Kontrak Karya Koba Tin Diakhiri, WP Dijadikan Pencadangan Negara
NEWS Kontrak Karya Koba Tin Diakhiri, WP Dijadikan Pencadangan Negara
Dari sisi hukum, Koba Tin sudah diberikan masa kontrak 30 tahun dan ingin diperpanjang lagi untuk 10 tahun ke depan. (Foto: Aini)___________________________________________________________________________Jakarta, 25 September 2013 - Setelah hampir 6 bulan sejak habisnya kontrak perusahaan kontrak karya (KK) Koba Tin pada 31 Maret 2013, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) akhirnya secara resmi mengumumkan jika kontrak Koba Tin distop alias diputus. Keputusan menyudahi kontrak Koba Tin ini disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Thamrin Sihite berdasarkan beberapa aspek pertimbangan.

Thamrin menjelaskan, jika dilihat dari sisi hukum Koba Tin sudah diberikan masa kontrak 30 tahun dan ingin diperpanjang lagi untuk 10 tahun ke depan. Namun dalam beberapa aspek lain nyatanya Koba Tin tidak bisa memenuhi, di antaranya kerugian negara dan aspek lingkungan yaitu reklamasi pasca tambang.

"Mereka ingin diperpanjang lagi 10 tahun, dari sisi hukum kontrak bisa diperpanjang ini hak atau dipertimbangkan dan pemerintah bukan asal ambil keputusan. Pengakhiran ini bukan keputusan, pertimbangannya dari sisi lingkungan. Seharusnya ada pasca tambang karena tidak menempatkan pada waktu yg ditentukan, jadi ada jaminan pasca tambang kalau sudah selesai ada kewajiban reklamasi, dan berdasarkan persetujuan dari pemerintah termasuk pemerintah daerah artinya kalau sudah selesei harus reklamasi yang disetujui dengan pemangku kepentingan, maka Koba Tin harus lunasi uang pasca tampang sebesar 16,7 juta USD. Maka tidak benar kalau sudah diputus, seolah-olah kewajiban ini juga putus dengan sendirinya," tegas Thamrin dalam konferensi persnya di kantor Ditjen ESDM, Jakarta (25/9/13).

Ia menambahkan, pembayaran dana pasca lingkungan kini dipermudah yaitu Koba Tin hanya menaruh deposit dan ditempatkan di bank yang telah disetujui bersama.

Tahmrin juga menjelaskan aspek kerugian yang didapat negara dari Koba Tin, "terhitung sejak tahun 2012 mereka bilang rugi karena ada saham PT Timah 25%. Dari sisi teknis ada 4 pemurnian, hanya 1 yang operasi kalau nggak efisien maka untuk negara profitnya berkurang, produksinya mereka juga turun", tandas Thamrin.

Ia juga mengungkapkan keterlambatan evaluasi dari tim independen yang dikoordinatori oleh Thobrani Alwi tersebut. Menurutnya lambatnya evaluasi ini karena harus mengumpulkan banyak masukan dari semuanya termasuk daerah. Dimana nantinya akan ada SK penugasan dari ESDM yang menyatakan jika wilayah pertambangan Koba Tin akan menjadi wilayah pencadangan negara.

"Pemangku kepentingan mulai Wagub, Ketua DPRD 1 Babel, Bupati Bangka Tengah, Bupati Bangka Selatan mendukung tidak diperpanjang. Ini akhirnya sebagai SK pengakhiran dari Koba Tin, Menteri akan surati TNI dan Polri, biar nggak dimasuki yang lain, pendataan aset dan lainnya, sebelum diterbitkan IUP-nya ini yang dilakukan PT Timah. Untuk waktunya sendiri, kita sudah lakukan rapat dengan Kejaksaan, Tim Independen dan PT Timah jadi secepatnya kalau bisa tahun ini," pungkas ia.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1073221
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT