Maksimalkan Pajak Pertambangan
SURAT PEMBACA Maksimalkan Pajak Pertambangan
___________________________________________________________________________Kita masih menganggap kekayaan terbesar bangsa Indonesia adalah sumber daya alam. Persoalannya, apakah kekayaan alam yang kita miliki telah mampu mengangkat kualitas sumber daya manusia kita? Salah satu sumber pendapatan negara kita adalah pajak. Pajak juga menjadi alat dalam mewujudkan keadilan sosial. Lewat pajak, masyarakat ekonomi lemah juga bisa menikmati kesejahteraannya. Pemerintah sejak lama menetapkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Tak hanya menambah daftar wajib pajak, pemerintah juga perlu memperbesar pendapatan pajak secara signifikan. Karena itu, untuk meningkatkan pendapatan negara di sektor pajak, pemerintah bisa memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor sumber daya alam, seperti tambang, migas, hutan, dan sebagainya.Pemerintah menerapkan pajak ekspor barang tambang mentah untuk menahan laju ekspor yang berlebihan. Pemerintah sudah tepat untuk mengeluarkan kebijakan itu. Aturan itu untuk menahan laju ekspor mineral yang naik pesat dalam waktu kurang dari tiga tahun dari berlakunya Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) Nomer 4 tahun 2009. Pajak ekspor itu dilakukan untuk memaksa para pengusaha tambang untuk melakukan proses” nilai tambah atau hilirisasi, sehingga tidak hanya menjual tanah tanah kita saja. Selama ini pendapatan negara dari sektor tambang Minerba masih sangat kecil dibanding dengan skema production sharing contract (PSC) di sektor migas. Pendapatan migas hanya dengan 100 perusahaan saja sudah hampir sepertiga APBN. Sementara, tambang minerba yang jumlah perusahaannya mencapai ribuan memiliki kontribusi kecil ke APBN. Jika kita teliti, royalti dan pajak  sektor pertambangan, migas, batubara, dan nikel itu besar sekali.  Tapi ke mana larinya uang-uang itu? Lenyapnya uang negara itu akibat lemahnya regulasi yang harusnya melindungi seluruh sumber daya alam dan energi di seluruh penjuru  Tanah Air. Dari 45 blok migas, sekitar 70 persen di antaranya dikuasai perusahaan asing.  Lebih parah lagi, banyak penambang yang tak membayar pajak dan royalti kepada negara.Soal keengganan perusahaan tambang ini untuk membayar pajak sudah dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, guna memaksimalkan penerimaan dari sektor ini, DJP bisa menggandeng kedua lembaga negara ini untuk melakukan audit kinerja perusahaan tambang serta melakukan penegakan hukum.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1052852
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT