Total & Inpex Dijatah 70%?, DPR : Nasional Harus Dapatkan Diatas 50%
NEWS Total & Inpex Dijatah 70%?, DPR : Nasional Harus Dapatkan Diatas 50%
Satya W Yudha Saat menjadi Pembicara di diskusi aktual.co siang tadi (doc.borneomagazine.com)___________________________________________________________________________Jakarta, 3 Oktober 2013 - Menjelang tahun 2017 menuju habisnya masa kontrak Total E&P Indonesie dan Inpex di blok Mahakam, hingga kini pemerintah belum juga memberikan keputusan terkait perpanjangan ataupun pembagian proporsi saham pengelolaan di blok Mahakam. Sempat tersiar kabar jika kontrak perusahaan asal Jerman dan Jepang ini telah diperpanjang dengan komposisi 70% bagi Total dan Inpex, sedangkan 30% bagi Pertamina dan BUMD. Namun dari pemerintah belum ada pengumuman resmi, terutama dari KESDM.

Meskipun memang perpanjangan kontrak migas di bawah wewenang pemerintah, tapi anggota Komisi VII DPRI RI dari fraksi Golkar, Satya W Yudha menegaskan jika hingga hari ini DPR sebagai monitoring tidak pernah mendapat update taerbaru mengenai pembagian saham di blok Mahakam. Oleh karena itu, dirinya mendesak agar pemerintah dalam hal ini KESDM segera melaporkan telah sejauh mana proses negosiasi dengan Total maupun Inpex.

"Kita nggak pernah dilapori mengenai perpanjangan kontrak blok Mahakam, itu lebih kepada domain pemerintah dan kita akan tanyakan pada pemerintah sampai sejauh mana dan apa yang mendasari proses-proses negosiasi semacam itu. Ini perlu ada pendapat, kalau perlu dari DPR, yang harus didengar masyarakat umum, maupun industri sehingga masyarakat kita juga harus tau hasil dari perpanjangan Mahakam betul-betul harus menguntungkan nasional", tegas Satya ketika ditemui seusai diskusi di Jakarta, Rabu (2/10/13).

Anggota Banggar ini juga menilai, jika nantinya memang 30% adalah angka yang sangat minim bagi Pertamina dan BUMD untuk porsi nasional, dan ia meminta agar prosentase untuk nasional harus di atas 50%. Ia berpendapat, dalam pemerintah jsutru memiulih jalanan "terjal" dalam memberi keputusan bahkan jika nanti berujung pada minimnya divestasi.

"Ini masih sangat kecil sebaiknya melebhi 50%. Soal sisanya mau diberikan yang lain nggak masalah asal semangatnya tetap pada nasioanal. Pemerintah cenderung pilih jalan sulit timbang yang mudah dalam hal ini", ujarnya.

Sebenarnya, lanjut Satya, jalan yang mudah yaitu pemerintah mengambil terlebih dahulu blok Mahakam kemudian dilakukan tender secara terbuka dimana porsi terbesar diberikan pada Pertamina sebagai perusahaan minyak nasional, "dengan demikian terhindar dari negosiasi-negosiasi langsung yang memungkinkan adanya praduga yang tidak menyenanngkan, kalau tidak ada kepastian itu berarti mereka berhak ajukan sebelumnya waktu yang mereka hadapkan dengan habisnya kontrak".

Dengan demikian, pada masa transisi menjelang tahun 2017, menurutnya tidak akan ada isu penurunan lifting di blok tersebut, terlebih ini semua tergantung pada komitmen perusahaan sendiri.

"Itu yang justru perlu dipertimbangkan, karena pemerintah menggunakan negosiasi langsung yang kadang lebih mempersulit. Idealnya bahwa tidak akan ada penurunan karena semuanya terencana tinggal siapapun nanti yang menerima perpanjangan itu tinggal diterima oleh operator yang sekarang menjalankan sehinggaada satu proses konsis yang tidak berpengaruh pada penurunan produksi, kita menginginkan porsi nasional lebih besar", pungkas Satya.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1073219
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT