Sengketa Lahan Telukjambe, Agung Podomoro Diminta Taat Hukum
NEWS Sengketa Lahan Telukjambe, Agung Podomoro Diminta Taat Hukum
___________________________________________________________________________Jakarta, 2 Maret 2016 – PT. Sumber Air Mas Pratama (SAMP) dan PT. Agung Podomoro Land (APLN) diminta untuk taat kepada hukum dan peraturan negara oleh Wakil Bupati Karawang, Ahmad Zamaksyari. Hal tersebut terkait dengan sengketa lahan yang berkepenjangan antara warga tiga desa di Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang dan PT. SAMP dan PT. APLN.

Zamaksyari mengatakan, pihaknya tidak akan mengalah pada intimidasi dari pihak manapun. “Siapapun harus tunduk dan patuh aturan. PT SAMP-APLN harus tunduk sama aturan. Jika di sana banyak oknum yang membekingi PT SAMP-APLN, maka berhadapan dengan saya," kata Zimmy, sapaan akrab Akhmad kepada wartawan, kemarin. Dirinya juga mengingatkan para pengembang, jika ingin berinvestasi di Karawang, harus menaati aturan dan hukum yang berlaku.

Sementara Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang sudah berjanji akan melayangkan surat rekomendasi pembongkaran kantor pemasaran dan reklame yang dibangun PT. SAMP yang kini berubah menjadi PT. Buana Makmur Indah (BMI). Pasalnya, pihak Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum mengeluarkan izin dan hak atas tanah kepada PT. SAMP.

Hal ini dipertegas pernyataan Kasubsi Perkara BPN Karawang, Wagita yang mengatakan pihaknya belum mengeluarkan sertifikat hak atas tanah yang diajukan PT BMI atau PT SAMP.

"Meskipun sudah ada keputusan pengadilan kami belum keluarkan, sehingga hak tanah belum atas nama PT SAMP," katanya. Pasalnya, kata dia, BPN mempunyai tata cara pendaftaran hak atas tanah dan tidak semata-mata tunduk kepada pengadilan.

Jhonson Panjaitan, ketua tim kuasa hukum para petani di Telukjambe, dalam pertemuannya dengan Komisi A DPRD Karawang, Senin, (22/2) membeberkan pelanggaran PT SAMP-APLN kepada anggota DPRD Karawang. Dalam pertemuan tersebut, Jhonson mendesak Pemkab Karawang segera menyelesaikan konflik tersebut.

"Kita minta supaya DPRD menekan bupati Karawang untuk mengeluarkan surat perintah pembongkaran kantor pemasaran PT BMI," tegasnya.

Jhonson menemukan fakta-fakta jika ada konspirasi antara pihak pengembang, kepolisian, dan pihak pengadilan, sehingga PT SAMP-APLN bisa mengeksekusi lahan seluas 350 hektar.

"Memang 49 orang petani kalah soal sengketa kepemilikan tanah. Mereka terbukti tidak berhak menggarap 70 hektare tanah. Namun mengapa APL mengeksekusi lahan seluas 350 hektare," ungkap Jhonson.

Kasus perselisihan antara petani pemilik tanah dan pengembang yang paling menyita perhatian publik adalah antara warga Telukjambe Barat dan PT. SAMP sejak tahun 1990. APLN kemudian masuk dalam pusaran sengketa ini ketika pada 12 April 2012 raksasa properti tersebut mengakuisi saham PT. SAMP. Pada 24 Juni 2014 Pengadilan Negeri Karawang mengeksekusi lahan dengan menerjunkan sekitar 7.000 personil aparat kepolisian bersenjata lengkap.

Sejak itu, PT SAMP-APLN menguasai lahan seluas 350 hektar sementara luas tanah sesungguhnya yang dimenangkan di pengadilan hanya 70 hektar. Saat ini, PT. SAMP yang berubah nama menjadi PT. BMI mendirikan baliho dan kantor pemasaran di atas lahan yang masih berstatus sengketa dengan warga. Bahkan, sebagai perusahaan terbuka, APLN telah menawarkan sahamnya ke pasar modal dunia.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1074506
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT