Pelantikan 36 Kepala Divisi Setingkat SKK Migas
NEWS Pelantikan 36 Kepala Divisi Setingkat SKK Migas
Proses pergantian kali ini sebagai penyegaran organisasi untuk mencapai tujuan yang sedang diprioritaskan. (Foto: www.detik.com)___________________________________________________________________________Jakarta, 4 September 2013 - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas, J. Widjonarko melantik 36 pejabat kepala divisi dan jabatan setingkat. Pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu (4/9).

Dalam sambutannya, Widjonarko menjelaskan proses pergantian kali ini sebagai penyegaran organisasi untuk mencapai tujuan yang sedang diprioritaskan. "Kami berupaya memenuhi tuntutan stakeholders untuk lebih fokus pada penegakan transparansi melalui perbaikan tata kelola organisasi," kata dia.

Pada pelantikan kali ini banyak promosi pejabat-pejabat yang masih muda untuk menduduki posisi-posisi strategis. Strategi ini merupakan upaya mendapatkan “darah segar” agar SKK Migas dapat bergerak cepat memenuhi tuntutan stakeholders.

Widjonarko meminta pejabat yang dilantik bersikap lebih peka dalam mengemban amanah jabatan yang dipercayakan. Kepekaan yang lebih tinggi utamanya harus ditujukan kepada potensi hal-hal yang berbau gratifikasi, atau sejenisnya. Sejak tahun 2012, SKK Migas telah memiliki Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Pedoman Etika. Pejabat dan pekerja harus memahami apa definisi gratifikasi. Tidak hanya sekedar pemberian berupa uang atau barang, tetapi memiliki pengertian yang lebih luas.

"Jangan mendahulukan kepentingan pribadi ataupun golongan. Kedepankan asas kebangsaan dan sifat negarawan," katanya.

Dia juga menegaskan, para kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) maupun stakeholders lain ikut menjaga agar pekerja SKK Migas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Upaya untuk menegakkan good corporate governance merupakan tanggung jawab bersama. Demikian juga terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

SKK Migas telah memiliki wadah untuk menampung pengaduan stakeholders terhadap adanya kejadian atau potensi terjadinya korupsi, suap dan praktek kecurangan lain. Ini adalah momentum yang tepat melakukan langkah-langkah korektif guna terciptanya sebuah institusi kredibel. Upaya perbaikan tersebut dan berbagai upaya pembenahan hanya akan berhasil dengan dukungan semua pihak. "Kami ingin wujudkan SKK Migas dan industri hulu migas yang bersih dan bebas KKN," kata Widjonarko.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1035024
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT