Koba Tin Akan Maju Arbitrase, Thamrin Sihite : Siapa Takut?
NEWS Koba Tin Akan Maju Arbitrase, Thamrin Sihite : Siapa Takut?
___________________________________________________________________________Jakarta, 25 September 2013 - Tidak ada celah lagi bagi Koba Tin untuk berkilah demi memperjuangan perpanjangan kontrak karya (KK) untuk 10 tahun mendatang. Pasalnya Ditjen Minerba KESDM telah mengumumkan secara resmi jika Koba Tin telah diakhiri kontraknya oleh KESDM setelah melalui evaluasi beberapa bulan oleh Tim Independen yang dikoordinatori oleh Thobrani Alwi.

Dikemukakan Thobrani, Tim Independen telah bekerja selama 2 bulan dengan melihat aspek ekonomi, pertambangan, dan lingkungan. Dalam perkembangan, Tim Independen mendapat kesimpulan jika selama ini Koba Tin tidak melakukan penambangan sendiri melainkan dikontrakkan pada pengusaha. Belum lagi kewajiban pasca tambang yang sampai hari ini belum dijalankan oleh Koba Tin, dan yang lebih fatal menurut Thobrani adalah kerugian negara ratusan milyar rupiah.

"Sesuai aturan penambangan asing, mereka harus menambang, banyak daerah yang belum direklamasi, dari laporan keuangan mereka rugi tahun 2009 sebesar 6 juta dolar. Tahun 2012 melonjak jadi 84,7 juta dolar, semua untung kecuali Koba yang rugi," tegas Thobrani di kantor Ditjen Minerba, Jakarta (25/9/13).

Thobrani juga mengatakan jika kesimpulan yang diajukan untuk perpanjangan KK Koba Tin saat dikonfirmasi Tim Independen, karena masih adanya cadangan sebesar 15000 ton sangat tidak relevan.

"Apa alasan mereka minta perpanjang, semua peralatan tambang dijual dan pengusaha setempat yang menambang mereka hanya melebur. Jadi kita usulkan ke ESDM untuk stop kontraknya, kita usulkan Koba seleseikan smua kewajibannya, ketiga kita usulkan Kona Tin dikelola oleh BUMN dan BUMD," imbuh Thobrani.

Di kesempatan yang sama Dirjen Minerba Thamrin Sihite mengungkapkan, pihaknya tidak akan gentar meskipun sempat diberitakan sejumlah media internasional kalau Koba Tin melalui Malaysia Smelting Coorporate akan membawa ke arbitrase internasional.

"Kalau mereka mau arbitrase silahkan saja, malah kita mau lakukan upaya hukum termasuk meyakinkan tanggung jawabnya untuk dilakukan termasuk tenaga kerja dll sebeluim dilikuidasi. Dan mereka punya banyak tanggungjawab yang belum diseleseikan. Ini bukan hak Koba Tin, itu kebalik-balik kita yang upaya hukum, arbitrase siapa takut," ujar Thamrin.

Lebih lanjut Thamrin mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan proses menjadikan WP Koba Tin menjadi wilayah pencadangan negara, dan akan segera dijadikan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Ini akan dijadikan pencadangan negara. Dan tentukan WP, sesuai peraturan per UU-an kalau ada kontrak karya kalau sudah diputus atau diakhiri atau di IUP kan jadi pencadangan negara. Nantinya akan dikeluarkan IUP khusus, tahun ini kalau bisa. IUPK ada prosesnya ditentukan dulu jadi WP pencadangan negara, PT Timah ditunjuk sebagai pengelola karena paham betul dan sudah mahir di pertimahan. Ini lebih kepada administratifnya, BUMN, BUMD setidaknya bisa ditampung semua antara pusat dan daerah jadi satu," tutup Thamrin.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1073306
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT