IRESS: Korupsi SKK Migas, Tangkap dan Adili Para Koruptor
NEWS IRESS: Korupsi SKK Migas, Tangkap dan Adili Para Koruptor
Sejumlah proses tender untuk menentukan trader pemenang lelang
minyak mentah bagian negara telah dilakukan secara tidak transparan dan
melanggar aturan serta sarat praktik percaloan. (Foto: www.dunia-energi.com)
___________________________________________________________________________Jakarta, 21 Agustus 2013 - Sebagai tindak lanjut dicokoknya Kepala SKK Migas Profesor Rudi
Rubiandini pada 13 Agustus 2013, dengan ini Indonesian Resources Studies (IRESS) meminta dan menuntut
KPK untuk secara teguh dan independen melanjutkan pemeriksaan secara
seksama terhadap seluruh pejabat terkait di SKK Migas dan Kementerian
ESDM, termasuk terhadap Menteri ESDM, Sekjen ESDM dan Ketua SKK Migas
Johannes Widjanarko.

“Kepada berbagai elemen masyarakat, terutama
akademisi di kampus-kampus, tokoh-tokoh masyarakat, Para Pengurus LSM,
Ormas-ormas, Badan Eksekutif Mahasiswa, Serikat Pekerja BUMN, Serikat
Buruh, Organisasi Pemuda, dll., kami meminta pula untuk memberi dukungan
penuh kepada KPK guna menuntaskan kasus korupsi dan mafia migas di
Indonesia, yang saat ini telah dimulai KPK,” kata Direktur Eksekutif IRESS.
Marwan Batubara.

Menurutnya, IRESS menganggap perlu mengingatkan agar KPK tetap bersikap teguh dan
bebas intervensi, terutama setelah memperhatikan kegalauan sebagian
anggota masyarakat yang terlanjur berharap banyak kepada KPK. Mereka
mempertanyakan mengapa KPK tidak mengembangkan kasus korupsi Gayus
Tambunan untuk membongkar kejahatan mafia pajak, atau melanjutkan kasus
korupsi Wisma Atlet untuk segera mengadili Andi Malarrangeng dan Anas
Urbaningrum.

“Keraguan ini perlu dijawab dan dibuktikan oleh KPK: bahwa
KPK tetap konsisten dan independen untuk menuntaskan kasus-kasus
korupsi, terutama korupsi di SKK Migas yang saat ini sedang ditangani,” katanya.

Sejalan dengan permintaan dan tuntutan di atas, lanjutnya, IRESS menyampaikan
beberapa hal terkait suap di SKK Migas (dan BP Migas!) yang perlu
diselidiki, disidik dan dituntaskan oleh KPK dan lembaga negara lain*
secara hukum sbb:


• Bahwa ternyata minyak mentah bagian negara yang diperdagangkan bukan
saja yang tidak dapat diproses oleh kilang minyak Pertamina di dalam
negeri, tetapi justru yang dapat diproses pun malah dijual ke luar
negeri! Salah satu sumbernya adalah minyak mentah yang berasal dari
lapangan minyak Duri. Hal ini jelas akan merugikan keuangan negara
karena volume minyak mentah yang diimpor menjadi bertambah besar,
minimal dari sisi meningkatnya biaya transportasi;


• Bahwa sejumlah proses tender untuk menentukan trader pemenang lelang
minyak mentah bagian negara telah dilakukan secara tidak transparan dan
melanggar aturan serta sarat praktik percaloan. Menurut sumber
terpercaya, praktek suap-menyuap seperti pada kasus Kernel Oil merupakan
hal yang telah terjadi pula pada sejumlah tender lainnya;


• Bahwa bersamaan dengan penyitaan dana sebesar US$ 200.000 dari kantor
Sekjen ESDM, KPK menyebutkan adanya temuan sangat berharga yang belum
diungkapkan. Kami mendorong agar KPK segera mengungkap temuan berharga
tersebut untuk mempercepat upaya memberantas mafia migas;

• Bahwa dana yang diperoleh dari rangkaian penyitaan sehubungan dengan
tertangkaptangannya Profesor Rudi (telah mencapai US$ 1,22 juta) dapat
saja terkait dengan kasus-kasus dugaan korupsi lain selain penyuapan
oleh Kernel Oil. Kasus-kasus lain ini harus diselidiki dan dituntaskan;

• Bahwa dalam setiap perpanjangan kontrak migas yang disepakati,
besarnya dana yang diperoleh negara jauh lebih kecil dari yang
seharusnya karena tidak adanya rujukan peraturan dan tarif yang berlaku.
Padahal secara internasional dikenal adanya tarif akuisisi cadangan
migas terbukti yang besarnya sekitar 10-20% harga pasar migas;

• Bahwa IRESS menerima beberapa laporan dari sumber terpercaya tentang
prakatek permintaan /fee//upeti oleh oknum-oknum BP/SKK Migas sebesar
10-20% dari nilai proyek jika ingin ditunjuk sebagai sub-kontraktor.
Upeti tersebut diminta untuk disetorkan ke rekening koperasi SKK Migas
dengan dalih akan digunakan sebagai dana operasional. “Pungutan” ini
memang dibayar oleh para sub-kontraktor, tetapi kelak akan menjadi
tanggungan negara melalui mekanisme /cost recovery/;

• Pemerasan sebesar 10-20% dari nilai kontrak di atas umumnya dialami
oleh pengusaha-pengusaha domestik yang menawarkan pekerjaan-pekerjaan
jasa penunjang industri migas. Pemerasan ini mungkin saja tidak masuk
dalam domain transparansi anggaran, tetapi tetap merupakan gratifikasi
yang perlu diusut.

Genderang perang terhadap PARA KORUPTOR migas telah ditabuh oleh KPK.
Dalam rangka merayakan hari ulang tahun RI ke-68 dan guna menyongsong
masa depan energi nasional yang lebih baik, seluruh anak bangsa diminta
untuk bergabung dalam gerakan pemberantasan korupsi ini! Bersama KPK,
mari kita lawan konspirasi asing, para komprador, oknum-oknum penguasa,
onum-oknum partai, oknum-oknum pengusaha dan para pemburu rente yang
selama ini telah mencengkeram dan merugikan industri migas Indonesia.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1055103
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT