Kasus Telukjambe, OJK dan BEI Diminta Tindak Tegas Agung Podomoro
NEWS Kasus Telukjambe, OJK dan BEI Diminta Tindak Tegas Agung Podomoro
___________________________________________________________________________Jakarta, 12 September 2015 - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan instansi berwenang lainnya diminta untuk menindak tegas PT Agung Podomoro Land, Tbk (Agung Podomoro) bersama PT. Sumber Air Mas Pratama (PT. SAMP) karena telah melakukan perampasan tanah masyarakat Telukjambe, Karawang. Bahkan di atas lahan yang masih berstatus sengketa, Agung Podomoro mendirikan reklame (billboard) tanpa izin, baik dari pemilik tanah maupun pemerintah daerah setempat. Meski didesak oleh berbagai kalangan, termasuk DPRD Kabupaten Karawang untuk membongkar reklame (billboard), namun pihak Agung Podomoro hanya menutupnya dengan kain putih.

Demikian antara lain penegasan Laskar Rakyat Jokowi dan Tim Advokasi/Kuasa Hukum Masyarakat tiga desa (Desa Margamulya, Desa Wanasari, dan Desa Wanakerta, Telukjambe, Karawang). Laskar Rakyat Jokowi adalah satu dari antara barisan tim pembela warga tiga desa di Telukjambe yang tanahnya diduduki secara melawan hukum. Sejak mengakuisi 55% saham PT. SAMP pada 17 April 2012, Agung Podomoro menggunakan aparat kepolisian untuk menduduki lahan yang secara yuridis masih berstatus sengketa.

Tim pembela masyarakat tiga desa di Telukjambe memberikan peringatan keras kepada SAMP dan Agung Podomoro untuk tidak menawarkan dan atau menjual tanah masyarakat dan tidak melakukan pembohongan dengan mengaku sebagai hak atas tanah yang masih merupakan milik masyarakat. Agung Podomoro diperingatkan untuk tidak memasukkan lahan milik masyarakat sebagai aset perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Agung Podomoro diperingatkan untuk mencabut pagar yang mengurung tanah hak milik masyarakat dan mencabut reklame (billboard) penjualan di atas tanah sertifikat atas nama masyarakat Telukjambe.

Perintah Bongkar

Sehubungan dengan pemasangan reklame (billboard) ilegal, pihak Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Drs. H. Widjodjo, GS telah melayangkan Surat Perintah Bongkar tertanggal 15 Agustus 2015 yang dialamatkan kepada Chief Operation Manager PT. SAMP untuk segera membongkar reklame (billboard) yang sudah dipasang dan menyelesaikan kewajiban sebagaimana diatur Pasal 75 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 12 Tahun 1994 tentang Izin Pemasangan Reklame.

Perintah Bongkar dipertegas oleh Penjelasan Izin Reklame yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Nomor: 503/705/Olah tertanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani Kepala BPMPT, Drs. Asikin, MM yang antara lain menjelaskan, bahwa permohonan PT. SAMP tentang Izin Pemasangan Reklame yang berlokasi di Jl. Transheksa, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang masih terdapat kekurangan persyaratan berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor 503/Kep.714-Huk/2012, di antaranya: Izin Undang-Undang Gangguan (IUUG/HO), Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan, dan Pernyataan tertulis kesanggupan memelihara kebersihan, ketertiban, dan keindahan reklame.

Menurut tim kuasa hukum masyarakat Telukjambe, PT. SAMP bersama Agung Podomoro telah membuat iklan pemasaran dan penjualan lahan secara masif atas lahan 350 ha kepada pihak lain di berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. “Bahkan mereka telah mendirikan bangunan yang dijadikan pusat pemasaran tanpa mempertimbangkan sengketa hukum dan tanah milik orang lain,” ujar Yosef B. Badeoda, SH, MH kepada pers.

“Kami tegaskan kepada PT. SAMP dan PT. Agung Podomoro Land, Tbk untuk tidak meneruskan perbuatan melawan hukum terkait pembohongan aset demi tidak menimbulkan kerugian bagi khalayak ramai khususnya calon pembeli lahan,” jelas Yosep. Tim kuasa hukum juga memperingatkan semua pihak, termasuk instansi berwenang, termasuk PT. SAMP dan Agung Podomoro untuk tidak melakukan transaksi apapun terkait dengan objek sengketa, karena akan menimbulkan konfik dengan kliennya, termasuk masyarakat pemilik tanah bersertifikat, penggarap tanah negara, dan pemilik hak adat di atas tanah tersebut. “Kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia kami mendesak untuk memberikan sanksi kepada PT. Agung Podomoro Land, Tbk,” tambah Yosep.

Sehubungan dengan beberapa pengaduan kasus tanah yang melibatkan Agung Podomoro yang masuk ke DPR RI beberapa waktu lalu, Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Ade Komarudin, menegaskan, Agung Podomoro harus bertanggungjawab secara yuridis terhadap informasi yang disampaikan kepada publik. Sebab, bila informasi yang disampaikan tidak benar, dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

"Saya sudah mempelajari semua dokumen dan laporan yang disampaikan masyarakat pemilik lahan, apalagi sudah ada putusan dari Mahkamah Agung bahwa lahan seluas 350 hektare (di Telukjambe) tersebut hingga saat ini tidak dapat dieksekusi. Begitu pula dengan surat Bupati Karawang yang telah melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hasilnya, izin lokasi yang diberikan PT. SAMP sudah habis sehingga PT. SAMP dilarang membebaskan lahan tersebut dan peruntukkannya akan diatur pemerintah," tegas anggota Komisi XI DPR RI Daerah Pemilihan Purwakarta, Bekasi, dan Karawang.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1035298
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT