Tanggapan PT Chevron Pacific Indonesia Atas Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat
NEWS Tanggapan PT Chevron Pacific Indonesia Atas Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat
___________________________________________________________________________ Jakarta, 19 Juli 2013 - PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) president director A. Hamid Batubara dan Chevron Indonesia managing director Jeff Shellebarger, menyampaikan pernyataan bersama menanggapi putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atas ketiga karyawannya.

“Kami menghormati lembaga peradilan Indonesia dan telah mengikuti proses hukum ini. Ketiga karyawan kami tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum. Namun kami sangat kecewa atas putusan pengadilan yang menyatakan bahwa mereka bersalah telah menyalahgunakan wewenang padahal proyek ini sudah dikerjaan sesuai peraturan dan dinyatakan taat hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup.”

“Kami percaya bahwa karyawan kami tidak bersalah atas dakwaan kepada mereka. Kami akan sepenuhnya mendukung para karyawan kami dalam proses hukum untuk memulihkan nama mereka. Kami meminta pihak berwenang untuk menindaklanjuti laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyatakan adanya pelanggaran HAM oleh jaksa dalam kasus ini.”

“Para pejabat Pemerintah dari lembaga yang berwenang telah bersaksi bahwa program bioremediasi PT CPI telah memiliki izin yang sah dan beroperasi sesuai dengan peraturan dan kebijakan Pemerintah yang berlaku. Pengadilan pun telah mendengar kesaksian dari pejabat SKK Migas, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menegaskan bahwa operasi proyek bioremediasi adalah sah dan dibawah pengawasan Pemerintah.”

“Hakim sidang pra peradilan telah membebaskan karyawan-karyawan kami dari tahanan karena tidak adanya bukti-bukti yang cukup. Juga tidak jelas mengapa karyawan ini dijadikan tersangka dan didakwa atas pekerjaan mereka padahal proyek ini melibatkan ratusan orang. Bahkan salah satu karyawan yang didakwa tidak berada di Indonesia pada saat proyek yang diduga bermasalah ini dikerjakan.”

“SKK Migas telah menyatakan secara terbuka bahwa Chevron masih membiayai sepenuhnya proyek bioremediasi ini dan belum ada penggantian dari pemerintah Indonesia. Oleh karena itu tidak ada kerugian negara terkait proyek ini. Lebih lanjut SKK Migas secara terbuka menyatakan bahwa kasus ini seharusnya diselesaikan dalam ranah hukum perdata seperti yang tertuang dalam kesepakatan PSC/Kontrak Kerja Sama,” kata Hamid dan Shellebarger.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1087918
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT