PSC Sektor Migas Sangat Berpotensi "Mark Up"
NEWS PSC Sektor Migas Sangat Berpotensi "Mark Up"
Marwan Batubara saat aksi Nasionalisasi Migas Indonesia (doc. borneomagazine.com)___________________________________________________________________________Jakarta, 17 September 2013 - Sistem Product Sharing Contract (PSC) di sektor minyak dan gas bumi yang selama ini diterapkan di Indonesia sangat berpotensi terjadinya mark up dalam cost recovery, atau penggelembungan pengeluaran operasional yang dilakukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara, Ia menegaskan Kebijakan PSC dengan cost recovery atau bagi hasil antara pengelola KKKS Migas dengan negara yang pada dana operasional perusahaan, hingga pembelian aset untuk penunjang eksplorasi - ekploitasi di lapangan atau blok menjadi tanggungan bersama bisa menjadi ladang mark up. Meskipun eksplorasi migas di suatu wilayah yang tanpa hasil atau tanpa produksi akan menjadi tanggungan KKKS.

Terutama saat ada kerjasama antara beberapa pihak seperti Pemerintah, KKKS dan Institusi SKK Migas. Walaupun dalam perjalanannya ada lembaga independen yang tetap mengawasi, namun jika data dari KKKS Pemerintah dan SKK Migas sama maka akan dibenarkan tim monitoring. Sementara sejumlah institusi seperti KPK dan BPK, masih sulit mengakses data-data keuangan dari perusahaan KKKS dan ada UU Perpajakan yang membenarkan data perpajakan tidak bisa di akses oleh publik.

"Ini ada cost recovery-nya, jadi sistem ini berlaku secara global dan banyak negara memberlakukan sistem PSC itu. Masalahnya sistem PSC ini kalau sudah umum di dunia, dalam praktek bagaimana supaya masalah penyelewengan, adanya mark up, ada masuk suatu item yang seharusnya tidak masuk tapi tetap masuk, padahal ada PP Nomor 79 tahun 2010 sepertinya ini dijalankan secara benar", jelasnya saat dihubungi Selasa (17/9/13) di Jakarta.

Untuk diketahui, pada dasarnya, dalam PSC sebelum jumlah biaya operasi ditentukan, lebih dulu diaudit oleh lima instansi negara. Kalau sampai terjadi "mark up" dalam biaya operasi, yang salah adalah lembaga yang mengaudit dan menyetujui besaran biaya operasi itu. Selain itu, dalam mekanisme PSC migas adanya kerugian negara sebenarnya baru bisa dilihat ketika audit final, pada saat kontrak berakhir. Sebelum audit final dilakukan atau saat kontrak masih berlangsung, tidak dikenal adanya kerugian negara. Sebelum audit final, yang ada hanyalah "dispute" atau selisih.

Sebagai informasi, sistem eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas yang diberlakukan negara di dunia terdapat tiga sistem opsi antara lain menggunakan sistem pembagian royalti dari pengelola kontraktor kepada negara yang disepakati. Lalu opsi kedua adalah sistem service yaitu pengelolaan dikerjakan kontraktor dan diberikan upah setelah disepakati, lalu sistem ketiga yaitu PSC yang digunakan pemerintah Indonesia dan dicurigai kalangan sebagai ajang mark up dan penyelewengan biaya operasional oleh KKKS.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1055058
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT