Ditjen Minerba: Hilirisasi Minerba Harga Mati, KK Stop Ekspor Jika Tak Bangun Smelter 2014!
NEWS Ditjen Minerba: Hilirisasi Minerba Harga Mati, KK Stop Ekspor Jika Tak Bangun Smelter 2014!
___________________________________________________________________________Jakarta, 15 Agustus 2013 - Sesuai Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara pasal 170 ditegaskan jika semua perusahaan kontrak karya (KK) harus membangun industri pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri maksimal 5 tahun setelah UU diterbitkan yaitu tahun 2014. Atas dasar ini, Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Thamrin Sihite menyatakan jika perusahaan KK harus konsisten menjalankan mandat UU tanpa terkecuali, meskipun nyatanya industri smelter diperkirakan baru rampung pada tahun 2017.

"Sampai sekarang UU No 4 tahun 2009 masih ada disitu, pasal 170 menyatakan KK itu harus mengolah dalam negri harus membangun smelter 5 tahun minimal artinya 2014 konsisten. Kalau UU No 4 menyatakan itu, saya harus melakukan itu jadi nggak boleh ekspor", tegas Thamrin ketika ditemui di kantor KESDM, Jakarta.

Sebagai gambaran, PT Freeport selama ini hanya mengolah sekitar 30% - 40% konsentratnya dimana sisanya mereka olah di luar negeri. Artinya, lanjut Thamrin, jelas Freeport dilarang melakukan ekspor konsetratnya yang tidak dikelola di dalam negeri.

"Nggak boleh ekspor 70% konsentratnya, kan menurut UU-nya begitu jadi kalau mau dirubah UU-nya silahkan kalau masih ada waktu, tapi UU menyatakan begitu. Sekarang ini rugi itu harus ditafsirkan begini, tapi pendapatan yang tertunda karena itu bukan barang busuk itu masih di dalam tanah kita, kalau 2014-2017 ada yang ekspor itu mengawasinya udah urusan law inforcement. Artinya UU no 4 bukan lagi hanya kita, itu juga tugas keamanan dan kita selalu koordinasi untuk itu", tegasnya.

Ia menambahkan, kalaupun ada kebijakan nanti UU-nya berubah atau ada peraturan pengganti UU baru itu bisa saja melakukan ekspor, dan kalau tidak ada maka melanggar UU. "Kalau ada kelonggaran nggak mungkin selama UU itu ada disitu nggak mungkin bisa ekspor, kecuali ada aturan pengganti UU. UU nomor 4 menyatakan KK yang ada sekarang ini harus disesuaikan terhadap substansinya, kalau jangka waktunya itu kita hargai artinya Freeport atau yang lain Vale atau Newmont semua kan ada kontraknya, itu kita hargai masa kontrak itu tapi substansinya harus disesuaikan dengan UU nomor 4", imbuh Thamrin .

Di waktu yang sama, Direktur Pengusahaan Mineral Dede Suhendra turut mengamini pernyataan Thamrin. Ia memaparkan larangan ekspor sebetulnya berlainan, karena larangan ekspor diperuntukkan bagi IUP. Kesimpulannya, kata Dede kaitannya dengan pasal 170 dimana semua KK sudah eksisting harus melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negri.

"Jadi kalau 2014 nggak jalan kita menyalahi UU. Sedangkan negosiasinya terkait poin-poin renegosiasi KK, ngolah sendiri atau kerjasama dengan orang yang sudah terintegrasi. Itu harga mati hilirisasi, kita siapin bahan bakunya nanti kesiapannya gimana. Nanti nggak ada penyerapan hilir itu yang bikin stuck, tambang apapun ada di kita, pabrik hilirnya juga ada semua tetapi bahan bakunya yang nggak ada padahal itu yang sangat utama", tandasnya.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1053143
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT