Deadline Hilirisasi Mineral, Kadin Minta Masa Transisi Dan Bentuk Tim Independen
NEWS Deadline Hilirisasi Mineral, Kadin Minta Masa Transisi Dan Bentuk Tim Independen
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertambangan dan Mineral Garibaldi Thohir (Foto : borneomagazine.com)___________________________________________________________________________Jakarta, 23 Oktober 2013 - Merasa deadline awal tahun 2014 untuk hilirisasi industri mineral yang diamanahkan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara cukup berat bagi kalangan pengusaha tambang, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta masa transisi kepada pemerintah agar mendapat sedikit kelonggaran dalam proses pengadaan industri smelter. Sehingga perusahaan yang bena-benar serius telah memiliki perencanaan membangun industri pemurnian di dalam negri, tetap diberi kelonggaran bisa melakukan ekspor ore mineral.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertambangan dan Mineral Garibaldi Thohir alias Boy Thohir, ia mengungkapkan jika pengusaha belum siap dan perlu masa transisi. Hemat Boy Thohir, pembangunan pabrik pemurnian atau smelter rata-rata memakan waktu selama 3-4 tahun dengan investasi yang cukup besar.

"Spiritnya sama agar pemerintah tidak serta merta melarang ekspor, dalam dialog dengan Wamen ESDM spiritnya yang kami terima sama dengan Kadin. Secara UU tidak bisa tidak diterapkan, namun demikian pemerintah cari solusi terbaik. Januari 2014 batasannya harus dilakukan pelarangan ekspor ore, supaya tidak menimbulkan suatu keterkejutan diadakan pertemuan hari ini untuk pemain besar dunia", jelas Boy Thohir ketika konpers di Jakarta sore kemarin, Selasa (22/10/13).

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang TI, Telekomunikasi, Riset Jaringan dan Sektor Teknologi Didie W. Soewondho.Yang menilai jika efektifnya larangan ekspor bijih mineral di 2014 diperkirakan bisa menganggu kinerja operasi industri tambang dalam negeri. Dan jika pembangunan berjalan di 2014, maka operasi dari proyek strategis itu baru berjalan di 2018. Di samping itu dengan tingginya beban biaya investasi smelter, maka perlu adanya perencanaan jangka panjang yang perlu disiasati untuk membiayai proyek tersebut.

"Investasi besar dengan pembangunan proyek maka harus ada rule of thumb yang jelas dari pemerintah. Kalau tidak perusahaan tambang pasti merugi kalau tidak diberikan masa transisi untuk ekspor," ucapnya.

Boy Thohir menambahkan, saat ini Kadin tengah membuat tim independen untuk mengkaji pelarangan ekspor itu sendiri serta dampaknya. Ia menilai, Banned Export (pelarangan ekspor) harus dilakukan tapi memang harus ada masa transisi.

Pemerintah juga diharapkan mengawasi secara berkala komitmen pembangunan smelter yang dilakukan oleh para perusahaan tambang nasional. Jangan sampai, ada sejumlah perusahaan tambang yang memanfaatkan masa transisi agar bebas melakukan ekspor bijih mineral.

"Kadin akan siapkan laporannya, perintah UU ini nggak mudah karena menyangkut DPR, daerah dan semua stakeholder. Kami akan bentuk tim untuk susun rekomendasi dan kita kosultasikan dengan pemerintah, juga DPR. Yang jelas harus ada pengawasan. Misalnya sudah 10% komitmen pembangunannya, kemudian di-update kembali kelanjutannya seperti apa," tandsanya.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1073261
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT