Corsec PT Timah : "Rugikan Negara Ratusan Milyar, Koba Tin Harus Distop!"
NEWS Corsec PT Timah : "Rugikan Negara Ratusan Milyar, Koba Tin Harus Distop!"
WP bekas PT Koba Tin (Doc. Borneomagazine.com)___________________________________________________________________________Jakarta, 16 September 2013 – Terhitung sejak habisnya masa kontrak perusahaan KK Koba Tin pada 31 Maret 2013 lalu, 6 bulan suda Tim Independen melakukan evaluasi terhadap Koba Tin. Namun hingga hari ini Kementrian ESDM belum juga mengumumkan keputusan terkait memperpanjang atau menyudahi kontrak perusahaan yang sahamnya 75% dikuasai Malaysia Smelting Coorporate.

Kabarnya pagi tadi Menteri ESDM Jero Wacik mengadakan pertemuan dengan Pelaksana Tugas (plt) Gubernur Propinsi Bangka Belitung Rustam Effendy, dan Direktur Utama PT Timah Sukrisno terkait keputusan terhadap Koba Tin. Sayangnya, ketiga petinggi tersebut tidak ada satupun yang berkenan memberikan konfirmasi pada wartawan mengenai hasil dari pertemuan tersebut.

Dikonfirmasi kepada Corporate Secretary PT Timah (Persero) Tbk Agung N Soeratno, pihaknya tetap tegas menolak perpanjangan KK Koba Tin.

“Kita tidak setuju mereka tidak diperpanjang bukan karena apa, tapi kita sudah menanggung kerugian mereka jadi ini distop dan serahkan ke kita. Kita akan kerjasama dengan BUMD, dan pemerintah pusat juga daerah sudah setuju kita kerjasama, lalu apalgi alasan kalau diperpanjang?”, tegasnya ketika diwawancarai borneomagazine.com di Jakarta, Senin (16/9/13).

Agung menjelaskan Koba Tin sudah sangat merugikan Negara, terhitung dalam tahun 2012 sudah mencatat kerugian sebesar US$ 40,9 juta. Yang tentunya ini juga telah diketahui oleh Tim Independen KESDM.

“Ketua Tim evaluasi sudah tahu mereka merugikan Negara milyaran rupiah. 2012 kita rugi 100 milyar lebih. Koba Tin kita terima laporannya rugi 49 juta dolar, kalau kita 25% berarti 10 juta dolar berarti 100 milyar lebih kenapa alasannya diperpanjang?”, ujarnya.

Ia kembali menuturkan, PT Timah dalam hal ini sebagai BUMN sangat menentang perpanjangan KK Koba Tin dimana seseuai UU Minerba KK bukan lagi diperpanjang tapi disesuaikan seperti IUP.

“Kita maunya adalah distop Koba Tin, kalaupun diperpanjang mereka punya kewajiban yaitu kewajiban pada piutang mereka, kedua pada lingkungan dan ketiga pada pemda, jadi ini yang harus mereka jalankan dahulu. Kalau niatnya 75% jadi milik nasional tapi kerjasamanya masih dianggap kurang menguntungkan, kita keberatan kalau disuruh sama orang yang sulit diajak kerjasama”, tandasnya.

Sementara itu, Dirjen Minerba Thamrin Sihite minggu lalu ketika ditemui di Balai Kartini, Jakarta hanya memberikan jawaban singkat.
“Tunggu dalam waktu dekat lah…!”, ujarnya pada borneomagazine.com di Jakarta.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1035054
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT