Sambil Menunggu Terbitnya IUPK, Dirut PT Timah Canangkan Audit Investigasi
NEWS Sambil Menunggu Terbitnya IUPK, Dirut PT Timah Canangkan Audit Investigasi
Dirut PT Timah, Sukrisno seusai konpers di kantor Ditjen MInerba, Jakarta. (doc. borneomagazine.com)___________________________________________________________________________Jakarta, 26 September 2013 - Direktur Utama PT Timah (Persero) Tbk, Sukrisno optimis jika PT Koba Tin akan mengganti kerugian PT Timah dimana sejak tahun 2011, dilaporkan perusahaan ini merugi 6,2 juta USD, namun angka itu justru membengkak pada tahun 2012 yang mencapai 84,7 Juta USD, atau senilai Rp.970 miliar. Nyatanya sejak masa kontrak PT Koba Tin pada akhir Maret 2013 habis, seluruh Direksi telah didemisionerkan, namun Sukrisno yakin jika perusahaan yang 75% sahamnya dimiliki oleh MSC tersebut akan melunasi hutangnya.

"Kan masih ada yang berlaku, mereka pasti mau tanggungjawablah kita akan kejar secara hukum direksi yang tanggung jawab, karena tanggungjawab masih melekat dalam dirinya", kata Sukrisno saat ditemui borneomagazine.com di kantor Ditjen Minerba, Rabu (26/9/13).

Ia menjelaskan, secara legalitas PT Timah akan diberi mandat melalui SK penugasan dari ESDM yang menyatakan jika wilayah pertambangan Koba Tin akan menjadi wilayah pencadangan negara yang dikelola PT Timah sebelum diterbitkannya IUP khusus (IUPK).

"Timah yang harus awasi, makanya dari kemarin bagaimana langkah-langkah mengamankan setelah kontrak ini tidak diperpanjang. Saya sudah hubungi gubernur dan bupati, kita harus ketemu ini akan diberikan IUPK bagi BUMN dan BUMD paling tidak mau berapa persen. Begitu keluar kita sudah siap sekian persen, Daerah sekian persen", jelasnya.

Tidak hanya itu, melihat besarnya kerugian yang menimpa Koba Tin Sukrisno mencanangkan adanya audit investigasi. Selain itu PT Timah akan melakukan validasi cadangan timah di WP Koba Tin.

"Saya mau audit investigasi karena kerugiannya besar, sekarang sebenarnya memang sudah tidak layak Koba Tin tadi yang dikatakan cadangannya 15000 memangnya bisa dilihat dari atas harus digali. Itu yang pertama PT Timah dan konsorsium lakukan adalah validasi cadangan, maka kita bisa dibuat perencanaan mau berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun tergantung kesepakatan".

Di akhir wawancara Sukrisno menegaskan jika posisi WP Koba Tin akan lebih diperketat pengawasannya agar tidak dijamah oleh para penambang ilegal lagi. " Pak Mentri sudah kirim surat ke panglima TNI dan Kapolri, tentu sudah bertanggungjawab pelaksaan ini Polda dan Danrem. Kami menunggu IUPK itu bagaimana bisa dikeluarkan agar penugasan bisa segera dibentuk mengelola itu biar nggak terlalu lama, mana mungkin yang jaga disitu nggak dikasih makan", tutupnya.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1072995
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT