Polemik Kenaikan Harga BBM: “Jangan Takut Jalankan Kebijakan Tak Populis”
OIL & GAS Polemik Kenaikan Harga BBM: “Jangan Takut Jalankan Kebijakan Tak Populis”
___________________________________________________________________________Puluhan tahun rakyat di republik ini dimanjakan dengan BBM murah. Sejak zaman presiden Soeharto, produksi minyak kita masih melimpah riuah. Antara produksi minyak dengan kebutuhan dalam negeri masih surplus. Tapi sejak era tahun 2003, Indonesia telah menjadi net oil importer. Bahkan kini produksi minyak mentah kita hanya sekitar 800-an ribu barrel perday. Sementara kebutuhan minyak dalam negeri mencapai 1,6 juta barrel perday. Setiap hari Indonesia membutuhkan impor minyak sekitar 800 ribu bph. Anehnya, barang impor ini sebagian besar dijual dengan harga “obral” dimana 70% pembeli memakainya untuk kenikmatan berkendaraan.Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan, berdasarkan APBN-P 2014, kuota BBM bersubsidi dikurangi dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter. Sesuai dengan amanat UU No.12 Tahun 2014 tentang APBN 2014, maka Pertamina harus melakukan pengaturan kuota perharinya untuk memastikan BBM bersubsidi cukup hingga akhir tahun 2014.Presiden terpilih Joko Widodo pada 27 Agustus lalu mengadakan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan empat mata yang berlangsung di Bali itu membahas masalah transisi pemerintahan SBY ke Jokowi. Usulan kenaikan harga BBM ini menjadi isu penting. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan kesepakatan soal kenaikan harga BBM setelah terjadi krisis BBM belakangan ini yang ditandai kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah daerah.Presiden SBY melalui beberapa pejabatnya mengatakan, tuntutan agar pihaknya menaikkan harga BBM pada saat ini, tidak tepat, karena menyangkut pada nasib rakyat bawah.”Perlu direncanakan dengan matang,” kata staf khusus presiden bidang ekonomi, Firmanzah, seperti dikutip sejumlah media massa.Sedikitnya ada empat alasan mengapa pemerintahaan SBY tidak menaikkan harga BBM menjelang berakhir masa pemerintahaannya. Pertama, kenaikan harga BBM membuat masyarakat terbebani. Biaya transportasi akan naik. Kedua, pemerintah SBY telah menaikkan harga BBM berulang kali. Pada tahun 2005, BBM sempat naik sampai 140 persen. Pada tahun 2013 pemerintah SBY juga sudah menaikan kembali harga BBM sekitar 33 persen. Maka di akhir masa jabatan ini, pemerintah SBY memandang tidak perlu menaikkan kembali harga BBM. Ketiga, Pemerintah SBY tidak mau menaikkan harga BBM karena dalam waktu dekat, ada desakan Pertamina dengan harga gas elpiji 12 Kg akan dinaikkan. Jika harga BBM juga dinaikkan, maka ini akan semakin menambah beban masyarakat. Keempat, pertimbangan mendasar pemerintah SBY tidak mau menaikkan harga BBM, karena kenaikan harga BBM akan memacu terjadinya inflasi. Inflasi membuat jumlah orang miskin semakin banyak, bahkan membuat orang yang tadinya tidak miskin bisa menjadi miskin.Menurut SBY kenaikan harga BBM mungkin terjadi. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan akan menaikkan harga BBM apabila terjadi perubahan dramatis kenaikan harga minyak dunia. Namun demikian, dengan kondisi perkembangan harga minyak dunia saat ini, dia menegaskan tidak akan menaikkan harga BBM pada tahun ini.“Saya terus memantau perkembangan. Apabila dalam waktu 7 minggu ke depan ini ada perubahan situasi yang dramatis, harga minyak mentah dunia meroket misalnya, dan kalau tidak saya naikkan BBM, APBN kita jebol, pasti dengan terpaksa saya naikkan,” ujar SBY dalam wawancara khusus yang diunggah melalui akun youtube Susilo Bambang Yudhoyono, 29 Agustus lalu.Dalam berbagai kesempatan Jokowi melontarkan bahwa dirinya bersedia membuat kebijakan yang tidak populis. Subsidi BBM sebaiknya dialihkan ke kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Misalnya subsidi pupuk dan sebagainya.Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla tidak mempermasalahkan jika pemerintahan SBY tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga masa kepemimpinannya selesai. “Ya, tidak apa-apa kalau pemerintah sekarang ragu-ragu. Nantilah kami perbaiki,” katanya kepada wartawan di Jakarta minggu keempat Agustus lalu.Kalla mengatakan, dalam soal pemangkasan subsidi BBM, yang terpenting adalah bagaimana membuat negara tidak bangkrut dan mampu membayar gaji pegawainya serta memastikan pembangunan di daerah. Kenaikan harga BBM memang harus ditetapkan. Kalau tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi, pada suatu saat likuiditas pemerintah akan habis. “Mana suka kalian, jalan jelek, rumah sakit dan pertanian tidak bisa dibangun, tetapi dana (subsidi) itu habis di knalpot-knalpot mobil,” katanya. Sejauh ini pemerintah mengurangin subsidi menjadi pilihan dibandingkan menerapkan harga BBM sesuai dengan harga pasar. Juni tahun lalu, misalnya pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM dari Rp. 4500 perliter untuk jenis premium menjadi Rp. 6500 perliter. Apakah kebijakan pemerintah yang selalu “mengotak-atik” subsidi BBM menjadi solusi untuk kemaslahatan masyarakat?Sementara tingginya disparitas harga BBM memicu penyelundupan BBM. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fenomena itu. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya berusaha untuk tidak menciptakan disparitas yang tinggi antara harga BBM subsidi dengan non-subsidi. Rencana penerapan subsidi BBM tetap sebaiknya tidak memiliki disparitas harga yang jauh dari BBM non-subsidi. Adanya jarak harga yang sedikit dengan BBM non subsidi, bukan tidak mungkin membuat masyarakat beralih menggunakan BBM non-subsidi. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan tingginya disparitas BBM subsidi dengan non-subsidi sengaja diciptakan, sehingga ada “lapangan bisnis illegal” untuk – meraih untung – dalam tempo singkat lewat penyelundupan BBM.Sepanjang cela untuk menyelundupkan BBM masih terbuka, maka sulit bagi aparat penegak hukum memberantas penyelundupan BBM bersubsidi. Lantas, di tengah kegalauan pemerintah akan membengkaknya subsidi BBM, yang mengakibatkan difisit anggaran makin membesar, masih harus dipertahankan kebijakan populis subsidi BBM?Ini pertanyaan mendasar. Ada yang menganggap bahwa BBM harus tetap disubsidi, karena eksploitasi sumber daya alam ini semaksimal mungkin dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Sementara dipihak lain, ada yang beranggapan bahwa sudah saatnya pemerintah menghapus subsidi BBM. Di mana dana subsidi BBM tersebut dapat dialokasikan stimulus penggerak kesejahteraan rakyat.Ketua Umum KADIN Indonesia, Suryo Bambang Sulisto mengatakan bahwa KADIN merupakan mitra pemerintah. Lembaga ini pernah memberi masukan-masukan terhadap pemerintah sehubungan dengan kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Solusi KADIN saat itu, bukan menaikan harga BBM, melainkan menghilangkan subsidi BBM. “Maksudnya bukan subsidi BBM sama sekali dihapuskan, melainkan merelokasi subsidi tersebut,” katanya serius.Bayangkan, angka sebesar Rp 300 triliun tiap tahun untuk menopang subsidi BBM. Ini sama saja menggarami air laut atau menciptakan ekonomi yang salah, ekonomi yang keliru, ekonomi yang palsu. Kenapa palsu? Karena semuanya menjadi tidak terukur, kalau semua disubsidi seperti itu. Kita tidak bisa melihat apakah kita efisien atau tidak. Kita tidak bisa melihat apakah kebutuhan BBM memang sebesar itu, atau digelembungkan.“Kita ikut harga internasional saja, seperti di Philipina, Vietnam. Mereka menganut itu. Ini kan masalah kebiasaan saja,” tambahnya seraya menambahkan kalau harga bensin mahal, orang jadi berhemat. Dia tidak perlu pergi-pergi, ya udah di rumah saja, buang-buang bensin. Tapi kalau harga bensin murah, sehingga kita tidak efisien penggunaan bensin.Ada yang menilai bahwa pandangan KADIN ini terlalu menggampangkan. Tidak peka terhadap politik, tidak peka terhadap inflasi dan sebagainya. Padahal usulan KADIN, subsidi BBM Rp 300 triliun itu dibagikan Rp 5 triliun setiap provensi. Jadi, 33 propensi hanya butuh Rp. 165 trilun. Masih ada Rp. 135 triliun lagi untuk pemerintah pusat. Jadi kalau dikatakan KADIN tidak peka politik, ya tidak benar, justru kita membantu membuka lapangan kerja. Tentu perlu sosialisasi. Tapi bayangkan, masih ada Rp 135 trilun untuk pemerintah pusat. Kita bisa membeli kilang-kilang minyak di luar negeri.. Kita dapat membeli pabrik gandum di Argentina, sehingga impor kita akan langsung pada gandum yang kita miliki.Hal yang sama dilontarkan mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah. Menurutnya waktu itu subsidi BBM mencapai US$ 50 juta perhari, sekarang angkanya membengkak menjadi US$ 120 juta perhari atau US$ 30 milyar pertahun (Rp. 300 triliun dengan kurs Rp. 10.000/dollar-Red). Padahal biaya pembangunan jalan dari Anyar ke Pemanukan hanya menelan dana Rp. 50 triliun. Untuk membangun pabrik mobil dengan kapasitas 100.000 mobil pertahun hanya dibutuhkan investasi Rp. 50 triliun. Ini artinya dana subsidi BBM sebesar itu dapat dimanfaatkan untuk membangun 6 industri besar. Ini kan dapat menumbuhkan harga diri bangsa.Persoalannya, bagaimana caranya kita memotong subsidi tersebut? “Subsidi itu penting bagi masyarakat tertentu” ujarnya. Tapi, sistemnya harus dirubah. Bukan subsidi BBM/perliter seperti sekarang ini. Nah, persoalannya bagaimana kita mengangkat tarap hidup masyarakat? Nah, bagi presiden yang terpilih kali ini, tidak punya waktu honeymoon. Begitu kabinet baru dibentuk, dia harus melakukan perbaikan. Katakanlah mengurangi subsidi secara bertahap sebesar Rp. 50 triliun tiap tahun.Seharusnya masukan dari KADIN tersebut menjadi bahan kajian serius bagi pemerintah. Mana yang lebih membawa dampak bagi kemaslahatan bangsa antara kebijakan subsidi BBM dan merelokasi subsidi BBM untuk kegiatan pembangunan yang lebih berdampak bagi kesejahteraan rakyat. Seharusnya pemerintah sejak Indonesia menjadi net oil importer minyak sekitar tahun 2003 sudah mengurangi subsisi BBM secara berkala. Katakanlah subsidi dikurangi dalam kurun waktu 5 tahun, sehingga pada tahun 2008, harga BBM di Indonesia sudah menjadi harga pasar.Kalau skenario tersebut dijalankan, maka dalam kurun waktu 6 tahun ( 2006 – 2014), maka fasilitas infrastruktur yang dapat dibangun pemerintah jauh lebih banyak. Semakin lengkap infrastruktur, maka pembangunan ekonomi makin cepat. Dan kesejahteraan rakyat makin terangkat. Tapi sayang, sampai sekarang pemerintah masih memberi subsidi BBM dengan disparitas harga antara harga BBM bersubsidi dan harga pasar masih mencolok. Beranikah presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengambil kebijakan tidak populis di awal pemerintahannya? Suatu garis tegas di awal pemerintahannya!
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1073680
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT