Demi Realisasi Hilirisasi Mineral, Komisi VII desak Pemerintah dan Pengusaha Duduk Bersama
NEWS Demi Realisasi Hilirisasi Mineral, Komisi VII desak Pemerintah dan Pengusaha Duduk Bersama
___________________________________________________________________________JAKARTA, 13 Agustus 2013 – Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bathoegana beserta semua anggota Komisi yang menggawangi permasalahan ESDM, meminta dengan tegas kepada pemerintah khususnya Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan pengusaha tambang untuk duduk bersama memecahkan persoalan hilirisasi mineral atau pengolahan dan pemurnian ore yang diatur dalam pasal 170 UU Minerba nomor 4 tahun 2009, Permen 7 dan Permen 11 tahun 2012 dengan batas waktu maksimal tahun 2014.
Tidak hanya mendesak pemerintah untuk duduk bersama pelaku pertambangan, Sutan juga mengharap agar pemerintah memberikan perpanjangan waktu (extend time), mengingat banyaknya kendala teknis dalam pembangunan smelter.

“Kita Komisi VII minta komisi agar pemerintah dan pengusaha duduk bersama memecahkan ini, dan sebagian bisa minta diextend karena kendala-kendala infrastruktur tadi. Kita harus fair melihatnya”, tegas Sutan kepada wartawan ketika ditemui sesusai Halal Bihalal di kantor KESDM, Jakarta, Selasa(13/8/13).

Sementara itu, terkait regulasi berdasarkan Permen 7 dan permen 11 tahun 2012 yang mewajibkan batas waktu pembangunan smelter pada tahun 2014 ia menilai jika Permen bisa direvisi. Sementara berbeda dengan undang-undang yang ditinjau kembali oleh DPR, oleh karena itu pihaknya menantikan win-win solution dari pemerintah agar pengusaha juga cepat mendapatkan kepastian.

“Permen di pemerintah saja dan yang diextend yang mana kita tunggu, supaya ada win-win solution-lah. Jadi teman-teman perusahaan tambang mineral skala kecil itu, dia bisa kirim ke luar nggak bisa solusinya apa? Ini harus dipikirkan bersama. Itu yang dikhawatirkan, namun pemerintah berkata mampu melaksanakan jadi kita tunggu aja”, imbuhnya.
Dirinya mengkhawatiran jika nantinya perusahaan tambang skala kecil yang tidak mampu membangunsmelter sendiri terpaksa tutup dan menimbulkan pengangguran, apalagi hilirisasi minerba membutuhkan modal yang sangat besar.

“Mereka sanggupnya sampai kapan, ini kan modal besar bukan kecil dan ribuan tenaga kerja disana ini harus dipikrkan, yang penting apa benifitnya bagi Negara tapi nggak boleh membabi buta. Pertanyaan kita sama seberapa progress ini pertanyaan pemerintah sama baru sebulan lalu, nanti kalau masuk lagi kita tanya lagi. Kita minta laporan mereka kesanggupan kawan-kawan yang membangun ini bagaimana, tujuannya bagus tapi kalau tidak diklasifikasikan mineral ini bisa tutup. Sekarang saja banyak yang menjerit nggak bisa ekspor, nggak bisa ngolah, disini gigit jari mereka”, tandasnya.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1073355
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT