IMESTentang Pelarangan Ekspor Mineral Mentah
NEWS IMESTentang Pelarangan Ekspor Mineral Mentah
foto : www.okezone.com___________________________________________________________________________Lembaga Kajian Strategis Pertambangan dan Energi Indonesia atau Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) menegaskan kembali 2 (dua) hal strategis terkait dengan keputusan pemerintah melakukan revisi terkait dengan pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri sebagaimana diatur dalam PP No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2013.

Pertama, pemerintah mesti tegas terhadap pelarangan ekspor bagi perusahaan pemegang Kontrak Karya, hingga mereka selesai membangun pabrik pemurnian dalam negeri. Gagasan pemberian pelonggaran (relaksasi) ekspor mineral mentah kepada para korporasi tambang skala besar, khususnya pada Freeport Indonesia dan Newmont Nusa Tenggara, menunjukan pemerintah tak punya posisi tawar yang kokoh di hadapan korporasi asing.
Kewajiban pemegang Kontrak Karya untuk melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri 5 (lima) tahun sejak keluarnya UU Minerba No.4 Tahun 2009, merupakan amanat Undang-Undang.
Operasi produksi perusahaan pemegang KK sudah berpuluh tahun di Indonesia. Keuntungan mereka sudah sangat banyak. Waktu lima tahun harusnya cukup. Pengawasan pemerintah yang lemah dan terlalu kompromistik menjadikan waktu terbuang percuma. Lima tahun ini, tak ada satu pun pemegang KK tersebut yang selesai sepenuhnya membangun smelter dan melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri.
Ketentuan dalam UU Minerba yang mewajibakan pengolahan dan pemurnian dalam negeri, khususnya bagi KK, dalam pasal 170 sudah jelas.
Kedua, terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP/IUPK) kami mengusulkan agar pemerintah memberi kebijaksaan untuk tetap ekspor dengan batas waktu 3 (tiga) tahun, sambil mereka tetap menyelesaikan proses pembangunan smelter.
Alasannya, poin awal (starting point) IUP/IUPK berbeda dengan pemegang Kontrak Karya yang nota bene milik asing. Pemegang KK sudah beroperasi puluhan tahun lamanya. Senyatanya, pemegang IUP baru tumbuh pada periode 3-7 tahun terakhir. Ini juga untuk mendukung majunya dunia usaha pertambangan nasional.
Pemberian waktu untuk tetap ekspor selama 3 tahun mesti didukung dengan pengawasan dan tersedianya norma hukum yang ketat dan mengikat dari pemerintah.
Sanksi tegas hingga pencabutan Kontrak dan IUP mesti diterapkan pemerintah bagi pemegang IUP yang tidak bersedia membangun smelter dan melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri setelah waktu 3 tahun atau tahun 2017.

Pemerintah mesti segera menyiapkan cetak biru dan peta jalan sebagai petunjuk teknis bagi pelaksanaan program hilirisasi. Serta membenahi soal koordinasi lintas kementrian yang lemah.
Adalah suatu tanda tanya besar, jika pemerintah justru memberikan kelonggaran khusus pada perusahaan pemegang KK, dan melarang total ekspor bagi penambang nasional.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1087900
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT