RUU Perdagangan Dinilai Tidak Berani Keluar dari Ketentuan WTO dan Perjanjian FTA
NEWS RUU Perdagangan Dinilai Tidak Berani Keluar dari Ketentuan WTO dan Perjanjian FTA
___________________________________________________________________________Jakarta, 4 Februari 2014 - Rancangan Undang-Undang Perdagangan yang rencananya akan disahkan pada 7 Februari 2014 mendatang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dinilai tidak akan mampu mengubah komitmen tinggi Indonesia dalam agenda liberalisasi perdagangan internasional. Lantaran RUU Perdagangan ini tidak berani keluar dari ketentuan WTO dan Perjanjian FTA, sehingga kepentingan nasional tidak benar-benar terlindungi.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdul Mansuri melihat, selama ini perjanjian perdagangan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah dan DPR, baik di level multilateral, regional, maupun bilateral telah menimbulkan dampak buruk terhadap perekonomian nasional. Khususnya, kehidupan petani, nelayan, buruh, dan UMKM.

Termasuk juga paket Bali, Trade Facilitation, yang baru saja disepakati dalam pertemuan WTO Desember 2013 lalu oleh mantan Menteri Pedagangan Gita Wirjawan telah mendorong Indonesia menjadi pasar yang lebih terbuka.

"Pembukaan pasar secara besar-besaran melalui pintu impor telah menyebabkan neraca perdagangan Indonesia semakin terpuruk," kata Abdul Mansuri dalam konfernesi pers di Jakarta dengan didampingi oleh Indonesia for Global Justice, Selasa (4/2/2014).

Abdul menjelaskan, sejak tahun 2011 hingga 2013, neraca perdagangan Indonesia selalu menunjukkan angka defisit dimana pada 2013 defisit perdagangan Indonesia telah mencapai US$ -4,06 miliar. Belum lagi, lanjut dia, prinsip non-diskriminsasi yang harus ditegakkan dalam liberalisasi perdagangan, khususnya dalam penerapan aturan untuk investasi asing telah mendorong pendominasian asing di sektor-sekttor ekonomi strategis Indonesia.

Selain itu, sambung Abdul, munculnya pasar retail modern juga telah memberikan dampak langsung terhadap keberlangsungan pasar-pasar tradisional yang menghidupi pelaku pedagang kecil. "Ketidakmampuan pedagang kecil bersaing dengan pasar retail modern yang lebih murah pada akhirnya telah meminggirkan peran pasar tradisional," ujarnya.

Sementara itu, Peneliti Senior dari Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamudin Daeng menyebutkan jika RUU Perdagangan yang akan disahkan nanti hanya sekedar untuk memenuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan yang ada di dalam komitmen perjanjian perdagangan internasional. Seperti, dia menjelaskan, ketentuan RUU Perdagangan yang mengatur tentang perlindungan dan pengamanan perdagangan baik melalui anti-dumping maupun safeguard, merupakan mekanisme yang memang telah diatur dalam WTO.

Bahkan, sebut dia, Indonesia sangat minim menggunakannya dibandingkan negara lain, dan hanya terhitung 8 kasus gugatan yang dibawa Indonesia ke badan penyelesaian sengketa WTO. "Juga terkait dengan aturan standarisasi yang memang WTO ataupun perjanjian FTA lainnya mewajibkan dibuat standarisasi produk," katanya.

Daeng melanjutkan, jika ketentuan pembatasan dan pelarangan impor ataupun ekspor serta perlindungan konsumen dari produk-produk yang membahayakan kesehatan, juga merupakan bagian yang diatur dalam WTO sebagai ketentuan pengecualian dan dibolehkan di dalam WTO.

Dia menegaskan, sangat salah jika DPR mengira RUU Perdagangan ini akan bisa melindungi kepentingan nasional dari praktik liberalisasi perdagangan yang merugikan Indonesia. Untuk itu, akan sangat gegabah jika DPR tetap memaksakan pengesahan RUU Perdagangan ini.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1072941
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT