PT. Freeport Indonesia : Renegosiasi Rampung, Ekspor Konsentrat Meluncur
NON RUBIK PT. Freeport Indonesia : Renegosiasi Rampung, Ekspor Konsentrat Meluncur
___________________________________________________________________________PT Freeport Indonesia menyepakati renegosiasi kontrak karya pertambangan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Renegosiasi kontrak ini menjamin kepastian hukum bagi keduabelah pihak. PT Freeport Indonesia menyepakati renegosiasi kontrak karya pertambangan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Renegosiasi kontrak ini menjamin kepastian hukum bagi keduabelah pihak. Rencana perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia (FI) menuai polemik. Menjelang berakhirnya masa pemerintahaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah merencanakan memperpanjangan kontrak FI yang akan ditandatangani dua tahun sebelum kontrak berakhir (2019). Kendati demikian pemerintah menjamin kesepakatan perpanjangan kontrak akan tertuang di memorandum of understanding (MoU) yang akan ditandatangani sebelum masa Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudyono ini berakhir.Hembusan pernyataan tersebut memunculkan rumor bahwa sumber daya alam kita telah tergadaikan. Tak urung pemerintah sigap meredam rumor itu. Juni lalu pemerintah memastikan tidak akan memperpanjang kontrak pertambangan emas dan tembaga FI di Papua sebelum 2019. Pernyataan ini sekaligus sebagai penegasan rumor yang berkembang bahwa kontrak FI diperpanjang sampai 2041 yang beredar beberapa waktu lalu. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Juni lalu mengatakan, kontrak dengan FI baru habis 2021, maka pengajuan kontrak baru boleh diajukan dua tahun sebelumnya (2019). Apalagi, SBY sudah mengeluarkan edaran yang berisi agar menteri tidak mengeluarkan kebijakan strategis. Menanggapi hal itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Blake mengharapkan negosiasi lanjutan antara FI dengan Pemerintah Indonesia dalam waktu dekat harus bisa menguntungkan semua pihak.Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung pada Juli lalu mendapat laporan dari tim renegosiasi bahwa FI telah menyetujui renegosiasi kontrak. Renegosiasi itu sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Persetujuan FI menyepakati renegosiasi akan dilaporkan dalam rapat kabinet dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan segera diresmikan dalam bentuk penandatangan nota kesepahaman.Pihak FI dan pemerintah Indonesia menyepakati enam hal dalam bentuk nota kesepahaman (MoU). Enam poin renegosiasi kontrak karya tersebut, antara lain mencakup luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan royalti, pengolahan dan pemurnian dalam negeri, divestasi saham dan penggunaan tenaga kerja lokal, barang, serta jasa pertambangan dalam negeri. Nota itu telah ditandatangani kedua belah pihak di kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 25 Juli 2014.Sejauh ini FI berjanji akan membangun pabrik pemurnian (smelter) mineral emas di Gresik, Jawa Timur, dengan nilai investasi 2,3 miliar dollar AS. Selama ini FI memilih ekspor konsentrat mineral tanpa pengolahan. Sejauhmana keseriusan FI membangun Smelter?Tak hanya itu, perusahaan tembaga, emas, dan perak ini di Grasberg, Papua, ini juga bersedia menaikkan royalty. Sebelumnya royalti yang berlaku saat ini hanya 1 persen, akan ditingkatkan menjadi 3,75 persen. Namun, FI meminta agar kenaikan royalti ini berlaku setelah perpanjangan kontrak atau pada 2021 nanti. Di samping itu, Freeport setuju melakukan divestasi saham sebesar 30 persen kepada Pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, BUMN ataupun BUMD, sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, FI juga menjamin penggunaan tenaga kerja lokal dan produk dalam negeri hingga 100 persen. Terakhir, Freeport setuju atas pengurangan areal wilayah pertambangan dari 212.950 hektar menjadi 125.000 ha.Juru bicara FI, Daisy Pimayanti mengatakan, beberapa poin renegosiasi sudah dilakukan Freeport, seperti mempekerjakan warga lokal hingga 98 persen dari total pekerja. Pemakaian barang produksi dalam negeri kini juga sudah mencapai 60 persen.Namun demikian, pengamat pertambangan Marwan Batubara menilai kesepakatan renegosiasi FI ini kurang menguntungkan Indonesia. Kewajiban divestasi, misalnya. Pemerintah seharusnya memberlakukan FI sama dengan perusahaan tambang asing dengan kewajiban divestasi 51 persen sahamnya. Dengan melepas saham sebesar itu, Indonesia bisa mengambil kontrol atas perusahaan-perusahaan tambang yang dikuasai oleh asing itu. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik Boedioro Soetjipto kepada wartawan, minggu kedua Agustus lalu mengatakan, jika tambang ini diserahkan ke perusahaan lain, akan timbul masalah. Sebab, teknologi di pertambangan ini memahami tellermate. Struktur pertambangan Freeport, seperti biji, bentuk, dan letaknya, agak rumit sehingga bakal menyulitkan perusahaan tambang lain yang ingin menggarapnya. Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan ingin memperoleh keseriusan FI dalam membangun pabrik pemurnian mineral (smelter) di Indonesia. Komitmen tersebut akan menentukan percepatan pemberian izin ekspor serta keringanan Bea Keluar (BK) bagi perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat (AS) itu. Revisi BK akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diteken oleh Menkeu Chatib Basri.Itu sebabnya, Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengatakan, pemerintah meminta kepastian dari Freeport untuk membangun smelter. Komitmen itu harus dibuktikan dengan jaminan uang dari total investasi pendirian smelter.Menurut Jero Wacik FI membayar uang jaminan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) senilai 115 juta dolar AS. Nilai jaminan yang ditempatkan di rekening penampungan sementara (escrow account) pemerintah itu setara dengan 5% dari investasi smelter 2,3 miliar dolar AS. Kesediaan membangun smelter tersebut akan diberikan insentif fiskal berupa pengurangan bea keluar ekspor konsentrat. “Kalau dia sudah 50 persen bangun smelter, maka bea keluar turun 50 persen. Kalau sudah resmi beroperasi, maka bea keluarnya nol,” ujarnya.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2014 mengalami deficit US$ 305,1 juta. Dengan diizinkannya FI melakukan ekspor, kata Chairul Tanjung, optimis neraca perdagangan berbalik positif.Pihak FI merasa lega karena Surat Persetujuan ekspor (SPE) dari Kementrian Perdagangan telah keluar. Dengan dikeluarkan SPE, maka FI dapat mengekspor kembali konsentrat tembaga dan emas dengan BK yang telah ditetapkan.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1035330
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT