Bambang Soepijanto: Kehutanan Selalu Menjadi Leading Sector
SPOT Bambang Soepijanto: Kehutanan Selalu Menjadi Leading Sector
___________________________________________________________________________Dalam legalitasnya, pinjam pakai kawasan hutan me­rupakan penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan, dan fungsi kawasan tersebut. Meski tidak berdiri sendiri, salah satu bagian dari Kementerian Kehutanan yang terkait dengan urusan tersebut adalah Direktorat Jenderal (Ditjen) Planologi Kehutanan. Menurut Dirjen Planologi Kehutanan, Bambang Soe­pi­janto, wilayah kerja Dirjen Planologi lebih kepada perencanaan makro, pengolah untuk izin pinjam pakai, pengolah untuk pelepasan izin kawasan hutan, penundaan izin baru. “Artinya jika terkait dengan Izin Usaha Produksi (IUP) kita hanya meng-overlay-kan dengan kawasan hutan apakah sudah ada izin atau belum kalau sudah ada izin kita tolak,” ujar Bambang. Sesungguhnya bagaimana Dirjen Planologi Kehutanan dengan lingkup kerja dan tanggung jawabnya menjalankan fungsi tersebut, berikut petikan wawancara dengan Dirjen Planologi Kehutanan Bambang Soepijanto. Bisa dijelaskan mengenai visi dan misi Bapak dalam menjalankan Direktorat Jenderal ini ?Secara umum visi dan misi Ditjen Planologi Kehutanan telah dituangkan dalam Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan Nomor P.7/VII-SET/2011 tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2010-2014. Lebih spesifiknya visi kita ingin mewujudkan perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Adapun misi kita lebih mewujudkan perencanaan ka­wasan hutan yang mantap, mewujudkan kepastian hu­tan dan optimalisasi penatagunaan kawasan hutan, mewujudkan kesatuan pengelolaan hutan dan optimalisasi penyiapan areal pemanfaatan hutan. Ditjen Planologi juga mengembangkan sistem informasi dan pemantauan sumber daya hutan yang akurat dan terkini, mengendalikan penggunaan kawasan hutan, mengembangkan kelem­ba­gaan planologi kehutanan dan memantapkan prakondisi pengelolaan kawasan industri. Apa capaian-capaian yang diraih sejauh ini?Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Ditjen Planologi Kehutanan telah melaksanakan beberapa langkah seperti menyelesaikan tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 Km sesuai Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014. Untuk itu Ditjen Planologi Kehutanan menargetkan penyelesaian tata batas seluruhnya 63.000 Km selesai pada tahun 2014. Hingga tahun 2012 kita telah menyelesaikan tata batas kawasan hutan sepanjang 25.135,91 Km, dan sisanya sepanjang 19.000 Km akan diselesaikan di tahun 2013 dan 20.000 Km di tahun 2014.Adapun untuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang akan dibangun dari total target 120 unit hingga akhir tahun 2014, Ditjen Planologi Kehutanan telah menyelesaikan 50% (60 unit) pada akhir tahun 2012. Dengan demikian hal ini sudah sesuai dengan rencana dan diharapkan pada saatnya nanti akan terdapat 120 unit KPH yang beroperasi. Hingga Desember 2012, tinggal 2 provinsi lagi yang belum terselesaikan proses penelitian tim terpadu, yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Papua Barat.Apa kontribusi sektor kehutanan bagi pembangunan nasional selama ini?Peran utama sektor Kehutanan bagi pembangunan nasional adalah sebagai sistem penyangga kehidupan sangat strategis tapi sulit diukur secara pasti. Berdasarkan data hingga Mei 2013 sekitar 5,8 juta hektar kawasan hutan telah dilepaskan untuk 605 unit perkebunan dan hampir 1 juta hektar dilepaskan untuk 266 unit areal transmigrasi. Selain itu berdasarkan studi ilmiah, dari data 2008 perkembangan infrastruktur jalan hutan di indonesia adalah sepanjang 351.960 km. Dan itu lebih panjang dari jalan umum yang dibuat dari pemerintah sebesar 246.094 sesuai data tahun 2006. Dengan demikian, paling tidak sektor kehutanan memiliki peranan vital di dalam membuka akses pembangunan di daerah tertinggal/terisolir.Bagaimana prospek maupun potensi sumber daya alam maupun hutan Indonesia ke depan?Di masa datang, sektor kehutanan akan selalu menjadi leading sector dalam pembangunan ekonomi nasional. Hingga tahun 2030, kehutanan Indonesia sangat berpotensi untuk pengembangan beberapa komoditi strategis, antara lain pengembangan pariwista alam, energi panas bumi dan air bersih dari kawasan hutan. Potensi penyimpanan karbon secara keseluruhan mencapai 13,15 miliar ton karbon yang berada di 28,4 juta hektar hutan alam dan gambut. Industri pulp diproyeksi juga dapat meningkat kemampuannya sebanyak hampir 20 kali lipat, hingga nanti mampu memproduksi 56 juta ton. Dari pengembangan beberapa komoditi strategis tersebut, diproyeksikan akan mampu menciptakan lapangan kerja bagi 9,3 juta orang.Hutan di daerah mana sajakah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang potensial, termasuk tambang?Hingga April 2013 terdapat 396 izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 386.415,03 Ha untuk jenis komoditi migas, logam mulia, mineral logam lain, batu mulia, batubara, bahan galian C, jalan pertambangan dengan sebaran yang hampir merata di berbagai jenis dan lokasi kawasan hutan. Adapun data dan informasi mengenai potensi kandungan sumberdaya alam mineral di kawasan hutan Ditjen Planologi Kehutanan tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan hal tersebut.Apa saja kebijakan umum Ditjen Planologi terkait dengan pengelolahan hutan?Secara garis besar, pola pengelolaan hutan Indonesia dimulai dari perencanaan kawasan hutan Indonesia, baik dalam bentuk perencanaan wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Prov/Kab (RTRW) maupun perencanaan kawasan hutan sebagaimana telah dituangkan dalam permenhut Nomor P.49/Menhut-II/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional ( RKTN ) Tahun 2011-2030. Sedangkan untuk proses pengukuhan kawasan hutan, dimulai dari proses penunjukan kawasan hutan, lalu penataan batas kawasan hutan, hingga proses penetapan kawasan hutan. Kemudian dari sisi manajemen kawasan hutan, Kementrian Kehutanan saat ini tengah membangun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Hal pokok dari KPH adalah pentingnya pengelolaan hutan secara lestari (PHL) melalui satu manajemen pengelolaan. Pada saatnya nanti, Kementerian Kehutanan ingin mendeklarasikan bahwa “tidak ada sejengkal pun kawasan hutan yang tidak terkelola”.Bagaiman dengan kebijakan hak pengelolaan maupun pinjam pakai hutan untuk pertambangan?Penggunaan Kawasan Hutan merupakan penyediaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, salah satunya adalah pertambangan batubara. Prosedur pinjam pakai kawasan hutan telah di atur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Penggunaan kawasan hutan hanya dilakukan di dalam Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Artinya tambang di hutan lindung, hanya dapat dilakukan dengan kegiatan tambang bawah tanah dan dilakukan secara terbatas, khususnya dari aspek luasan, waktu, dan dampak lingkungan.Lalu, bagaimana pula dengan kegiatan alih fungsi hutan yang selama ini banyak ditemukan?Proses alih fungsi kawasan hutan hanya dapat ditempuh melalui dua upaya, yaitu, perubahan parsial melalui proses tukar menukar dan pelepasan kawasan hutan dan perubahan secara wilayah provinsi melalui proses review RTRW Provinsi. Pada prinsipnya Kementerian Kehutanan tidak pernah melakukan perubahan fungsi kawasan hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan berdasarkan usulan pemerintah daerah dan berdasarkan hasil kajian tim peneliti terpadu yang melibatkan berbagai pihak.Kebijakan moratorium hutan, bisa dijelaskan apa dan bagaimananya?Kebijakan moratorium hutan dimaksudkan dalam rangka menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan emisi gas rumah kaca yang dilakukan melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Kebijakan moratorium hutan ini diimplemensasikan melalui Intruksi Presiden Nomor 10/2011 tentang penundaan pemberian izin baru bagi hutan alam primer dan lahan gambut serta penyempurnaan tata kelola hutan dan gambut.Anda memperpanjang penundaan pemberian izin baru. Kenapa?Dalam rangka menyelesaikan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut dilakukan perpanjangan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut melalui Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013. Melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam peta indikatif penundaan izin baru. Apa rencana, program dan target selanjutnya?Untuk tahun ini ada beberapa target yang ingin kita selesaikan, seperti tata batas kawasan hutan sepanjang 19.000 Km, fasilitas pembangunan 3 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), inventarisasi sumber daya hutan di di 599 klaster, pelayanan izin pinjam pakai kawasan hutan secara tepat waktu 100 persen. Begitu juga, kami melakukan penyusunan data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan nasional, penyusunan dokumen Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan, operasionalisasi 5 UPT Balai Pemantapan Kawasan Hutan Yang Baru.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1074398
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT