Urgensi Sertifikasi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan
NEWS Urgensi Sertifikasi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan
___________________________________________________________________________Sejumlah kalangan sontak mengapresiasi ketika Pengadilan Negeri (PN) Melabouh memutus PT Kalista Alam -perusahaan sawit di lahan gambut Rawa Tripa, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh- bersalah karena merusak lingkungan.

Dalam putusan No.12/PDT.G/2012/PN-MBO, Rabu (8/1/14) malam lalu, Majelis hakim PN Meulaboh yang diketuai Rahmawati mengharuskan PT Kalista Alam membayar ganti rugi materi Rp 114,3 miliar dan biaya pemulihan lingkungan, Rp 251,7 miliar, menyita lahan bersertifikat HGU atas nama PT. Kalista Alam seluas 5.769 hektare dan menerapkan uang paksa disetiap keterlambatan.

PT Kalista Alam digugat Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) ke PN Meulaboh karena mereka membuka kawasan gambut Rawa Tripa.

Peneliti ICEL, Raynaldo Sembiring mengatakan, keputusan tersebut memang harus mendapat apresiasi atas keberpihakannya kepada lingkungan. Namun ia juga mengajak semua kalangan, khususnya di lingkungan peradilan, untuk melihat hal tersebut dalam kerangka kebutuhan sertifikasi dan pengangkatan hakim lingkungan di lembaga peradilan di Indonesia.

Untuk diketahui, kata dia, bahwa Rahmawati SH yang menjabat sebagai Ketua PN Melabeuh, dan turut menyidang perkara tersebut, merupakan salah satu hakim yang telah lulus sertifikasi hakim lingkungan, dan menunggu pengangkatan sebagai hakim lingkungan.

Dia menambahkan, di tingkat pengadilan, SK KMA 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan telah berlaku. Namun memang pengangkatan hakim lingkungan belum dilakukan, sehingga hakim yang telah lulus sertifikasi tidak serta merta bisa bertugas.

Sementara itu, kehendak masyarakat akan pelaksanaan fungsi hakim lingkungan terus terlihat, salah satunya dalam kasus gugatan pihak The Rayja Resort terhadap H. Rudy warga Dusun Cangar, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Malang, yang merupakan koordinator FMPMA (Forum Masyarakat Peduli Mata Air), terkait pembangunan Hotel yang dinilai masyarakat akan merusak kelestarian sumber mata airnya. Meski kemudian, dalam kasus tersebut, pengadilan mengabulkan kehendak warga dengan menunjuk seorang hakim yang telah bersertifikasi lingkungan, dalam sidang ketiga perkara tersebut.

“Jika saja, semua hakim yang sudah bersertifikasi hakim lingkungan, diangkat sebagai hakim lingkungan, paling tidak kita bisa berharap sebuah kasus lingkungan ditangani oleh hakim yang tepat, tanpa harus didesak-desak oleh publik,” jelas Raynaldo.

Dia menambahkan, sejak 2012 hingga 2013, ICEL telah mengasistensi Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam menjalankan sertifikasi hakim lingkungan bagi 154 hakim dari tingkat peradilan pertama dan banding, dan 139 hakim dinyatakan lulus seleksi akhir sertifikasi hakim lingkungan melalui Surat Keputusan Ketua Tim Pengarah Pelatihan Seritifikasi Hakim Lingkungan .

Sementara itu, Rahmawati SH sendiri menjalani pelatihan hakim lingkungan pada Oktober 2013 lalu, dan dinyatakan lulus berdasarkan SK Ketua Tim Pengarah Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Nomor: 01 /Tuaka Bin/SK/I//2014.

Vonis PT Kalista Alam tentu saja menjadi harapan baru bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia, dan selanjutnya, pengangkatan hakim lingkungan menjadi langkah yang kiranya harus segera dilakukan MA. Sebab ketiadaan SK Pengangkatan membuat supply hakim lingkungan yang sebenarnya telah ada di Mahkamah Agung tidak maksimal dengan tuntutan masyarakat terhadap hakim lingkungan.

headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1073359
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT