DPR Desak Pemerintah Segera Berikan Keputusan Pada Total E&P
NEWS DPR Desak Pemerintah Segera Berikan Keputusan Pada Total E&P
Blok Mahakam (foto : energytoday.com)___________________________________________________________________________Jakarta, 4 Oktober 2013 - Seperti kita ketahui, sekitar 90% dari minyak Indonesia dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan asing atas dasar kontrak bagi hasil (PSC/product sharing contract). Dengan porsi, Indonesia memperoleh 85% dan asing 15%. Tetapi dalam kenyataannya, disampaikan sejumlah pengamat mengungkapkan pembagiannya saat ini Indonesia memperoleh 70% dan para kontraktor asing memperoleh 30%. Hal ini karena adanya ketentuan bahwa biaya eksplorasi harus dibayar kembali dalam bentuk minyak mentah yang digali dari bumi Indonesia.

Hal ini juga yang sempat mencuat di media terhadap perpanjangan kontrak Total E&P, dimana jika blok Mahakam tetap dikelola oleh Total maka porsi untuk negara porsi masih cukup besar ketimbang dikelola oleh perusahaan minyak nasional. Namun anggota Komisi VII DPR RI mempunyai pendapat lain, menurutnya tidak menjadi masalah jika porsi untuk negara lebih kecil asal multiplier effectnya lebih bagus.

"Kalau Pertamina jadi operator kita bisa suruh jualnya kesini-sini, itu yang paling penting, memang efektifnya tahun lalu diputuskan kerna kontraknya ini selesai 2017, jadi harus secepatnya. Tapi kalau lihat gesture kayak gini kelihatannya pemerintah kalau nggak didorong susah, atau mungkin kita nggak tahu nanti diputuskannya masa injured time saat presiden baru belumdilantik, baru kontraknya diputuskan", kata Bobby Rizaldi ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (4/10/13).

Ia mengungkapkan jika saat ini pihaknya hanya bisa menghimbau pemerintah agar bisa mempercepat proses pemberian keputusan terhadap kontrak Total. Terlebih dalam revisi UU Migas sudah jelas tahapan perpanjangan ada waktunya dan langsung Diserahkan pada Pertamina.

"Jadi kalau presiden ini tidak mau memperpanjang dalam waktu 2-3 bulan ini kita harus mempercepat revisi UU agar September 2014 otomatis kembali ke Pertamina, jadwalnya 26 September 2014 sudah terbentuk lembaga baru pengganti BP Migas ini inisiatif kita targetnya. Ini hitungan terjelek, kita coba mempercepat dengan adanya pemilu, saham nomor 2 tapi pemerintah harus push agar Pertamina jadi operatornya, kalau nggak sama saja bisa jadi Pertamina yang keluar duit mereka yang tentuin", tandas Bobby.

Sementara itu, terkait penurunan investasi oleh Total akibat tidak adanya kepastian dari pemerintah Bobby mempertanyakan mengapa bisa menurun padahal Total memiliki Plan Of Development (PoD) awal yang disetujui. Maka saat Total memperlambat investasi tersebut justru bisa mrnjadi alasan pemerintah untuk tidak memperpanjang kontrak Total

"Ini kan sudah 30 tahun dia ada kesepakatan development ini kalau tidak sesuai dengan PoD itu alasan bagus untuk kita tendang sekalian, justru bilang gitu sesuai dengan perjanjian kita nggak kalau nggak bilang aja you melanggar PoD yang kita sepakati, nggak ada alasan mereka udah komit dan WPNB-nya telah ditandatangani tiap program", pungkas ia.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1087935
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT