Dua Saksi Ahli Sebut PT SAMP Serobot Tanah Warga
NEWS Dua Saksi Ahli Sebut PT SAMP Serobot Tanah Warga
<___________________________________________________________________________Jakarta, 29 Mei 2015 – Dua saksi ahli dalam sidang gugatan kepemilikan tanah warga Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat terhadap PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP) berpendapat jika eksekusi lahan yang dilakukan oleh PT SAMP merupakann tindakan penyerobotan tanah, pengambilan tanah secara paksa, atau perbuatan yang dinilai melanggar hukum. Menurut keduanya, masyarakat berhak atas tanah tersebut yang telah dibuktikan dengan girik dan SK serta kewajiban membayar pajak yang mereka jalankan setiap tahunnya. Selain itu, warga sudah menguasai tanah tersebut sudah berpuluh-puluh tahun.

Pernyataan kedua saksi tersebut disampaikan dalam sidang paska eksekusi beberapa waktu lalu yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Karawang, Rabu (20/05/2015). Kedua yakni berasal dari pihak penggugat yakni DR Nurwidiatmo, SH, MM, MH, Dosen Pasca Sarjana Hukum Agraria dari Universitas Jayabaya dan Aartje Tehupeiory, SH, MH, dosen Hukum Agreria dari Universitas Kristen Indoensia (UKI).
Nurwidiatmo mengatakan, bahwa tanah yang dilepaskan oleh sebuah perusahaan asing kepada Pemerintah Indonesia secara hukum akan dikuasai oleh negara. Namun demikian, tanah tersebut bisa dialihkan kepada masyarakat setempat untuk menggarap atau menguasai fisik dengan bertimbangan-pertimbangan tertentu.

Masyarakat mutlak menjadi pemilik tanah tersebut dengan adanya bukti rutin membayar pajak dan bukti kepemilikan lainnya seperti Girik dan SK sebelum dialihkan kepada pihak lain (tangan ketiga). “Mereka (masyarakat,red) bisa menguasai tanah tersebut sesuai dengan surat keputusan Menteri Agraria, dan dengan kewajiban membayar pajak atas nama perorangan sesuai dengan fisik tanah yang mereka kuasai,” kata Nurwidiatmo.

Nurwidiatmo juga memberikan penjelasan perihal status Tanah Kongsi dan Tanah Usaha. Tanah Kongsi merupakan tanah perjanjian antara pemilik tanah seperti masyarakat dengan orang yang menggunakannya, sedangkan Tahan Usaha adalah tanah milik negara yang dimohonkan oleh orang atau lembaga untuk usaha.

“Dalam perkara ini, saya melihat tanah yang dikuasi oleh masyarakat itu merupakan hak milik mereka yang sudah dibukti dengan Girik dan SK serta kewajiban bayar pajak yang mereka jalankan setiap tahunnya. Apalagi, mereka sudah menguasai tanah tersebut sudah berpuluh tahun,” ujarnya.

Karena itu, dirinya berpendapat eksekusi tanah yang dilakukan oleh PT SAMP itu adalah tindakan penyerobotan tanah, pengambilan tanah secara paksa, atau perbuataan yang dinilai melanggara hukum.

Sementara itu Artje Tehupeiory, berpendapat bila ada pihak atau badan hukum yang memiliki dokumen tapi tidak menguasai fisik tanah secara terus-menerus, tidak diketahui oleh pemerintah desa maka itu perbuatan yang melawan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997. Menurut UU tersebut, asas publisita dan pengoveran alih garapan dari perusahaan ke perusahaan lain tidak dibenarkan menurut hukum yang ada.

“Maka dalam perkara ini jelas, bahwa yang menguasi tahan tersebut adalah masyarakat yang berdiam di atas tanah tersebut dengan menguasai fisik tanah,” jelasnya.

Sementara itu, demi keadilan, kuasa hukum warga Desa Wanasari, Sandy Ebenezer Situngkir, SH, MH, mengingatkan agar Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Pengadilan Negeri Karawang harus bisa objektif memutuskan kasus ini.

“Sidang beberapa waktu yang lalu, kita menghadirkan dua saksi ahli yang berkompetent dalam bidangnya. Memang dari pengakuan mereka, maka yang berhak dan menguasai atas tanah tersebut adalah 41 orang warga Desa Wanasari,” kata Sandy Ebenezer Situngkir kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/05/2015).

Sebelumnya diberitakan pada 24 Juni 2014, Pengadilan Negeri Karawang mengeksekusi lahan warga dengan menerjunkan sekitar 7.000 personil aparat kepolisian bersenjata. Dalam berbagai kesempatan, warga pemilik tanah mendesak agar PT SAMP yang diakuisisi PT Agung Podomoro Land dan penyelenggara Negara seperti Kapolda Jabar, Kapolres Karawang, dan Kepala Pengadilan Negeri Karawang yang terlibat dalam proses eksekusi diperiksa. Karena akibat eksekusi dengan cara brutal tersebut mengakibatkan tergusurnya warga tiga desa dari tanah miliknya sendiri.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1073716
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT