DPR Minta Jero Wacik Jelaskan Isi PP No.1 Tahun 2014
NEWS DPR Minta Jero Wacik Jelaskan Isi PP No.1 Tahun 2014
foto : nasional.kompas.com___________________________________________________________________________Jakarta, 15 Januari 2014 – Guna menindaklanjuti amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, khususnya terkait dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral, pemerintah telah menetapkan PP No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Atas hal itu, Komisi Energi DPR akan memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik untuk dapat menjelaskan lebih rinci apa saja isi yang terdapat dalam PP tersebut. Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana mengatakan, DPR sedianya juga akan membela para pelaku usaha pertambangan agar dapat diberi waktu berbenah sampai tiga tahun ke depan. “Intinya kita harus bela penambang,” kata Sutan kepada Borneo Magazine, Rabu (15/1/2014).

Selain itu, tujuan dikeluarkannya PP No 1 Tahun 2014 adalah untuk mengakomodir perusahaan yang telah berkomitmen membangun tempat pemurnian (Smelter). Agar bisa terus membangun Smelter dan agar tidak terjadi PHK massal terhadap karyawan tambangnya, pemerintah mencoba memberikan izin ekspor mineral dengan batas kadar tertentu. Izin ekspor tersebut maksimal hingga 3 tahun kedepan atau hingga 2017. Ekspor tersebut juga akan dikenai bea keluar yang cukup tinggi.

Menteri ESDM Jero Wacik beberapa waktu lalu mengatakan, pokok penting dalam PP tersebut yakni, pemegang IUP Operasi Produksi dan pemegang Kontrak Karya yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu.

“Minggu depan kita panggil (Menteri ESDM Jero Wacik),” singkat politikus Partai Demokrat ini.

Sekedar mengingatkan, komoditas mineral utama seperti nikel, bauksit, timah, emas, perak, dan kromium didorong untuk dilakukan pemurnian karena sudah dilakukan pemurnian jauh sebelum UU No. 4 Tahun 2009 diterbitkan, untuk mendorong industri berbasis mineral dalam negeri dan tidak ada produk intermediate.

Sementara itu hasil pengolahan dalam bentuk konsentrat tembaga, pasir besi, bijih besi, seng, timbal, dan mangan diperbolehkan dijual ke luar negeri sampai pembangunan Smelter selesai paling lambat 3 tahun sejak Permen ESDM No.1 Tahun 2014. (wishnu)
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1073708
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT