Petani Sebut PN Karawang Keluarkan Putusan Sesat
NEWS Petani Sebut PN Karawang Keluarkan Putusan Sesat
___________________________________________________________________________Jakarta, 15 Juli 2015 - Puluhan petani pemilik lahan sengketa di desa Wanasari, Wanakerta, dan Margamulya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang, Senin (13/07/2015) kemarin kembali mendatangi kantor Pengadilan Negeri Karawang. Kali ini, kedatangan petani tersebut lengkap membawa hasil buminya sebagai simbol ungkapan kekecewaan mereka atas putusan sesat Hakim.

Mereka merasa kecawa lantaran gugatan kali kedua perlawanan eksekusi petani Desa Wanasari dikalahkan. Sebelumnya, gugatan yang sama terhadap petani Desa Margamulya pun juga dikalahkan oleh putusan sesat pengadilan. Aksi yang dipimpin oleh Sekertaris Umum Serikat Petani Karawang (Sepetak), Engkos Kosasih, berlangsung singkat, puluhan petani dari tiga desa turut membawa sejumlah poster yang bertuliskan kecaman terhadap lembaga peradilan tersebut.

Dalam orasinya Engkos, mengungkapkan meski gugatan perlawanan petani tiga desa sudah dua kali dikalahkan atas putusan pengadilan yang sesat. Akan tetapi, pihaknya beserta petani tiga desa tidak pernah merasa kalah. Tetapi, petani akan terus melakukan perlawanan tanpa mengenal lelah.

"Bagi Sepetak tidak pernah merasa dikalahkan atas putusan itu. Petani tanpa mengenal lelah akan terus melakukan perlawanan hinggga terwujud melakukan okupasi (pendudukan) terhadap tanah seluas 350 ha," tegasnya Engkos Koasih, Sekertaris Umum Serikat Petnai Karawang, di PN Karawang.

Masih di tempat yang sama, dikatakan Kepala Departemen Perjuangan Tani Sepetak, Mustofa Bisry, putusan pengadilan yang mengalahkan gugatan petani tersebut, sejatinya akan membakar semangat petani untuk melakukan perlawanan.

"Kita tidak pernah kalah, rakyat tidak kalah suatu ketika kita akan buktikan bahwa tanah itu jadi milik kita," jelas Mustofa Bisry.

Ditambahakan Kepala Departemen Propaganda Sepetak, Hilman Tamimi, penyelesaian konflik sengekta lahan sejati bukan melalui proses-proses hukum. Sebab, sejati lembaga-lembaga peradilan merupakan alat penindas rakyat yang sengaja dibentuk atas campur tangan pemodal, yang dilegalkan oleh negara.

"Penyelesainan konflik sengekta lahan sejatinya adalah pendudukan, bukan atas dasar putusan sesat pengadilan," pungkasnya.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1073231
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT