PT. SAMP Ternyata Tidak Miliki Bukti Kepemilikan yang Sah
NEWS PT. SAMP Ternyata Tidak Miliki Bukti Kepemilikan yang Sah
{foto: ist>___________________________________________________________________________Karawang, 11 September 2015 - PT. Sinar Air Mas Pratama (PT. SAMP), anak perusahaan PT. Agung Podomoro Land ternyata belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang dan dinyatakan belum memiliki bukti kepemilikan yang sah yaitu sertifikat hak atas tanah yang sedang berstatus sengketa di Telukjambe Barat, Karawang. Pernyataan tersebut tertuang dalam berita acara hasil rapat komponen masyarakat dan penyelenggara negara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Kabupaten Karawang yang kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi Komisi A DPRD Kabupaten Karawang.

"Dalam rekomendasi tersebut jelas agar dilakukan kajian proses akuisisi PT SAMP oleh PT Agung Podomoro Land apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) karena kepemilikan lahan secara hukum belum inckrah," kata Eliyasa Budianto selakau kuasa hukum masyarakat, Selasa (8/9).

Eliyasa mengungkapkan, pertemuan masyarakat 3 (tiga) desa yaitu Desa Wanasari, Desa Wanakerta, dan Desa Marga Mulya Kecamatan Telukjambe Barat dengan penyelenggara negara di Kabupaten Karawang pada 2 September 2015 juga meminta pemerintah Kabupaten Karawang untuk melindungi tanah-tanah masyarakat yang sah secara hukum dengan kepemilikan sertifikat hak milik (SHM). Selain itu, pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Karawang untuk membongkar reklame (billboard) yang sudah dipasang oleh PT SAMP karena tidak berizin." Jelas dalam surat rekomendasi juga untuk menghentikan kegiatan PT SAMP karena belum ada IMB dari BPMPT dan sampai sekarang masih dalam proses pengadilan," katanya.

Lanjut Eliyasa, dalam hal ini pihaknya hanya mempertanyakan kelengkapan perizinan PT SAMP untuk melakukan kegiatan. Namun pada kenyataan dalam pertemuan yang dihadiri oleh DPRD, BPN, Asda I, BPMPT, Sat Pol PP Kabupaten Karawang PT SAMP tidak mampu menunjukkan kelengkapan izin untuk melakukan kegiatan. "Kita mempertanyakan izin-izin yang ada, seperti kantor pemasaran dan billboard yang telah berdiri. Tapi kenyataannya tidak ada. Kami hanya ingin para investor di Karawang taat aturan, dan mereka harus mempunyai izin. Investor harus taat kepada undang-undang," katanya.

Dikatakannya, dalam hal ini pihak PT. SAMP yang diwakili oleh Johannes Archiadi selaku Executive Officer PIP juga tidak bisa menjukkan sertifikat hak milik dan kelengkapan izin. Sehingga menurutnya jelas PT. SAMP dalam hal ini telah melakukan kegiatan usaha ilegal karena tidak mengantongi izin serta belum memiliki sertifikat hak atas tanah. "Sederhana saja, seharusnya PT SAMP melengkapi izin bukan melakukan kegiatan ilegal.

Yohannes sendiri pada hearing dengan di DPRD Karawang mengakui belum mengantongi izin-zin atas tanah tersebut," katanya.

Eliyasa mengatakan, dalam hal ini PT SAMP juga tidak dapat menunjukan objek lahan yang dimillikinya atas keputusan kasasi MA. Sehingga menurutnya langkah yang tepat untuk BPN RI karena telah menjadikan status quo atas proses SHGB PT. SAMP. "Proses SHGB PT SAMP di status quo kan dari BPN RI karena belum memenuhi syarat untuk didaftarkan, salah satunya PT SAMP sendiri tidak tahu objek mana saja yang merupakan milik yang menurut mereka sudah menang secara hukum," katanya.

BPN RI menyatakan selama ini tidak ada itikad baik dari Agung Podomoro untuk menyelesaikan permasalahan lahan 3 (tiga) desa di Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. Hal itu diungkapkan Bambang Tri Suryo B selaku Dirjen Penanganan Masalah Agraria BPN RI saat melakukan rapat kerja dengan DPD RI beberapa waktu lalu.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1036108
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT