Bea Keluar Tambang Beratkan Pengusaha
NEWS Bea Keluar Tambang Beratkan Pengusaha
___________________________________________________________________________
Asosiasi Tembaga Emas Indonesia (ATEI) meminta Menteri Keuangan untuk merevisi PMK N0.6/2014 tentang Bea Keluar barang mineral karena ditetapkan secara sepihak tanpa melibatkan stakeholder pelaku usaha tambang.

“Sungguh ironis, penetapan BK ini dilakukan sepihak tanpa menghiraukan semua pihak seperti pengusaha pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) tembaga,” kata Ketua ATEI Natsir Mansyur di Jakarta, (23/1/2014).

Diakui Natsir, pihaknya sangat mengapresiasi semangat UU No.4 tentang minerba, PP No.1/2014 dan Permen ESDM No.1/2014 untuk mendorong hilirisasi yang sudah baik dan jelas. Namun, penetapan BK oleh Menkeu dinilai bertolak belakang dengan semangat hilirisasi karena membawa dampak yang negatif bagi kelangsungan usaha sektor pertambangan.

“Bisnis mineral bisa rusak, tutup usaha, PHK, kredit macet, pergerakan ekonomi daerah lambat. Jangan karena setoran APBN kurang, tapi malah membuat kebijakan yang menyusahkan pengusaha. Ini kan pemerintah berkesan tidak inovatif mengelola keuangan negara,” kata Natsir.

Dengan ketetapan bea keluar yang diberlakukan, diperkirakan bisnis sektor pertambangan menjadi defisit dan dapat menyebabkan tutup usaha. Dia menerangkan, jika BK tembaga 25 % dari harga FOB, maka Kadar ore 1 persen X 20 ton ore menjadi kosentrat 15 persen dan ongkos 20 ton X 200 ribu perton menjadi 4 juta per 15% konsentrat. “Belum termasuk ongkos gali 25%, ongkos angkut 25%, ongkos pelabuhan 25% serta ekspedisi 25%. Biaya-biaya ini belum dipotong pajak BK 25%. Ini kan defisit dan dikhawatirkan dapat mengancam kelangsungan bisnis pertambangan,” papar dia.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1087886
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT