Kenaikan Campuran Biodiesel Harus Dengan Mandatori Jangka Panjang
NEWS Kenaikan Campuran Biodiesel Harus Dengan Mandatori Jangka Panjang
Ini tidak bisa sekadar himbauan, itu mandatori penting. Kalau mereka mencharge sampai 10 persen asal secara teknis bisa dipertanggungjawabkan tidak mempengaruhi kualitas dari mesin dll itu sangat bagus.___________________________________________________________________________ Jakarta, 26 Agustus 2013 – Jumat (23/08) lalu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral mengumumkan rencana untuk menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) atau Keputusan Menteri (Kepmen) sebagai upaya menekan tingginya belanja subsidi dari sisi konsumsi BBM bersubsidi dan penggunaan biodiesel bagi transportasi. Dipaparkan Wakil Mentri KESDM Susilo Siswoutomo rencana ini diputuskan pasca Presiden SBY mengumumkan strategi dan kebijakan baru dalam menekan tingginya current defisit neraca keuangan Negara tadi pagi di istana Negara. Dalam upaya ini, lanjut susilo, tugas KESDM adalah meningkatkan konsumsi dalam negeri lewat Crude Palm Oil (CPO) dengan menaikkan campuran biodiesel sebesar 10% untuk bahan bakar transportasi yang nantinya akan diatur oleh PT Pertamina (Persero). Kebijakan jangka pendek ini akan segera diimplementasikan dengan batas waktu yang tidak ditentukan.



Menanggapi rencana tersebut, salah satu pentolan Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar Satya W Yudha meminta pemerintah untuk segera membuat mandatori supaya daya serap dari biodiesel ke dalam solar bisa dimanfaatkan dengan baik, dan bukan sekadar himbauan. Disini, lanjut Satya, jika pemerintah menaikkan campuran hingga 10%, asal secara teknis bisa dipertanggungjawabkan serta tidak mempengaruhi kualitas mesin dan lainnya maka ini tidak akan menjadi masalah.



“Ini tidak bisa sekadar himbauan, itu mandatori penting. Kalau mereka mencharge sampai 10 persen asal secara teknis bisa dipertanggungjawabkan tidak mempengaruhi kualitas dari mesin dll itu sangat bagus,” kata Satya ketika ditemui di Jakarta pada Senin (26/08/13).



Ia mengungkapkan, selama ini anggaran subsidi untuk BBM sebesar Rp 3500/liternya tidak terserap dengan baik oleh Pertamina. Maka, jika ada gagasan untuk mengurangi volume, kondisi dari perekonomian Negara saat ini dengan adanya peningkatan nilai kurs dolar tidak terlepas dari trade flow Migas yang menimbulkan defisit neraca berjalan.

“Maka kuncinya mengurangi jumlah volume dari BBM yang selama ini membuat defisit dari anggaran itu, karena memang dari dulu kita defisit di dalam BBM kita. Kalau penggantian atau penambah sebelum BBM menjadi biodiesel walaupun tidak signfikan perlu ada pengurangan 10%. Yang kedua harus dilihat dari faktor keekonomian biodiesel, juga dilihat dari nilai harga minyak dunia di bawah 60 dolar biodiesel juga harganya lebih mahal dari premium, kalau biodiesel dijadikan campuran maka diusulkan pencampuran biodiesel ke dalam premium untuk mengurangi defisit anggaran harus dikaitkan dengan harga minyak dunia,”paparnya.



Sementara terkait neraca berjalan, memang diakuinya paling cepat adalah mengeluarkan mandatory dengan mencampur, namun harus dalam rencana jangka panjang. Misalnya dalam mengurangi kebutuhan pada minyak, pertama menjadi energi alternatif bahwa fit in tarif untuk solar atau matahari dan gheotermal segera diputuskan atau diterbitkan karena apapun electricity dari non diesel itu jauh lebih murah. Kedua, dalam rangka memenuhi kebutuhan gas untuk mengimbangi gas domestik, sudah dipikirkan mengenai skema memberikan subsidi pada gas dan energi alternatif jauh lebih kecil dibanding fosil fuel seperti diesel atau BBM, skema-skema seperti ini yang belum ada dari pemerintah.



Ketiga, sambungnya, mengurangi impor BBM dengan menambah impor crude, otomatis tersedianya kilang. “Kita kan berbicara long term, kalau dijalankan tidak ada kendala secara keekonomian nggak jalan, kalau menurut saya masalah kilang karena semua masalah fiskal berada di pemerintah harusnya pemerintah bisa buat pembangunan kilang marginnya tidak tipis karena kalau tipis apa tugas pemerintah? Mereka kan bisa tentukan fiskal yang meringankan demi terbentuknya kilang tersebut. Ini harus menjadi wacana secara keseluruhan untuk mengurangi defisit anggaran,”pungkas Satya.



Untuk diketahui, saat ini produksi CPO menjadi bahan bakar Biodiesel hampir mencapai 4,3 juta kiloliter pertahun. Namun, masih menggunakan campuran diesel sekitar 4%, sementara sisanya digunakan oleh industri dan untuk diekspor ke luar negeri, namun sejak saat ini campuran biodiesel bahan bakar transportasi akan di tingkatkan sekitar 10%.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1053142
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT