KESDM Janji Beri Putusan Kontrak Karya Koba Tin Akhir Agustus Ini
NEWS KESDM Janji Beri Putusan Kontrak Karya Koba Tin Akhir Agustus Ini
___________________________________________________________________________Jakarta, 13 Agustus 2013 – Hingga pertengahan Agustus ini perusahan kontrak karya (KK) Koba Tin belum juga menerima putusan dari Mentri ESDM terkait diperpanjang atau tidaknya kontrak mereka di Bangka.

Sementara itu, masa evaluasi dari Tim Independen yang diketuai langsung oleh staf khusus menteri ESDM, Thobroni Alwi diperpanjang masa kerjanya hingga akhir Agustus 2013, sejak habisnya masa kontrak Koba Tin pada 31 Maret 2013 lalu.

Tentu molornya masa evaluasi terhadap Koba Tin ini sendiri menimbulkan banyak spekulasi miring, terlebih perusahaan yang sahamnya 75% dikuasai Malaysia Smelting Corporate ini sudah banyak merugikan Negara. Ketika ditemui seusai Halal Bihalal di kantor KESDM, Thobroni mengungkapkan jika perpanjangan masa evaluasi semata karena keputusan Menteri ESDM Jero Wacik termasuk diperpanjang atau diputus kontrak Koba Tin, sementara dirinya dan tim hanya mengevaluasi permasalahan tehnis.

“Ini akan sampai akhir Agustus, urusan diperpanjang kan urusan mentri. Ini seperti pertimbangan politis, dan social itu yang mentri lakuakn. Meski saya Ketua Tim Independen evaluasi KK Koba Tin, tapi kalau kita cuma teknis saja”, ujarnya ketika dikonfirmasi di kantor KESDM.

Ia menambahkan banyaknya faktor di luar tehnis semisal ekonomi dan politis menjadi indikasi utama dalam pertimbangan ditambahnya masa evaluasi. Ia berharap jika nantinya kontrak koba Tin diperpanjang 50% saham harus menjadi milik nasioanl, dan mereka cukup 25% saham. Dan terkait santernya pemberitaan mengenai pengalihan saham sebesar 50% ke PT Mega Multi Makmur (100% saham milik Optima Synergy Resorces Ltd), Thobroni menyatakan jika ini belum mendapat persetujuan pemerintah pusat.

“Semua faktor kita akan bicarakan, mulai faktor ekonomi dan politis mungkin ini yang menajdi pertimbangan perpanjangan masa evaluasi. Kalau diputus apa nanti tidak bermasalah di arbitrase internasional, lalu menjadi WP tidak berpenghuni, itu beberapa contoh pertimbangan faktor. Jadi tunggu saja sampai akhir bulan saya rasa ada keputusannya. Ini (pengalihan saham-red) belum ada persetujuan pemerintah padahal kalau KK itu harus meminta persetujuan pemerintah. Jadi mudah-mudahan tidak diperpanjang lagi”, tegasnya.

Di waktu yang bersamaan, Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana menyatakan jika pihaknya setuju kontrak Koba tin diperpanjang asal maksimal 70% sahamnya dikuasai oleh negara atau nasional. Ada syarat lain yang harus dipenuhi Koba tin yaitu melunasi hutang-hutang mereka pada PT Timah (Persero) Tbk, juga memperbaiki lingkungan yang telah mereka rusak.

“Ada syaratnya itu daripada kita lepas jadi rebutan orang lain, akhirnya kita rebutan kerja ramai-ramai nggak dapat apa-apa kita nanti itu tadi syaratnya. Perbaiki lingkungan yang rusak, 70% saham untuk nasional dan bayar utang-utangnya tiga syarat itu yang kita ajukan. Laporan keuangan PT koba Tin mereka merugi, mereka punya utang beban mereka ke PT Timah mereka harus bayar, itu klausul yang kita buat. Kalau mereka sanggup oke kita perpanjang”, pungkas Sutan.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1072980
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT