jadi kami serahkan kembali ke Bapak (pemerintah-red). Sudah banyak tambang memliki margin negatif, kalau dinaikkan saja 5% pasti ada kenaikan yang signifikan. Memang kalau royalti dinaikkan tidak ada efek untuk yang ilegal, ini urusan perut, ini funding yang cukup penting”, tegas Pandu Syahrir ketika ditemui borneomagazine.com di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (11/9/13).

Ditemui di waktu yang sama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KESDM, Thamrin Sihite menyatakan dalam diskusi ini pihaknya belum bisa memberikan hasil keputusan terkait royalti karena masih tahap hearing dari kalangan pengusaha. Ia menjelaskan, dengan lesunya harga jual batubara saat ini pemerintah harus bisa mendengarkan semua usulkan dari semua pihak salah satunya pelaku pertambangan. Namun dirinya meminta kepada media agar tidak menekan ia dengan mempertanyakan target diputuskannya kebijakan kenaikan royalti, karena menurutnya ini masih akan didiskusikan lagi dengan semua pihak.

“Ini bukan ambil keputusan, kita mendengarkan berbagai pihak salah satunya pengusaha dicoba dikumpulkan oleh APBI, kita mendengarkan semuanya. Ini diputusakan pemerintah bukan saya, ini konteksnya kita mendengarkan dari kalangan pengusaha. Batubara memang lagi lesuh, jangan dipojokkan saya harus menentukan sekian-sekian, ini tahapnya baru mendengarkan dari APBI. Keputusan itu bukan pendapat pribadi, kita akan datang ke Kemenkeu ini masukan yang bagus, kita lagi koordinasi juga dengan perdagangan”, tutur Thamrin.

Berdasarkan PP No.9 tahun 2012 tentang PNBP sektor ESDM adalah 3%, 5% dan 7% tergantung pada nilai kalori produksi, dan atas dasar inilah pemerintah bersama DPR mengeluarkan wacana menaikkan royalti bagi IUP menjadi 13,5% sama dengan tarif yang berlaku bagi pemegang PKP2B. APBI-ICMA (Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia) mengadakan FDG (Focus Grup Discussion) dengan melibatkan pemerintah juga para pelaku usaha pertambangan batubara juga jasa usaha pertambangan.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1035031
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT