KARSN Minta Pemerintah Tidak Perpanjang Operasi Blok Mahakam Oleh Asing
NEWS KARSN Minta Pemerintah Tidak Perpanjang Operasi Blok Mahakam Oleh Asing
(Foto pesatnews.com)___________________________________________________________________________Koalisi Akbar Rakyat Selamatkan Negara (KARSN) mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyampaikan petisi yang intinya meminta pemerintah untuk tidak memperpanjang operasi Blok Mahakam kepada pihak asing.

Dalam penyampaian peitisi tersebut, tampak hadir Marwan Batubara, Fuad Bawazier dan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin. Ketiga tokoh itu sendiri merupakan pimpinan KARSN. Dalam pernyataannya KARSN menyampaikan bahwa, “Sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 ditambah semakin penting dan mendesaknya mencapai kemandirian serta ketahanan energi nasional, kami yang tergabung dalam KARNI yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat tokoh-tokoh dan perorangan dengan ini menyampaikan petisi dan tuntutan terkait pengelolaan Blok Mahakam. Untuk itu kami KARSN menuntut agar pemerintah segera melakukan langkah penting dan strategis sebagai berikut:

1. Pemerintah secepatnya memutuskan kontrak Blok Mahakam tidak diperpanjang pasca selesainya kontrak tahun 2017.

2. Menunjuka dan mendukung keinginan PT Pertamina (Persero) untuk mengusai Blok Mahakam

3. Menolak berbagai upaya dan tekanan pihak asing, termasuk tawaran kerja sama ekonomi, bantuan finansial, dan komitmen investasi dalam rangka ingin memperoleh perpanjangan kontrak.

4. Menajamin kepemilikan minimal 10% saham Blok Mahakam oleh BUMD yang pelaksanaannya dikoordinasikan dan dijamin oleh pemerintah pusat bersama Pertamina.

5. Membebaskan keputusan kontrak Blok Mahakam dari perburuan rente dan upaya meraih dukungan politik dan logistik, guna memenangkan Pemilu atau Pilpres 2014.

6. Mengikis habis pejabat-pejabat pemerintah yang telah menjadi kaki tangan asing dengan berbagai cara. Antara lain secara sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung telah memanipulasi informasi, melakukan kebohongan publik, melecehkan kemampuan SDM dan perusahaan negara serta merendahkan martabat bangsa.

7. Mendorong KPK untuk terlibat aktif mengawasi proses penyelesaian. (Aini)

headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1073311
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT