Bob Kamandanu, Relaksasi Batubara Dan Kenaikan Royalti Tidak Tepat Dijalankan!
NEWS Bob Kamandanu, Relaksasi Batubara Dan Kenaikan Royalti Tidak Tepat Dijalankan!
Ketua APBI Bob Kamandanu Bob Kamandanu (foto : doc. borneomagazine.com)___________________________________________________________________________Jakarta, 7 November 2013 - Kebijakan pemerintah yang ingin melonggarkan larangan ekspor bijih mineral dan batubara (relaksasi), dengan tujuan menyelamatkan perekonomian nasional di tengah melonjaknya harga komoditas khususnya batubara dinilai tidak tepat sasaran oleh Ketua APBI Bob Kamandanu.

Ia menyatakan, relaksasi yang akan dijalankan tahun depan justru akan bertabrakan dengan kewajiban lain seperti hilirisasi yang juga wajib dijalankan awal tahun 2014 mendatang. Oleh karenanya, pemerintah wajib mengatur terlebih dahulu map dari relaksasi.

"Relaksasi jangan diharga lagi tinggi, tapi kalau lagi naik ditahan ekspornya nggak masalah. Sekarang harus diatur dulu itu relaksasi menurut saya. Kan semuanya dijalankan Januari", tegas Bob ketika ditemui borneomagazine.com di kantornya, Jakarta, sore kemarin, Rabu (7/11/13).

Presiden Direktur Delma Mining ini mengatakan, hilirisasi saja yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan belum ada yang mampu membangun industri smelternya, meskipun rencana sudah. Yang jelas jika ekspor distop sama sekali maka menyebabkan defisit transaksi berjalan Indonesia, mengingat belanja dolar banyak sekali untuk keperluan impor sedangkan dolar berkurang cukup banyak.

"Ini akan sangat merusak perekonomian Indonesia, jadi sangat warning sekali, red line lah!", cetusnya.

Tidak hanya itu, selain tidak tepatnya menjalankan relaksasi, Bob kamandanu juga berharap pemerintah menunda rencana kenaikan royalti yangakan disamakan antara IUP dan PKP2B hingga 15%.

"Rencana kenaikan royalti kita sudah bikin FGD termasuk dengan pemerintah, BKF dan pajak. Sebuah pajak kalau dinaikkan sekian persen saja akan menyebabkan tutup, maka harus pemerintah membaca dan diharapkan mengerti, mungkin kalau kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan bahaya banget dengan belanja dolar yang banyak sekali incomenya menurun karena demand comoditas dunia menurun. Menyadari itu pemerintah tidak mau mengotak atik yang sedang struggle semua, kalau sampai diterapkan royalti dengan maksud agar income negara lebih besar yang didapat bukannya besar tapi malah drop", terangnya.

Untuk diketahui, pemerintah diperkirakan akan mendapatkan tambahan penerimaan negara sebesar Rp 3 triliun. Menurut data BPS, total volume produksi batu bara pada 2012 mencapai 451,9 juta ton. Sebanyak 384,4 juta ton diekspor. Penerimaan negara dari komoditas tambang ini rata-rata mencapai Rp 50 triliun per tahun. Nilai ini sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah total penerimaan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral yang mencapai Rp 415,2 triliun pada 2012.

Dan dengan menaikkan royalti batu bara bagi pemegang IUP, pemerintah berharap ada tambahan penerimaan negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, saat ini tarif royalti batu bara sebesar 3-7 persen dari harga jual. Pemerintah akan menaikkan tarif royalti menjadi 13,5 persen, sama dengan tarif yang berlaku bagi pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1073212
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT