Pemerintah Harus Hadapi Kemungkinan Chevron Bawa Bioremediasi Ke Arbitrase
NEWS Pemerintah Harus Hadapi Kemungkinan Chevron Bawa Bioremediasi Ke Arbitrase
Foto : energytoday.com___________________________________________________________________________Jakarta, 9 Oktober 2013 - Praktisi Hukum Administrasi Negara, Dian Puji Simatupang menegaskan terkait kasus bioremediasi, PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) memiliki potensi membawa kasus tersebut dan membuat pengaduan bagi pemerintah Indonesia ke pengadilan Internasional (Arbitrase), jika di Indonesia sendiritidak ada kepastian hukum.

Dengan divonisnya 2 diantara 5 karyawan PT CPI sebagai tersangka oleh pengadilan Tipikor, yaitu Riscky Prematuri 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta dan tersangka Herlan bin Ompu 6 tahun dan denda Rp 250 juta. Bahkan, keduanya juga dikenakan kewajiban mengembalikan kerugian negara sebesar sekitar US$ 9.9 juta yang juga pimpinan perusahaan jasa bioremediasi (PT. Green Planet dan PT. Sumigita) di lapangan minyak KKKS Chevron Pacific Indonesia. Nyatanya hingga saat ini, Chevron menganggap Indonesia tidak memiliki kepastian hukum yang jelas,terutama dalam penanganan cost recovery lingkungan wilayah tercemar oleh limbah Migas.

Malah dalam kegiatan reklamasi yang sudah diatur dalam Permen Lingkungan Hidup (LH) dan UU Lingkungan Hidup. Seharusnya, menurut Dian, jika terjadi kesalahan yang dilakukan pihak Chevron tidak menjurus pada tindakan pidana. Dimana kalah atau menangnya Indonesia dalam arbitrase Internasional nantinya akan tetap berdampak cukup besar bagi Pemerintah dan Negara, salah satunya adalah kredibilitas Indonesia di mata investor asing. Terutama saat Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) justru menghentikan sementara proyek bioremediasi serupa hingga ada aturan yang jelas soal penanganan limbah migas tersebut.

Namun, lanjut Dian, jika Indonesia kalah dalam arbitrase internasional, pasti keuangan negara dan APBN akan tergerus .

"Itu ada kemungkinan investor asing ini menggugat ke arbitrase internasional, itu sisi lain bahwa dengan posisi indonesia karena ketidakpastian hukum, maka kemungkinan mereka menang dan dituntut terhadap keuangan negara dan itu sangat berbahaya dan menimulkan resiko fiskal dan disatu sisi nama indonesia akan kurang bagus dan kita juga yah kerugian lebih besar lagi,"tuturnya kepada wartawan pada Selasa siang, (09/10/2013) di Jakarta.

Untuk diketahui, kasus ini bermula ketika PT Chevron menganggarkan US$270 juta untuk proyek lingkungan sejak tahun 2003 sampai 2011. Salah satunya proyek bioremediasi yang dilakukan sejak tahun 2006. Bioremediasi merupakan upaya menormalkan kembali terhadap tanah yang terkena limbah akibat kegiatan penambangan minyak. Chevron kemudian menunjuk PT Green Planet Indonesia dan PT Sumigita Jaya untuk memulihkan tanah bekas eksploitasi tambang minyak milik Chevron dengan metode bioremediasi. Sedangkan proses pembayarannya dengan sistem cost recovery yakni dikerjakan dahulu kemudian diajukan ke BP Migas.

Hasil penyelidikan diduga Green Planet dan Sumigita tidak memiliki klasifikasi teknis dan sertifikasi dari pejabat berwenang sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah. Dan proyek itu tidak dikerjakan. Padahal cost recovery-nya itu diajukan ke BP Migas. Sehingga kerugian negara ditaksir sekitar US$ 23,361 juta. Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini. Dua dari pihak kontraktor dan lima dari pihak Chevron.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1035052
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT