KESDM Terbitkan Permen Tata Cara Lelang Wilayah IUPK
NEWS KESDM Terbitkan Permen Tata Cara Lelang Wilayah IUPK
Dirjen Minerba KESDM Thamrin Sihite (Foto : doc. borneomagazine.com)___________________________________________________________________________Jakarta, 7 Oktober 2013 -Sesuai amanah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, mekanisme lelang wilayah pertambangan memiliki tujuan agar sumber daya mineral dikelola dengan baik oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi. Maka dari itu, Staf khusus Menteri ESDM bidang mineral dan batu bara, Thabrani Alwi menegaskan jika pemerintah akan menggunakan mekanisme lelang ini untuk menentukan perusahaan yang berhak mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) dan mengelola wilayah pertambangan yang telah ditentukan.

"Selama ini kan bisa saja IUP diberikan kepada orang yang dikenal, padahal dia tidak memiliki kemampuan. Selama ini IUP kan diperdagangkan," tutur Thabrani di Jakarta, pada Minggu (31/3/13) lalu.

Pernyataan Thabrani tersebut ternyata diamini oleh Direktur Jendral Mineral dan Batubara, Thamrin Sihite. Ia mengungkapkan jika pemerintah mengatur mekanisme lelang untuk menentukan perusahaan yang berhak mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) dan mengelola wilayah pertambangan yang telah ditentukan. Dan peraturan lelang wilayah pertambangan sudah diterbitkan pada 13 September 2013, yaitu Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.

"Jadi wilayah pertambangan itu kalau sudah ditetapkan, nanti skemanya dilelang," ujar Thamrin saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (4/10/13) kemarin di Jakarta.

Ia menjelaskan, wilayah pertambangan terdiri dari tiga, yaitu wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pencadangan negara (WPN) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR). Dan didasarkan pada ketentuan pemerintah daerah dan ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah berkonsultasi dengan DPR.

"Wilayah pertambangan sudah ditentukan per koridor. Dan saat ini, koridor wilayah pertambangan yang sudah ditentukan adalah Sulawesi. Sekarang ini, kita sudah mengundang semua pemerintah daerah ke Jakarta untuk menetapkan lebih lanjut. Kemarin, pulau Jawa sudah, tapi belum ditetapkan. Yang sudah ditetapkan baru Sulawesi. Kita sudah minta Sumatera, dan lainnya. Semuanya sudah, tapi belum ditetapkan. Karena itu petasnya harus disesuaikan," tambahnya.

Sebagai informasi, proses penentuan wilayah pertambangan dilakukan kepala daerah dengan mempertimbangkan rancangan tata ruang wilayah setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyerahkan hal itu ke pemerintah daerah. Untuk menentukan pemenang proses wilayah pertambangan, pemerintah pusat akan menentukan kriteria yang cukup ketat dengan mempertimbangkan kemampuan teknis dan finansial perusahaan peserta lelang.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1073361
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT