Keterbukaan Informasi Lingkungan Hidup: Sekadar Janji OGP?
NEWS Keterbukaan Informasi Lingkungan Hidup: Sekadar Janji OGP?
___________________________________________________________________________

Sekali lagi Indonesia menjadi perhatian internasional. Aktivis lingkungan hidup dan keterbukaan informasi dari berbagai belahan dunia digemparkan dengan pernyataan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Balthazar Kambuaya, yang menyatakan bahwa peta konsesi tidak diperkenankan untuk dipublikasikan kepada masyarakat (17/7).



Pernyataan ini, sebagaimana dilansir media Channel News Asia (17/7) dan dikutip berbagai media massa online lainnya, terkait dengan permintaan Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air Singapura, Vivian Balakrishnan agar peta konsesi tersebut dipublikasikan secara resmi kepada masyarakat.



Peta konsesi menunjukkan siapa entitas hukum yang diizinkan untuk melakukan aktivitas seperti penebangan hutan dan perkebunan dalam area tertentu, sebagaimana pula menunjukkan batas-batasnya. Arti penting membuka informasi ini pada publik terletak pada fungsinya dalam menentukan dari wilayah konsesi mana saja titik-titik api yang paling parah sebenarnya berasal.



Carole Excell, dari World Resource Institute, menyayangkan pernyataan ini dengan merujuk komitmen Indonesia dalam Open Government Partnership, "Sebagaimana kita ketahui hal ini bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Lebih jauh, ini bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam Open Government Partnership". Salah satu komitmen Indonesia dalam OGP adalah "membuat sebuah portal satu-peta untuk mendorong efisiensi dalam manajemen kehutanan dan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam area lingkungan hidup, sumber daya alam, dan manajemen data spasial."



Hal senada juga diungkapkan oleh Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law, “Tata kelola lingkungan yang baik telah menjadi komitmen pemerintah Indonesia, seharusnya Menteri LH dan Menteri Kehutanan bisa berlaku transparan sebagai bagian dari komitmen tata kelola lingkungan yang baik. Selain itu, Presiden harus memastikan kabinetnya selaras dengan komitmen OGP di mana Indonesia merupakan salah satu lead chair-nya.”
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1035030
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT