Implementasi UU Minerba, Mau Ke Mana?
NON RUBIK Implementasi UU Minerba, Mau Ke Mana?
___________________________________________________________________________Undang-Undang (UU) No.4 /2009 yang mengatur perihal Mineral dan Batubara sejauh ini belum bisa diimplementasikan secara maksimal oleh Pemerintah. Salah satu indikasinya adalah belum adanya sinergi lintas Kementerian guna mendukung implementasi peraturan itu sendiri. Atas permasalahan ini Komite Kerja Lintas Asosiasi Pertambangan Mineral dan Batubara mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan lintas kementerian yang menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, komprehensif, dan jelas. "Pelaksanaan UU No. 4/2009 masih menyisahkan banyak permasalahan yang belum dapat diatasi oleh pemerintah sehingga timbul berbagai permasalahan yang menghambat kegiatan usaha pertambangan dan jasa usaha pertambangan," ujar Koordinator Komite Kerja Lintas Asosiasi Pertambangan Irwandy Arif.Adapun Komite Kerja Lintas Asosiasi itu sendiri beranggotakan sejumlah asosiasi pertambangan. Mereka antara lain Asosiasi Pertambangan Indonesia (API), Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (AIGI), dan Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo). Dalam Pernyataan Bersama yang dilakukan di Ho­tel Sultan Jakarta, beberapa waktu lalu, Irwandy Arif juga mengatakan bahwa masih belum sejalannya peraturan-peraturan pelaksanaan lintas Kementerian teknis, mempengaruhi kegiatan di lapangan seperti eksplorasi, konstruksi, produksi, jasa usaha pertambangan dan pengiriman hasil produksi.Selain itu kewajiban hilirisasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Fata Mineral (ESDM) No. 7/2012 yang direvisi menjadi Permen No. 11/2012 juga mengabaikan kesiapan pelaku usaha. “Pemerintah sendiri belum siap dengan dukungan dan guna membangun infrastruktur, energi, ketersediaan pasokan bahan baku yang berkelanjutan, dan insentif fiskal,” papar Irwandy. Dengan adanya permasalahan tersebut, kata Irwandy, lintas asosiasi menginginkan agar pemerintah membentuk peraturan pelaksanaan lintas Kementerian yang menjamin kepastian hukum. Mereka juga meminta kepastian berusaha guna memaksimalkan peran fungsi dari aturan UU No. 4/2009.Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Indonesia Mining Association, Martiono Hadianto. Menurutnya penerapan kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri terlalu dipaksakan. “Pemerintah terkesan mendahulukan haknya kepada pengusaha tapi tidak menjalankan kewajibannya kepa­da pengusaha,” tegas Martiono. Seharusnya pemerintah terle­bih dahulu menyediakan infra­struktur penunjang sebagai wujud pemenuhan kewajibannya sebelum meminta pelaku usaha pertambangan melakukan peng­olahan dan pemurnian di dalam negeri.Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Ape­mindo) Poltak Sitanggang mengatakan bahwa sejauh ini posisi regulasi pertambangan tidak pernah terintegrasi dengan baik. “Pemerintah menerapkan peraturan hanya sebatas instruksi tanpa menyiapkan semua perangkatnya dengan baik,” ujarnya. Menurut Poltak, seharusnya peme­rintah melakukan sinergitas yang terstruktur baik intra maupun antar lembaganya. Dengan demikian beberapa masalah krusial seperti belum harmonisnya peraturan pelaksanaan lintas kementerian teknis yang mendukung kegiatan di lapangan seperti eksplorasi, konstruksi, produksi, dan lainnya tidak terkendala. Selain itu, evaluasi menyeluruh dan komprehensif atas pelaksanaan UU Otonomi Daerah yang berkaitan dengan pertambangan minerba juga belum tuntas. Sejauh ini masih sering terjadi benturan kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai akibat penerapan otonomi daerah dalam menetapkan wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan, dan wilayah izin usaha pertambangan khusus. Secara eksplisit lintas asosiasi telah meminta pemerintah untuk melakukan pembenahan dalam beberapa sektor seperti yang dituangkan dalam 12 poin pernyataan. Poin tersebut mulai dari pembenahan peraturan lintas kementerian hingga keterlibatan asosiasi pelaku usaha dan jasa pertambangan dalam penyusunan kebijakan. Dengan demikian, pemerintah dan pengusaha bisa sejalan dan peraturan yang dibuat benar-benar akan diimplementasikan dengan baik. Lalu langkah apa yang akan dilakukan oleh lintas asosiasi jika upaya mereka tidak segera ditanggapi pemerintah. “Kita akan terus mendorong sampai pemerintah mau mendengar dan bergerak, se­hingga polemik ini tidak akan terus berkepanjangan, dan secepatnya ada jalan keluar” tegas Poltak. Betul!
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1073659
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT